DPRD Padang: Hentikan Pungli di Komite Sekolah!


Jumat, 22 November 2019 - 13:51:31 WIB
DPRD Padang: Hentikan Pungli di Komite Sekolah! Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Maraknya pungutan liar dengan modus pembayaran komite sekolah membuat DPRD Kota Padang geram. Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim Jumat (23/11) mengatakan, dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 telah diatur soal tupoksi Komite Sekolah.

Dalam regulasi itu, ia menjelaskan, komite sekolah bertugas untuk membantu sekolah dalam hal sumbangan, tapi tidak bisa melakukan pungutan. Sumbangan itu adalah, jumlah dan waktu tidak ditentukan. Jika dalam rapat komite sekolah memutuskan bahwa dalam satu tahun, atau satu bulan itu orangtua siswa menyumbang sekian rupiah pada sekolah itu termasuk pungutan liar.

“Kami minta sekolah hentikan pungutan itu. Kalau sudah ada uang yang terkumpul, kami minta dikembalikan ke orangtua siswa, atau dibicarakan kembali ke orangtua siswa. Untuk berikutnya jangan lagi melakukan pungutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurutnya, sumbangan itu sukarela, tidak dicatat dan ditagihkan, apalagi ketika misalnya ada siswa yang tidak membayar kemudian diberikan sanksi, katanya itu malah tidak boleh.

“Karena tidak ada konsekuensi apapun dengan sumbangan terhadap siswa yang berkaitan belajar mengajar. Komite sekolah selama ini terlalu bersemangat, sehingga melanggar aturan, ketika aturan itu dilanggar termasuk pungli,” terangnya.

Pemko Padang agar diminta melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait, diantaranya Dinas Dikbud provinsi atau kota, untuk mengingatkan kepada kepala sekolah maupun ke pengurus komite sekolah, bahwa sumbangan itu ada mekanismenya sesuai regulasi.

“Namun, secara umum kalau kami amati, hampir semua Komite Sekolah melakukan hal yang sama. Makanya kami ingatkan di 2019 ini, sebaiknya itu tidak dilakukan lagi,” tandasnya.

Anggota DPRD Kota Padang, Muhidi melihat, kadang-kadang pungutan juga terjadi dalam penerimaan siswa baru Komite sekolah dilibatkan dalam penentuan penambahan pembayaran. Misalnya ada penambahan rombongan belajar, lalu siswa diminta membayar sejumlah uang untuk penambahan fasilitas, katanya, hal itu tidak diperbolehkan.

Ia kembali menerangkan, orangtua siswa boleh membantu dalam pembangunan fisik, tapi dalam bentuk sumbangan.

Misalnya sekolah belum memiliki toilet, supaya ada toilet di sekolah itu, maka komite sekolah membuat proposal dan melakukan rapat dengan orangtua.

“Untuk membuat toilet total anggarannya sekian misalnya, silahkan siapa yang bisa menyumbang silahkan menyumbang, tapi bentuk sumbangan tidak selamanya dalam bentuk barang atau uang, bisa dalam bentuk tenaga seperti menjadi tukangnya,” paparnya.

Ia menganjurkan kepada sekolah, agar melakukan upaya penggalangan dana yang sudah diatur di Permen nomor 75 tahun 2016.

Komite sekolah bisa mengumpulkan dana dengan sumbangan, tetapi tidak dari tiga pihak ini diantaranya perusahaan rokok, pabrik minuman keras dan partai politik.

“Selain itu diperbolehkan seperti CSR, sekolah bisa berkolaborasi dengan perusahaan untuk mengumpulkan sumbangan sebagai tanggung jawab suksesnya pendidikan di lingkungan sekolah,” pungkasnya. (h/ade)

 

loading...
Reporter : Ade Budi /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]