Soal PMA Majelis Taklim, Ketum PP Muhammadiyah: Rezim Ini Jangan Terlalu Jauh Mengatur Aktivitas Keagamaan


Ahad, 01 Desember 2019 - 21:59:58 WIB
Soal PMA Majelis Taklim, Ketum PP Muhammadiyah: Rezim Ini Jangan Terlalu Jauh Mengatur  Aktivitas Keagamaan Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. (dok.Tempo0

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir minta  pemerintah tidak terlalu jauh mengatur kegiatan keagamaan seperti majelis taklim melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

"Kalau serba diatur pemerintah secara detail atau berlebihan nanti aktivitas sosial lainnya seperti gotong royong dan aktivitas sosial di masyarakat luas maupun kegiatan keagamaan lainnya harus diatur pula seperti itu, tidak boleh ada diskriminasi khusus pada kegiatan keagamaan di lingkungan umat Islam seperti majelis taklim," kata Haedar Nashir melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Minggu.

Menurut Haedar, kegiatan keagamaan di ranah umat seperti Majelis Taklim justru dapat menghidupkan spirit keislaman yang tinggi dan sangat positif untuk menanamkan, memahamkan, dan mengamalkan Islam dengan baik dan benar.

"Soal perbedaan paham dan pandangan sejak dulu sering terjadi, yang paling penting kembangkan dialog agar masing-masing tidak ekstrem (ghuluw) dalam beragama dan tidak menimbulkan konflik keagamaan sesama umat beragama," kata dia.


Kalaupun ada aktivitas yang menyimpang, kata Haedar, dapat dilakukan pendekatan hukum dan ketertiban sosial yang berlaku, tidak perlu dengan aturan yang terlalu jauh dan bersifat generalisasi.

Ia khawatir Peraturan Menteri Agama (PMA) Majelis Taklim menjadi alat mengatur dan melarang majelis-majelis taklim yang tidak sepaham dengan aparat atau pejabat Kementerian Agama dalam hal ini KUA setempat, sehingga menjadi instrumen untuk kepentingan golongan atau mazhab agama yang menyatu atau dominan dalam instansi pemerintah tersebut.

"Jika hal itu terjadi dimungkinkan akan memunculkan konflik kepentingan dan gesekan paham keagamaan yang melibatkan otoritas negara atau institusi pemerintah. Semuanya perlu keseksamaan dan kearifan," kata Haedar.

Dalam hal usaha mencegah radikalisme atau ekstrimisme sebenarnya ketentuan perundangan yang ada sudah lebih dari cukup, jangan terlalu jauh mengatur aktivitas umat beragama.

"Kita sungguh tidak setuju dan menolak segala bentuk radikalisme yang mengarah pada ekstrimisme dan membenarkan kekerasan atas nama apapun dan oleh siapapun. Namun semuanya perlu dasar pemikiran, rujukan, cakupan, dan langkah tentang radikalisme yang objektif, komprehensif, serta tidak parsial dan diskriminatif," kata Haedar.

Haedar juga berpesan agar para pejabat publik jangan mudah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada stigma atas kasus terbatas untuk digeneralisasi. Karenanya perlu dilakukan dialog dengan semua komponen bangsa demi kepentingan ke depan dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang lebih baik.

Semuanya, kata dia, harus merujuk pada nilai dasar Pancasila serta berbasis nilai utama agama dan kebudayaan luhur bangsa yang membawa kedamaian, ketertiban, kemaslahatan, dan kemajuan hidup bersama.

"Majelis Taklim maupun aktivitas keagamaan lainnya tentu harus tetap dalam spirit keislaman yang mendamaikan, mencerdaskan, memajukan, dan mencerahkan kehidupan sehingga menjadi wahana dakwah yang rahmatan lilalamin," kata Haedar.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan aturan baru yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta materi ajar di Majelis Taklim. Aturan baru itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019.

"Sebenarnya kita tidak mewajibkan," kata Fachrul usai memberikan sambutan di acara Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Sabtu (30/11).

Tapi pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019, jelas-jelas  disebutkan majelis hakim harus terdaftar.(dn/cnni)


 Sumber : cnnindonesia /  Editor : dodi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 20 Januari 2020 - 23:01:44 WIB

    Soal ZEE Natuna, Indonesia Tidak akan Bernegosiasi dengan China

    Soal ZEE Natuna, Indonesia Tidak akan Bernegosiasi dengan China JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan, Indonesia tidak perlu bernegosiasi lagi dengan China terkait kisruh Natuna. Posisi Indonesia  sudah jelas dan diakui hukum internasional..
  • Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:02:45 WIB

    Siapa 'Pembisik' Mahfud Md soal Dugaan Korupsi Rp 10 T di Asabri?

    Siapa 'Pembisik' Mahfud Md soal Dugaan Korupsi Rp 10 T di Asabri? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Setelah kasus PT Asuransi Jiwasraya meledak, kini giliran PT Asabri yang menimbulkan polemik. Kasus ini berawal dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menduga adanya korupsi di Asabri hingga.
  • Jumat, 17 Januari 2020 - 12:01:11 WIB

    DPR Akan Panggil Dewas TVRI soal Pemecatan Helmy Yahya

    DPR Akan Panggil Dewas TVRI soal Pemecatan Helmy Yahya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menyatakan pihaknya akan memanggil seluruh Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi TVRI untuk dimintai keterangannya terkait keputusannya memecat Direktur.
  • Rabu, 15 Januari 2020 - 13:21:50 WIB

    Soal China, Luhut: Saya Nggak Akan Khianati Anak Buah yang Gugur

    Soal China, Luhut: Saya Nggak Akan Khianati Anak Buah yang Gugur JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kerap dikritik mengenai hubungannya dengan China. Anggapan negatif pun kerap dilontarkan kepada dirinya karena dianggap terlalu.
  • Rabu, 15 Januari 2020 - 11:05:19 WIB

    Begini Tanggapan Ahok soal Anies Dituntut Mundur

    Begini Tanggapan Ahok soal Anies Dituntut Mundur JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim tak mengetahui rencana aksi unjuk rasa di depan Balai Kota yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur da.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM