Menkumham Pastikan Tidak Ada Larangan Rizieq Shihab Pulang Indonesia


Jumat, 06 Desember 2019 - 12:06:17 WIB
Menkumham Pastikan Tidak Ada Larangan Rizieq Shihab Pulang Indonesia Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab meminta maaf kepada umat Islam Indonesia karena tidak bisa hadir pada Reuni Akbar 212 awal pekan lalu. Dia menuding semua itu karena pemerintah Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa tidak pernah pemerintah melarang warganya kembali ke Tanah Air.

“Tidak ada. Tidak pernah kita mencekal orang. Secara hukum warga negara Indonesia yang ingin kembali ke negaranya pasti kita terima,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Yasonna menjelaskan bahwa sifat pencekalan itu adalah penegak hukum atau lembaga tertentu meminta untuk melarang seseorang keluar negeri. Biasanya karena ada kasus tertentu.

“Nah, yang mau masuk itu ditangkal namanya. Biasanya orang asing, kejahatan, terorisme, dan lain-lain,” jelasnya.

Yasonna menduga Rizieq dicekal oleh negara Arab Saudi. Jika demikian, itu di luar kewenangan pemerintah. “Saya tidak tahu. Kita tidak ada campur tangan soal itu lah,” ucapnya. (h/k24)

loading...
 Sumber : kabar24 /  Editor : Heldi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 29 Juni 2020 - 19:14:59 WIB

    Menkumham Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja 

    Menkumham Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja  HARIANHALUAN. COM - Komisi II DPR RI menunda rapat kerja finalisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada serentak 2020 karena absennya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sejumlah anggota komisi peme.
  • Ahad, 05 April 2020 - 10:25:59 WIB

    Menkumham Sebut Tak Semua Koruptor Diatas 60 Tahun Bisa Bebas

    Menkumham Sebut Tak Semua Koruptor Diatas 60 Tahun Bisa Bebas JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengklarifikasi rencana pembebasan narapidana kasus korupsi (napi koruptor) untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19) di dalam Lembaga Perma.
  • Kamis, 20 Februari 2020 - 09:51:40 WIB

    Desakan Yasonna Mundur dari Menkumham Semakin Menguat

    Desakan Yasonna Mundur dari Menkumham Semakin Menguat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, harus mundur dari jabatannya..
  • Selasa, 18 Februari 2020 - 03:07:24 WIB

    Menkumham Akui Ada Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law

    Menkumham Akui Ada Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengaku, ada kesalahan redaksional dalam salah satu pasal di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, kesalahan redaksional dalam pasal 170 ayat 1 .
  • Ahad, 09 Februari 2020 - 18:26:55 WIB

    Survei IPO: Kinerja Menag dan Menkumham Terburuk!

    Survei IPO: Kinerja  Menag dan Menkumham Terburuk! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 10.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]