Wah..! Kepala Daerah Minta Tunjangan Dinaikkan, Begini Tanggapan DPR


Selasa, 19 November 2019 - 12:12:22 WIB
Wah..! Kepala Daerah Minta Tunjangan Dinaikkan, Begini Tanggapan DPR Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada wali kota dan bupati yang meminta tunjangan dinaikkan agar mengurangi potensi korupsi akibat pilkada langsung. Terkait itu, anggota Komisi II Sodik Mujahid angkat bicara.

Menurut Sodik, kenaikkan tunjangan bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya korupsi oleh kepala daerah. Melainkan harus dibenahi secara utuh mulai dari transparansi anggaran hingga visi dan misi kepala daerah terkait.

“Soal korupsi tidak hanya terkait dengan tunjangan. Tapi terkait dengan banyak faktor,” kata Sodik saat dihubungi, Selasa (19/11/2019).

Ia menyebut, faktor pertama yakni mengenai transparansi pemerintahan terutama anggaran di daerah tersebut. Kemudian faktor kedua yaitu biaya yang dikeluarkan masing-masing kepala daerah dalam pilkada yang mereka ikuti.

Selanjutnya ialah visi dan misi serta niat dan komitmen kepala daerah dalam memimpin daerah. Terakhir, mengenai sistem kebijakan partai yang mengusung kepala daerah.

“Jadi kenaikan tunjangan hanya salah satu faktor saja dalam pencegahan korupsi. Harus juga dibenahi dan diperbaiki secara simultan," ujar Sodik.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan ada kepala daerah yang menyatakan kepada dirinya agar tunjangan mereka dinaikan. Hal itu seiring dengan dampak dari Pilkada langsung yang disebut Tito membuat para pemimpin tekor lantaran sudah keluar uang banyak namun tidak balik modal dengan gajinya sebagai kepala daerah.

Sebelumnya Tito mengungkapkan perlu Rp 30 miliar untuk seseorang maju menjadi calon wali kota atau bupati dalam Pilkada langsung.

Atas dasar itu Tito juga berkeinginan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanana pilkada langsung dengan melalui kajian akademik melalui lembaga yang memiliki reputasi bagus dan objektif.

Jika nantinya hasil kajian akademik mengatakan pelaksanaan Pilkada langsung masih bagus, maka kata Tito, dampak negatif Pilkada langsung yakni potensi korupsi kepala daerah harus dicarikan solusinya.

“Problemnya adalah bagaimana solusi how to adjust the damage, bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Potensi konflik kemudian tindak pidana korupsi, apa mungkin gaji dinaikan kepala daerah terpilih atau dana tunjangan yang diberikan. Bukan dana operasional nanti dana operasional takut lagi salah kena lagi kasus,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Senin (18/11/2019)

“Ini beberapa suara dari bupati, wali kota menyampaikan itu. pak kasih kita tunjangan, biar korupsinya berkurang potensinya, ada yang menyampaikan demikian,” sambungnya.(*)

loading...
 Sumber : suara.com /  Editor : NOVA
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 01 Maret 2020 - 05:07:37 WIB

    Wah..! Visa Jemaah yang Batal Umrah Bakal Digratiskan

    Wah..! Visa Jemaah yang Batal Umrah Bakal Digratiskan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengatakan pihaknya akan meminta pemerintah melobi Kedutaan Besar Arab Saudi agar menggratiskan perpanjangan visa umrah jemaah Indo.
  • Sabtu, 29 Februari 2020 - 18:20:04 WIB

    Wah..! Gara-gara Corona, Influencer 'Untung' Rp72 Miliar

    Wah..! Gara-gara Corona, Influencer 'Untung' Rp72 Miliar JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - WHO telah memperingatkan agar jangan sampai ada negara yang membuat "kesalahan fatal" dengan menganggap negaranya akan terhindar dari penyebaran virus corona. Lantas apa persiapan Indonesia?.
  • Ahad, 23 Februari 2020 - 13:55:44 WIB

    Wah..! Soeharto Jadi Presiden Paling Disukai Rakyat

    Wah..! Soeharto Jadi Presiden Paling Disukai Rakyat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Lembaga survei Indo Barometer menggelar diskusi 'Mencari Pemimpin Road to Capres dan Parpol 2024'. Sebelum menjelaskan mengenai Capres 2024, Indo Barometer terlebih dahulu menyampaikan kepuasan mas.
  • Selasa, 18 Februari 2020 - 13:58:26 WIB

    Wah..! PNS Dapat Rp1 Miliar Saat Pensiun?

    Wah..! PNS Dapat Rp1 Miliar Saat Pensiun? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengklarifikasi pernyataannya soal usulan dana pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur si.
  • Sabtu, 15 Februari 2020 - 03:02:39 WIB

    Wah..! WHO Bela China dari Kritik AS soal Corona

    Wah..! WHO Bela China dari Kritik AS soal Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membela China yang mendapat respons kekecewaan Amerika Serikat dalam menangani wabah virus corona..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]