Setelah Disegel, Pedagang Bayar Tunggakan Restribusi Toko di Aur Kuning


Kamis, 28 November 2019 - 20:36:56 WIB
Setelah  Disegel, Pedagang Bayar Tunggakan Restribusi Toko di Aur Kuning Satuan Pengamanan Pasar Aur Kuning ketika membuka segel toko pedagang yang sudah membayar tunggakan restribusinya di Kantor Unit Pasar Aur. RUDI GATOT

BUKITTINGGI,HARIANHALUAN.COM-Sebanyak 66 petak  toko grosir di Aur Kuning  yang sebelumnya  disegel Pemko Bukittinggi lantaran menunggak retribusi pasar, kini kembali dibuka.

Pasca penyegelan 66 petak toko grosir di Aur Kuning Selasa (26/11), pedagang pemegang surat izin pemakaian toko (kartu kuning)  mulai membayar tunggakan retribusi pasar tersebut.  Hingga Kamis (28/11), sebanyak 53 pedagang telah melakukan pembayaran tunggakan di kantor unit Pasar Aur Kuning.

Dalam melakukan pembayaran tunggakan ini, sebagian   pedagang ada yang membayarnya secara lunas dan ada juga  dengan cara mencicil,  dengan menandatangani surat pernyataan untuk dapat melunasi tunggakan itu hingga 31 Desember 2019.

“Dari 66 petak toko grosir yang disegel lantaran menunggak retribusi pasar, alhamdulillah hingga saat ini sudah ada 53 pedagang yang membayar tunggakan di kantor unit Pasar Aur Kuning. Bagi pedagang yang telah membayar tunggakannya itu, maka toko yang bersangkuan kita buka kembali, dan pedagang bisa kembali berjualan,” kata Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Muhammad Idris, melalui Kepala Bidang Pasar Herman, Kamis, (28/11).

Sedangkan bagi  yang belum membayar tunggakannya ujar Herman,  diharapkan untuk dapat membayar tunggakan itu secepat mungkin, atau 15 hari setelah penyegelan dilakukan.  Apabila dalam waktu 15 hari pedagang tidak juga membayar tunggakannya, maka akan dilakukan pengosongan terhadap toko yang bersangkutan. Jika tidak ada juga itikad dari pedagang untuk membayar atau mencicil  tunggakannya  itu,  maka 30 hari setelah pengosongan akan dilakukan pencabutan izin pemakaian toko (Kartu  Kuning).

Penyegelan, pengosongan dan pembekuan izin pemakaian toko ini, dibunyikan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 tahun 2004 tentang pengelolaan pasar  dan retribusi pasar, serta Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 36 tahun 2009, yang merupakan turunan dari Perda Nomor 22 tahun 2004 tersebut,”  ungkap Herman.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwako) Bukittinggi  Nomor 40 dan 41 tahun 2018 tentang penyesuaian tarif retribusi di Pasar Aur Kuning, maka terhitung Januari 2019  di berlakukan tarif  retribusi baru. Tarif retribusi yang diatur dalam Perwako ini berbeda-beda, sesuai dengan penjenisannya.

Adapun penyesuaian tarif  yang diatur dalam Perwako tersebut yakni, untuk  pasar grosir tarif lama Rp 1.728 .000/tahun, dan tarif baru Rp  8.640,000/tahun. Untuk  toko/kios tarif  lama Rp 1.296.000/tahun, dan tarif  baru Rp 2.880.000. Sedangkan untuk los/ lapangan bulanan tarif lama  Rp 1.008.000/tahun, dan tarif baru Rp 2.880.000/tahun.

“Sesuai dengan penjenisannya, maka total jumlah pasar  grosir, toko, kios, dan los/lapangan bulanan di Pasar Aur kuning sebanyak 1.497 petak. Dengan rincian pasar grosir 869 petak, toko 588 petak, kios 40 petak, dan los/lapangan bulanan 4.382 petak,” ungkap Herman.

Menurut Herman, adapun yang menjadi dasar hukum lahirnya Perwako Nomor 40 dan 41 tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 15 dan 16 tahun 2013 tentang retribusi pasar grosir/pertokohan, dan  retribusi pelayanan pasar.

Dalam Perda Nomor 15 dan 16 pasal 9 diamanatkan, bahwa tarif retribusi pasar dapat ditinjau ulang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sekali, dan peninjauan tersebut dapat ditetapkan dengan peraturan Walikota.

 “Mengingat telah lebih tiga tahun umur Perda tersebut, maka tahun 2018 diterbitkan Perwako Nomor 40 dan 41 tentang penyesuaian tarif retribusi tersebut. Penyesuain tarif retribusi itu juga telah melalui kajian dari tim dan juga perbandingan dengan daerah lain, serta kajian dari aspek ekonomi,” ungkap Herman.

Ia menambahkan, tarif retribusi yang diatur dalam Perwako tersebut  masih terbilang murah dan wajar jika dibandingkan dengan beberapa kota lainnya diluar Bukittinggi. Apalagi saat ini jumlah retribusi pasar yang diperoleh setiap tahunnya tidak sesuai dengan jumlah retribusi yang seharusnya didapat setiap tahunnya, karena masih banyak toko, kios, los/lapangan bulanan yang masih menunggak,” tukasnya.

Sebelumnya Sekdako Bukittinggi Yuen Karnova juga menjelaskan, bahwa Perwako yang diterbitkan  tersebut bukan untuk menzalimi pedagang Aur Kuning,  justru Pemko Bukittinggi ingin  melindungi pedagang, karna selama ini  Pemko tidak menerapkan sistim sewa terhadap bangunan toko dipasar Aur Kuning, melainkan sistim restribusi yang dinilai sangat meringankan pedagang.

“Kenaikan retribusi pasar ini juga atas saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumbar. Dimana dalam hal ini Pemko Bukittinggi dianggap telah lalai dalam mengelola asset daerah. Karna berdasarkan hasil tinjauan BPK kelapangan, banyak toko yang disewakan/dikontrakan lagi kepada pihak lain oleh pemegang kartu kuning, yang besarannya antara Rp 70-100 Juta/tahun,” ungkap Yuen Karnova.

Menurut Yuensebenarnya persolan di Pasar Aur Kuning ini merupakan persoalan masa lalu. Dimana pada tahun 1995, ada perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan CV Teknik Dirgantara selaku pihak  pengembang pasar Aur Kuning.

Waktu itu, pihak pengembang  diberi kewenangan untuk mencari pedagang yang akan menempati toko yang dibangun tersebut. Selanjutnya kepada pedagang dibebankan biaya  untuk pengembalian modal pembangunan sebesar Rp 25 juta sampai Rp.50 juta, dan  pedagang dibebaskan biaya sewa selama 5 tahun. “Setelah lima tahun pakai, maka  toko tersebut  dikembalikan pengelolaannya kepada Pemko Bukittinggi, karna perjanjiannya hanya sebatas hak guna pakai,”  ungkap Yuen. (h/tot)

Reporter : RUDI GATOT /  Editor : DODI NJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]