BPJPH Paparkan Mekanisme Sertifikasi Halal di Padang


Selasa, 26 November 2019 - 00:13:40 WIB
BPJPH Paparkan Mekanisme Sertifikasi Halal di Padang Penyerahan cinderamata dari Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Hendri, kepada Kepala BPJPH Kemenag RI, Prof. Sukoso, saat acara sosialisasi sertifikasi halal di Padang, Jumat 22/11). IST/HUMAS KEMENAG

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Untuk memunculkan Duta Halal di setiap provinsi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Online Sistem dan Tata Cara Pendaftaran dan Pembaruan Sertifikasi Halal di Padang. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha diimbau berkomitmen menjamin kehalalan setiap produksi yang dihasilkan.

Sosialisasi ini berlangsung selama tiga hari di Hotel Pangeran Beach, Padang, (22-24/11). Dibuka secara resmi oleh Kepala BPJPH Kemenag RI, Prof. Sukoso dan dihadiri oleh 50 peserta yang berasal dari BJPH, Pemprov Sumbar, Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Sumbar, Pelaku Usaha, LPH Provinsi Sumbar, dan RPH/RPU di Sumbar.

Baca Juga : Pasca Oknum Pegawai Lapas Terlibat Narkoba, Kalapas Bukittinggi Gelar Razia dan Bentuk Tim Khusus

Dalam sambutannya selaku tuan rumah penyelenggara, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sumbar, H. Hendri menyebutkan, kegiatan ini penting dilakukan karena dalam ajaran Islam, produk pangan, makan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya adalah tolok ukur dari segala cermin penilaian awal dan dapat mempengaruhi prilaku seseorang.

"Jadi tidak sekadara kebutuhan lahiriyah, melainkan juga kebutuhan jasmaniyah yang mutlak dilindungi. Soal halal dan haram ini bukan hal sederhana, tapi masalah yang amat penting dan mendapat perhatian oleh semua agama," kata H. Hendri.

Baca Juga : Aksi Pencurian Kotak Amal di Dharmasraya Ini Terekam CCTV

Sejauh ini, kata H. Hendri, jumlah umat Islam secara global mencapai 1,5 miliar lebih dan bertindak sebagai konsumen produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang mementingkan aspek kehalalan produk yang digunakan tersebut.

“Melihat dari itu, mutlak sosialisasi tata cara sertifikasi halal ini mesti diketahui dan dijalani oleh pengusaha. Pemerintah sendiri punya tanggung jawab untuk memastikan para pelaku usaha berkomitmen menjamin kehalalan setiap produknya,” ujar Hendri lagi.

Baca Juga : Pemerintahan Kecamatan IV Jurai Lakukan Vaksinasi Covid-19

Sementara itu, Kepala BPJPH Kemenag RI, Prof. Sukoso dalam pembukaan kegiatan menyampaikan, saat ini temuan produk turunan dari babi seperti gelatin dan lemak babi dalam produk makanan dan minuman telah menjadi masalah nasional, sehingga penjualan produk terkait mengalami penurunan 20 hingga 30%. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar munculnya label Halal di Indonesia.

"Prinsip dasar dari sertifikasi halal itu itu adalah, Tracebility (telusur), Grey Area (karena intervensi teknologi yang merubah tampilan barang), Yang Halal itu jelas, dan Yang Haram itu jelas. Muslim sendiri adalah konsumen dengan pertumbuhan tercepat dan terbesar di dunia, sehingga setiap perusahaan wajib mempertimbangkan pelayanan kepada mereka," sebutnya.

Baca Juga : Lakukan Safari Khusus, Pemkab Pessel Bagi-bagi Bantuan untuk Masjid Rp7,5 Juta 

Di samping itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, H. Mastuki ikut menambahkan, penahapan produk qajib bersertifikat Halal terdiri dari, produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. "Seluruhnya diatur secara jelas dalam undang-undang," kata Mastuki.  

Selain itu, Direktur Lembaga Profesi Dewan Syarian Nasional MUI, KH. Aminuddin Yacub menyebutkan, berdasarkan Pasal 1 UU JPH, yang termasuk produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk, rekayasa genetik, dan lain sebagainya yang digunakan oleh masyarakat. (h/isq)

Reporter : Ishaq | Editor : Heldi
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]