Kemenkumham Terbanyak Dilaporkan Masyarakat, Disusul Kemristek


Rabu, 20 November 2019 - 08:11:16 WIB
Kemenkumham Terbanyak Dilaporkan Masyarakat, Disusul Kemristek Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat setidaknya ada 20.279 laporan yang diajukan masyarakat terhadap lembaga/kementerian. Laporan itu disampaikan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sejak Januari hingga September 2019.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan institusi dengan pelaporan terbanyak, yakni sejumlah 3.469. Kemudian disusul Kementerian Riset dan Teknologi sejumlah 3.328, Kementerian Sosial sejumlah 1.535 dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sejumlah 899.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SIPP Kementerian PAN-RB Imanuddin mengatakan tren pelaporan dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Menurut data yang disampaikan, pada Januari 2019 tercatat ada 7.086 laporan yang diterima. Kemudian angka tersebut melonjak tinggi di September 2019, menjadi 19.935.

Namun Immanudin menyebut banyaknya pelaporan tidak selalu berarti buruk.

"Dengan ada kanal pengaduan justru hal yang positif dalam rangka memberikan feedback. Apa yang kita berikan belum tentu sama dengan persepsi masyarakat terkait apa yang mereka terima," tuturnya di Kementerian PANRB, Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa (19/11).

Mengenai topik pelaporan, kebanyakan mengacu pada permasalahan administrasi dengan persentase sebanyak 20 persen. Kemudian pelayanan kepolisian sebanyak 15 persen, ketenagakerjaan sebanyak 12 persen, kepegawaian sebanyak 10 persen dan sisanya mengenai persoalan lain-lain.

Sedangkan untuk sektor pemerintah daerah ditemukan setidaknya 16.339 laporan yang diajukan masyarakat. Rinciannya, paling banyak diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.547, lalu Pemerintah Kota Semarang sebanyak 1.536, Pemkot Bandung sebanyak 1.179, Pemkot Sidoarjo sebanyak 641 dan terakhir Pemkot Banjarmasin sebanyak 563.

Terkait pelaporan kepada pemerintah daerah, Imanuddin mengatakan persoalan infrastruktur menjadi perkara yang paling banyak dilaporkan.

"Infrastruktur [lokasinya] variatif, tapi umumnya yang banyak di Jawa," tuturnya.

Sedangkan untuk lembaga negara di luar pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jadi lembaga yang paling banyak menerima aduan dengan jumlah sebesar 3.687.

Kemudian menyusul BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah 1.896, BPJS Kesehatan sebanyak 1.773, Polri sebanyak 1.340 dan Badan Kepegawaian Negara sebanyak 1.346.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan sarana LAPOR juga belum terintegrasi oleh semua instansi negara.

"Hingga kini lapor bekerja sama dengan 34 kementerian, 100 lembaga, 34 provinsi, 389 kabupaten dan 92 kota," tuturnya.

Rata-rata ada setidaknya 454 pelaporan yang diajukan melalui sistem LAPOR per hari. Sejak 2012, sudah ada total 1.515.301 laporan yang diterima melalui LAPOR.(*)


 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 15 Juni 2016 - 02:24:24 WIB

    Kemenkumham Akan Terapkan Remisi Online

    Kemenkumham Akan Terapkan Remisi Online JAKARTA, HALUAN — Di­rek­torat Jenderal Pema­syara­katan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen­kumham) akan menerapkan sistem remisi dalam jaringan (online) pada Agustus 2016 mendatang untuk wilayah DKI Jakart.
  • Selasa, 08 Maret 2016 - 03:20:23 WIB
    Di Balik Kaburnya Labora

    Kemenkumham Selidiki Keterlibatan Petugas

    JAKARTA, HALUAN — Proses melarikan diri, hingga men­yerahkan diri buronan ter­pidana kasus pencucian uang dan pembalakkan liar, Labora Sitorus diduga melibatkan oknum petugas lembaga pe­masya­rakatan (LP). .
  • Senin, 04 Januari 2016 - 03:19:58 WIB

    Ical Segera Daftarkan Pengurus Golkar ke Kemenkumham

    JAKARTA, Haluan — Sek­jen Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham menga­takan, dalam waktu dekat pihaknya akan ber­konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaf­tar­kan kembali kepengurusan partainya..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM