PKS Tolak  PMA tentang Majelis Taklim 


Kamis, 05 Desember 2019 - 00:18:22 WIB
PKS Tolak  PMA tentang Majelis Taklim  Presiden PKS Shohibul Iman bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. Foto/SINDOnews/Rakhmatulloh

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Presiden PKS Sohibul Iman menilai Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Majelis Taklim mengandung nuansa Orde Baru. Soalnya, pemerintah terlalu mencampuri urusan berserikat dan berkumpul dalam bidang keagamaan.

"Jadi, melihat apa yang dilakukan pemerintah hari ini menjadi sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan dan ini mengingatkan kita kepada dulu ya, zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru kan juga fenomenanya sama seperti ini," kata Sohibul.

Menurutnya, PMA itu terlalu mengintervensi aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Dia berharap pemerintah mampu mengakhiri kontroversi ini dengan baik.


Dia berbicara usai pertemuan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019) malam. 

Keduanya juga sempat membicarakan soal PMA Nomor 29 Tahun 2019 itu.

"Sebagai bangsa, kita jangan terjebak bolak-balik oleh apa yang dulu pernah kita lakukan itu, kesalahan masa lalu kita (zaman Orba) ke situ. Jadi kita melihat apa yang diputuskan oleh pemerintah hari ini, ya tentu kami kritisi karena ini sesuatu yang tak proporsional," kata Sohibul.(*)

loading...
 Sumber : Detikcom /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 26 September 2020 - 09:37:15 WIB

    PKS Kritik Pemerintah Lamban Soal Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

    PKS Kritik Pemerintah Lamban Soal Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kritik sikap lamban Pemerintah soal program pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Padahal saat ini, Indonesia memerlukan sumber energi alternatif yang lebih berk.
  • Senin, 14 September 2020 - 10:37:10 WIB

    PKS: RUU Cipta Kerja, Pemerintah Jangan Tabrak Otoritas MUI

    PKS: RUU Cipta Kerja, Pemerintah Jangan Tabrak Otoritas MUI HARIANHALUAN.COM - Terkait pembahasan RUU Cipta Kerja soal pengaturan jaminan produk halal, anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah memisahkan otoritas yang mengurus regulasi dan administra.
  • Kamis, 03 September 2020 - 10:25:46 WIB

    Politisi PKS: Puan Harus Minta Maaf kepada Masyarakat Sumbar

    Politisi PKS: Puan Harus Minta Maaf kepada Masyarakat Sumbar HARIANHALUAN.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza mendesak Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Politik Puan Maharani meminta maaf ke masyarakat Sumatera Barat atas pernyataan yang berharap agar Sumbar men.
  • Senin, 17 Agustus 2020 - 19:45:29 WIB

    PKS Sarankan Pemerintah harus Fokus Bangun Persatuan

    PKS Sarankan Pemerintah harus Fokus Bangun Persatuan HARIANHALUAN.COM - Dalam kondisi prihatin seperti sekarang ini, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 harus dijadikan momentum membangun rasa persatuan, kebersamaan dan semangat mewujudkan kehidupan berbangsa d.
  • Kamis, 13 Agustus 2020 - 21:08:26 WIB

    PKS:  Korupsi dan Birokrasi Tak Efisien Hambatan Utama Investasi

    PKS:  Korupsi dan Birokrasi Tak Efisien Hambatan Utama Investasi HARIANHALUAN.COM- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menegaskan bahwa hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Bukan soal ketenag.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]