Jabatan Presiden Dua Periode  Sudah Jadi Konvensi Internasional


Senin, 02 Desember 2019 - 21:11:50 WIB
Jabatan Presiden Dua Periode  Sudah Jadi Konvensi Internasional  Fadli Zon bersama Idris Laina dan Syaifullah Tamliha dalam diskusi bertema "Menakar Peluang Amandemen Konstitusi", di Media Center, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019). foto SYAFRIL AMIR-Harianhalua.com

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Anggota MPR dari Gerindra Fadli Zon mengakui, mengamandemen konstitusi bukan hal yang haram. Namun wacana untuk amandemen itu  harus dikaji secara mendalam.

"Jangan sampai sekedar untuk kepentingan sesaat dan parsial," kata Fadli Zon dalam diskusi bertema "Menakar Peluang Amandemen Konstitusi", di Media Center, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Karena menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, seringkali melakukan perubahan itu, baik perubahan konstitusi maupun UU,  sangat tergantung kepada satu situasi dicari dan yang menguntngkan. Salah satu yang dicontohkannya UU Pilkada.

"Jadi aturan disesuaikan dengan kepentingan sesaat. Ini yang menurut saya sangat membahayakan demokrasi kita. Apalagi sekarang ada wacana lagi mau menambah jabatan presiden menjadi tiga periode. Saya kira ini bukan hanya memundurkan demokrasi, tetapi mematikan demokrasi kita," tegas Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, wacana menambah jabatan presiden menjadi tiga periode sangat berbahaya. Karena wacana itu ada kecenderungan dari petahana yang berusaha untuk extend kekuasaannya.

"Ada penelitian, setidaknya ada lima cara dari seorang petahana untuk mempertahankan kekuasaannya, salah satunya termasuk untuk mengubah  konstitusi, melakukan tafsir terhadap konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi dam sampai berusaha untuk menunda pemilu," kata Fadli Zon.

Menurut Fadli, jika memang masih komit terhadap demokrasi, maka sebaiknya tetap dengan apa yang ada saat ini. Masa jabatan presiden 2 periode dan menurut dia sudah menjadi satu konvensi internasional dan perlu untuk regenerasi.

"Jangan sampai ditambah-tambah karena itu akan menimbulkan kalau dibuka lagi kotak pandora kita. Jadi menurut saya sudah selesaikan saja itu di situ dan distop. Jangan sampai ini diperpanjang karena membuka kotak pandora dan membahayakan demokrasi kita," tegas Fadli Zon.

Ketua Fraksi Golkar di MPR, Idris Laina, menegaskan,  konstitusi negara itu memang bisa dirubah tetapi jangan lupa Undang-undang Dasar 45 adalah konstitusi dasar bagi negara.
Semua perundang-undangan, termasuk peraturan peraturan daerah mengacu kepada Undang-undang Dasar 1945.

"Jadi bayangkan, kalau Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara kita itu terus selalu dilakukan perubahan, ini akan menjadi persoalan tersendiri karena penyelesaian bukan persoalan yang gampang," tegas Idris Laina.

Karena itu, kata dia, partai Golkar melalui fraksi partai Golkar MPR,  akan melakukan kajian yang mendalam dan mengukur sejauh mana keinginan untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945.

"Sejujurnya kami terus melakukan kajian. Ada perbedaan antara Indonesia dengan negara lain. Di beberapa negara kalau melakukan perubahan konstitusi, mereka melakukan dengan referendum. Tapi kalau di Indonesia tidak," ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI, Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa terlalu sulit untuk melakukan amandemen konstitusi setelah melihat perkambangan selama ini. "Jangan kan untuk soal jabatan presiden, GBHN saja sampai detik-detik terakhir itu tidak ada kesepakatan," ungkapnya. (sam)


Reporter : SYAFRIL AMIR /  Editor : Dodi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 13 Desember 2019 - 11:42:13 WIB

    OSO Tolak Jabatan Wantimpres, Lho Kenapa?

    OSO Tolak Jabatan Wantimpres, Lho Kenapa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menolak tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). OSO mengaku masih ingin fokus menjadi pemimpin.
  • Kamis, 05 Desember 2019 - 07:34:00 WIB

    Yeay..! Luhut dan JK akan Dapat Jabatan Kehormatan di Golkar

    Yeay..! Luhut dan JK akan Dapat Jabatan Kehormatan di Golkar JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan memberikan jabatan kehormatan kepada dua orang senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dan Luhut Binsar Pandjaitan..
  • Ahad, 01 Desember 2019 - 08:21:19 WIB

    Jabatan Presiden Diusulkan 1 Periode 8 Tahun, Begini Tanggapan PKS

    Jabatan Presiden Diusulkan 1 Periode 8 Tahun, Begini Tanggapan PKS JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Seiring bergulirnya wacana jabatan presiden dua periode, muncul juga usulan agar jabatan presiden satu periode selama delapan tahun. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai ide ini perlu dikaji ulan.
  • Jumat, 09 Agustus 2019 - 01:50:23 WIB

    Masa Jabatan Habis, Sebagian Anggota DPRD Padangpanjang Pamit

    Masa Jabatan Habis, Sebagian Anggota DPRD Padangpanjang Pamit PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.COM—Suara Lastri anggota DPRD Kota Padang Panjang dari Fraksi PPP - Nasdem tiba - tiba serak. Dia pun gemetar seraya memohon pamit dan mengucapkan maaf kepada seluruh hadirin, usai membacakan Pa.
  • Selasa, 09 Januari 2018 - 12:29:46 WIB

    Mantan Ketua DPRD Padang Desak Gubernur Kembalikan Jabatannya

    Mantan Ketua DPRD Padang Desak Gubernur Kembalikan Jabatannya PADANG, HARIANHALUAN.COM - Setelah dikabulkan gugatan Mantan ketua DPRD Kota Padang Erisman oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, untuk mengembalikan Jabatanya sebagai Ketua DPRD. Namun hingga saat ini Gubernur Sum.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM