Asal Tanah Rumah Dinas Walikota Bekas Jepang, Walikota: Pemko Siap Bayar Ganti Rugi


Kamis, 05 Desember 2019 - 14:52:33 WIB
Asal Tanah Rumah Dinas Walikota Bekas Jepang, Walikota: Pemko Siap Bayar Ganti Rugi Terlihat megah rumah dinas Walikota Bukittinggi di Belakang Balok, Kamis (5/12). foto YURSIL-Harianhaluan.com.

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM-Tanah rumah dinas Walikota Bukittinggi di Belakang Balok merupakan tanah bekas Jepang. Setiap tanah bekas jajahan Jepang dan Belanda dikuasai oleh negara. Oleh sebab itu, pemerintah hanya melakukan ganti rugi atas tanah negara yang dikuasai masyarakat. Hal  itu disampaikan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Kantor Walikota Bukittinggi, Rabu (4/12).
 
Menurut Ramlan, permasalahan  belum tuntasnya ganti rugi atas tanah rumah dinas itu diketahuinya sekitar 1,5 tahun lalu karena ada laporan dari suku Guci Tangah Sawah kepadanya. Menerima laporan itu, dia meminta kaum suku Guci untuk melengkapi berkas atas tanah tersebut. 
 
“Tanah rumah dinas itu adalah tanah eks Jepang, berdasarkan SK DPRD GR tahun 1968  tentang penyelesaian tanah eks Jepang di Belakang Balok yang berbunyi penambahan ganti kerugian tanah eks Jepang di atas tahun 1968 berdasarkan harga emas,” kata Ramlan.  
    
Kemudian lanjutnya, pada tahun 1974 disepakati penambahan ganti kerugian antara Pemko Bukittinggi dengan kaum suku Guci Tangah Sawah, 40 persennya telah dibayar oleh Pemko dan sisanya belum dibayar sampai sekarang," terang Ramlan.
 
Alasan belum dibayarkan kata Ramlan, karena saat itu kaum suku Guci membuat surat kepada Pemko untuk menangguhkan sisa pembayaran, disebabkan permasalahan intern suku Guci sendiri. “Pada saat itu, ada permasalahan di dalam kaum suku Guci sehingga tidak dibayarkan, Pemko bukan tidak mau bayar pada waktu itu, tapi atas pemintaan suku Guci,” ulasnya.
 
Saat Walikota Bukittinggi dijabat oleh Djufri, permasalahan itu dibahas kembali, sebagai tindak lanjutnya, Djufri membuat surat kepada BPKP, oleh BPKP surat Djufri itu dibalas dengan menganjurkan sebelum dibayarkan harus minta pendapat hukum (Legal Opini) dari Kejaksaan terlebih dulu.
 
“Di dalam SK DPRD GR itu telah ditentukan, bahwa pembayarannya dikonversikan dengan harga emas, sisa uang penambahan ganti kerugian yang belum dibayarkan sebesar Rp480 juta. Kita siap membayarkan uang itu, bulan Januari tahun depan bisa kita cairkan,” tambah Ramlan.
 
Namun yang jadi masalah saat ini, suku Guci meminta sisa uang tersebut berdasarkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni sebesar Rp5,5 milyar, nilai NJOP itu tidak bisa dibayarkan karena SK DPRD GR belum dicabut hingga saat ini. Terkait rekomendasi DPRD Bukittinggi tahun 2009 tentang pembayaran tanah itu berdasarkan NJOP, menurut Ramlan itu merupakan rekomendasi dan bukan keputusan, rekomendasi itu bisa diterima bisa tidak.
 
“Intinya, kita siap membayar berapa pun berdasarkan landasan hukum, jika masyarakat tidak puas bisa menempuh jalur hukum di pengadilan,” ungkapnya.
 
Terpisah, Kuasa Kaum Guci Tangah Sawah, Zamri mengatakan tanah untuk rumah dinas Walikota Bukittinggi di Belakang Balok itu belum lunas dibayarkan sejak tahun 1974. Ia meminta Pemko Bukittinggi menghargai tanah tersebut berdasarkan NJOP dan bukan berdasarkan harga emas.

“Memang tahun 1974 Pemko telah membayar tanah tersebut 40 persen, namun sisanya hingga kini belum dibayar. Kita minta harga tanah itu berdasarkan harga NJOP  bukan berdasarkan harga emas, jika tidak kita siap mengembalikan uang Pemko yang 40 persen,” ungkapnya.(h/ril).


Reporter : YURSIL /  Editor : Dodi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM