Biaya Pemilu Memang Mahal, Mau Murah Kembali Sistem Kerajaan


Jumat, 29 November 2019 - 22:50:06 WIB
Biaya Pemilu Memang Mahal,  Mau Murah Kembali Sistem Kerajaan Ilustrasi. Pilkada Serentak 2020

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Tingginya biaya politik dalam Pemilu menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman merupakan konsekuensi dari sistem pemilihan kepemimpinan nasional yang disepakati bersama melalui pemilu. 

Menurut Arief, memang ada konsekuensi biaya politik tinggi ketika proses rekrutmen dan regenerasi kepemimpinan dilakukan secara demokratis.

"Pemilu itu memang ada konsekuensi biayanya. Pemilu itu kan cara yang dipilih, disepakati oleh kita dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan atau regenerasi kepemimpinan secara demokratis," ujar Arief di sela-sela acara Rakor Persiapan Pilkada Serentak KPU Provinsi Jawa Tengat, di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2019).

Arief menuturkan memang ada cara melakukan rekrutmen dan regenerasi kepemimpinan dengan cara yang murah dan sederhana, yakni melalui melalui sistem kerajaan. Menurut dia, dalam sistem kerajaan, tidak ada pemilihan, tetapi pemimpin dipilih berdasarkan keturunan.

"Kalau sang raja mangkat, yang gantikan siapa? Putra mahkotanya. Nggak pakai lama, besok keluarkan SK pelantikan putra mahkota, selesai," ungkap dia.

Arief menilai pemilihan secara demokratis sebenarnya untuk mendorong akuntabilitas proses dan hasil pemilu. Selain itu, kata dia, pemilu demokratis juga dalam rangka meningkatkan partisipasi publik.

"Jadi semua merasa terlibat, semua nanti peduli kalau terjadi apa-apa. Jadi, memang ada sisi plus minusnya, biayanya jadi lebih mahal, memang karena itu konsekuensinya. Karena ada proses yang panjang. Kan beda, yang tadi (sistem kerajaan) nggak pakai proses, terbitkan SK saja," tandas dia.

Menurut Arief, biaya mahal pemilu langsung sebenarnya bisa diatasi dan ditekan. Salah satunya, melakukan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak. Jika dilakukan secara terpisah-pisah, maka TPS akan dibuat dua kali dan honor untuk penyelenggara akan dibayar dua kali.

"Di antara komponen pembiayaan itu, 60 persen lebih terserap untuk bayar honor KPPS, PPS, PPK, dan di antara konponen pembiayaan itu, 60 persen lebih untuk bayar honor. Kalau sekarang Pilres dan Pileg jadi satu itu kan kita tinggal bayar sekali. KPPS bayar sekali, PPS sekali. Bayangkan kalau dua kali," terang dia.

Selain itu, kata Arief, dalam rangka menekan biaya politik mahal dalam pemilu, KPU juga mendorong rekapitulasi elektronik atau e-rekap. Pasalnya, saat ini rekapitulasi penghitungan suara pemilu masih dilakukan secara berjenjang yang melibatkan banyak penyelenggara, membutuhkan banyak waktu dan energi.

"Kita usul agar (UU Pemilu) direvisi sehingga rekap berdasarkan data yang dikirim elektronik yaitu e-rekap. Jadi begitu dikirim masuk tabulasi langsung dijumlah. Dokumen menjadi hasil resmi. Nggak perlu biaya rekap di kecamatan yang berhari-hari di kabupaten/kota dan provinsi. Nggak perlu durasi menunggu penetapan hasil 35 hari, kita rancang targetnya paling lama 5 hari," jelas dia.


 Sumber : beritasatu-antara /  Editor : Dodi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM