Diminta Andre Rosiade untuk Diselidiki, Luhut: Jaga Mulutnya!


Selasa, 03 Desember 2019 - 00:26:12 WIB
Diminta Andre Rosiade untuk Diselidiki, Luhut: Jaga Mulutnya! Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyinggung nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Nama Luhut disebut Andre saat dia memaparkan sengketa PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Andre mengaku mendengar rumor soal keterlibatan Luhut dalam sengketa tersebut. Pernyataan itu disampaikan Andre dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erikc Thohir, Senin (2/12/2019).

Menanggapi kabar tersebut Luhut pun geram. Dia menegaskan tidak pernah memiliki kepentingan apapun.

Dia meminta jangan ada pihak yang asal menyampaikan rumor dan asal menuduh saja.

"Saya nggak ada proyek. Nanti yang ngomong gitu saya tumbuk mulutnya! Benar lho ya itu jangan bicara nuduh yang nggak jelas," ucap Luhut dengan nada yang tinggi, Senin (2/12/2019).

Bahkan dua kali dia menegaskan agar pihak yang menyinggung dirinya menjaga bicara dan tidak asal menuduh. Menurutnya, sengketa proyek KCN-KBN sedang diselesaikan.

"Mau dari DPR dari hantu pun. Ya yang ngomong itu jaga mulutnya ya! KCN itu kan sudah mau kita selesaikan," tegas Luhut.

Sebagai informasi, dalam rapat kerja di Komisi VI DPR Andre menyampaikan soal kasus KCN dan KBN. Dirinya tidak ingin negara dirugikan, sementara kasus tersebut sudah bertahun-tahun. KBN merupakan BUMN yang diberikan hak pengelolaan Pelabuhan Marunda.

Andre mendengar rumor yang beredar mengenai keterlibatan Luhut di kasus tersebut meskipun tak mau mempercayainya. Untuk itu dirinya ingin Erick menginvestigasinya. Bahkan kalau perlu melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena sesuai dengan komitmen Presiden, kita semua tahu bahwa Presiden akan menggigit siapapun orang yang mengganggu proses-proses kegiatan di negara ini yang merugikan negara. Nah rumor ini saya rasa tidak benar dan saya tidak percaya juga," ungkap Andre di ruang Rapat Komisi VI.

"Tapi perlu Bapak (Erick) investigasi, disebut-sebut nama Pak Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus KCN dan KBN ini," lanjutnya. (h/dtk)


 Sumber : detikNews /  Editor : Heldi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 10 Desember 2019 - 11:51:29 WIB

    Tiket Pesawat Mahal, Kemenhub Diminta Introspeksi Diri

    Tiket Pesawat Mahal, Kemenhub Diminta Introspeksi Diri JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Belum lama ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan maskapai akan menjual harga tiket pesawat hingga 30 persen lebih murah. Praktisi sekaligus pemerhati masalah transportasi logistik, B.
  • Ahad, 08 Desember 2019 - 17:46:01 WIB

    Kapolri Diminta Transparan Laporkan Kasus Novel ke Jokowi

    Kapolri Diminta Transparan Laporkan Kasus Novel ke Jokowi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta Kapolri Idham Aziz secara transparan membeberkan hasil penyelidikan kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Bas.
  • Rabu, 27 November 2019 - 11:23:03 WIB

    Digugat ke MK, Wakil Menteri Diminta Dihapus

    Digugat ke MK, Wakil Menteri Diminta Dihapus JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Keberadaan Wakil Menteri dinilai pemborosan dan tumpang tindih dengan struktur kementerian. Alhasil, posisi Wakil Menteri itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan diminta dihapus..
  • Ahad, 24 November 2019 - 20:30:49 WIB

    Calon Menteri Diminta Rp 500 M? Begini Tanggapan Parpol Pro-Jokowi

    Calon Menteri Diminta Rp 500 M? Begini Tanggapan Parpol Pro-Jokowi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat melempar isu liar adanya calon menteri yang diminta menyetor Rp 500 miliar kepada sebuah partai politik agar bisa masuk Kabinet Indonesia Maju Presi.
  • Jumat, 22 November 2019 - 07:19:00 WIB

    Masyarakat Diminta Terus Tekan Jokowi, Kenapa?

    Masyarakat Diminta Terus Tekan Jokowi, Kenapa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak berhenti menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM