Wah..! Kepala Daerah Minta Tunjangan Dinaikkan, Begini Tanggapan DPR


Selasa, 19 November 2019 - 12:12:22 WIB
Wah..! Kepala Daerah Minta Tunjangan Dinaikkan, Begini Tanggapan DPR Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada wali kota dan bupati yang meminta tunjangan dinaikkan agar mengurangi potensi korupsi akibat pilkada langsung. Terkait itu, anggota Komisi II Sodik Mujahid angkat bicara.

Menurut Sodik, kenaikkan tunjangan bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya korupsi oleh kepala daerah. Melainkan harus dibenahi secara utuh mulai dari transparansi anggaran hingga visi dan misi kepala daerah terkait.

“Soal korupsi tidak hanya terkait dengan tunjangan. Tapi terkait dengan banyak faktor,” kata Sodik saat dihubungi, Selasa (19/11/2019).

Ia menyebut, faktor pertama yakni mengenai transparansi pemerintahan terutama anggaran di daerah tersebut. Kemudian faktor kedua yaitu biaya yang dikeluarkan masing-masing kepala daerah dalam pilkada yang mereka ikuti.

Selanjutnya ialah visi dan misi serta niat dan komitmen kepala daerah dalam memimpin daerah. Terakhir, mengenai sistem kebijakan partai yang mengusung kepala daerah.

“Jadi kenaikan tunjangan hanya salah satu faktor saja dalam pencegahan korupsi. Harus juga dibenahi dan diperbaiki secara simultan," ujar Sodik.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan ada kepala daerah yang menyatakan kepada dirinya agar tunjangan mereka dinaikan. Hal itu seiring dengan dampak dari Pilkada langsung yang disebut Tito membuat para pemimpin tekor lantaran sudah keluar uang banyak namun tidak balik modal dengan gajinya sebagai kepala daerah.

Sebelumnya Tito mengungkapkan perlu Rp 30 miliar untuk seseorang maju menjadi calon wali kota atau bupati dalam Pilkada langsung.

Atas dasar itu Tito juga berkeinginan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanana pilkada langsung dengan melalui kajian akademik melalui lembaga yang memiliki reputasi bagus dan objektif.

Jika nantinya hasil kajian akademik mengatakan pelaksanaan Pilkada langsung masih bagus, maka kata Tito, dampak negatif Pilkada langsung yakni potensi korupsi kepala daerah harus dicarikan solusinya.

“Problemnya adalah bagaimana solusi how to adjust the damage, bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Potensi konflik kemudian tindak pidana korupsi, apa mungkin gaji dinaikan kepala daerah terpilih atau dana tunjangan yang diberikan. Bukan dana operasional nanti dana operasional takut lagi salah kena lagi kasus,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Senin (18/11/2019)

“Ini beberapa suara dari bupati, wali kota menyampaikan itu. pak kasih kita tunjangan, biar korupsinya berkurang potensinya, ada yang menyampaikan demikian,” sambungnya.(*)


 Sumber : suara.com /  Editor : NOVA


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 10 Januari 2020 - 08:37:29 WIB

    Wah..! KPK 'Ditantang' Lakukan OTT Sehebat-hebatnya

    Wah..! KPK 'Ditantang' Lakukan OTT Sehebat-hebatnya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mempersilakan KPK melakukan proses penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan beberapa.
  • Ahad, 22 Desember 2019 - 17:35:50 WIB

    Wah..! Sri Mulyani Sebut Ada Peran Megawati dalam Karir Internasionalnya

    Wah..! Sri Mulyani Sebut Ada Peran Megawati dalam Karir Internasionalnya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berkiprah di dunia internasional. Jabatan tertinggi dari lembaga internasional yang pernah diembannya adalah Direktur Pelaksana Bank Dunia atau World B.
  • Sabtu, 14 Desember 2019 - 14:27:39 WIB

    Wah..! Ahok Diberi 'Deadline' Sebulan, Ada Apa?

    Wah..! Ahok Diberi 'Deadline' Sebulan, Ada Apa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan tenggat waktu 1 bulan terhadap Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menyampaikan da.
  • Rabu, 11 Desember 2019 - 16:45:34 WIB

    Wah..! Menag Jadikan Dirinya dan Luhut Contoh, Perkara Apa?

    Wah..! Menag Jadikan Dirinya dan Luhut Contoh, Perkara Apa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi bercerita soal kedekatannya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Cerita itu disampaikan saat membahas kerukunan um.
  • Senin, 09 Desember 2019 - 17:27:25 WIB

    Wah..! Ada Anggota TGUPP DKI Jakarta Rangkap Jabatan di 7 RSUD

    Wah..! Ada Anggota TGUPP DKI Jakarta Rangkap Jabatan di 7 RSUD JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - DPRD DKI Jakarta bakal mengusut gaji anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Achmad Hariyadi yang rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD)..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM