Wah..! Ada Anggota TGUPP DKI Jakarta Rangkap Jabatan di 7 RSUD


Senin, 09 Desember 2019 - 17:27:25 WIB
Wah..! Ada Anggota TGUPP DKI Jakarta Rangkap Jabatan di 7 RSUD Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - DPRD DKI Jakarta bakal mengusut gaji anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Achmad Hariyadi yang rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD).

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan pihaknya bakal mencari tahu apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak.

"Ya, atas nama Hariyadi. Kami akan follow up, kami akan coba lihat dulu payung hukumnya. Dia menjadi pengawas di tujuh RSUD," kata Iman di DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).

Menurut Iman, anggota TGUPP yang rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas RSUD menerima gaji dari dua sumber berbeda. DPRD DKI Jakarta bakal mengusut itu.

"Berarti kan dia menerima dua gaji ya, ini kan boleh atau tidak. Itu yang kami lagi cari tahu. Kalau dia tadi masuk ke dewan pengawas dulu, terus dia masuk ke TGUPP, berarti kan dia dapat dobel nih tadi yang saya bilang," ujar dia.

Iman juga menyoroti soal kinerja orang yang rangkap jabatan. Menurutnya, kinerja seorang pejabat akan lebih optimal jika yang hanya mengemban satu jabatan.

Mengenai hal itu, DPRD DKI Jakarta juga akan mencari tahu seberapa optimal kinerja Hariyadi sebagai TGUPP dan Dewan Pengawas di tujuh RSUD.

"Nah itu, itu yang kami lihat di samping sisi hukum, dari efektivitasnya kan. Kalau dia memang ke sana ke sini terlalu riweuh, ya kami akan usulkan salah satu saja diambil, mau TGUPP atau mau sebagai dewan pengawas," ungkap dia.

Iman lalu menjelaskan bahwa Hariyadi merupakan mantan PNS Pemprov DKI Jakarta di Badan Perecanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Hariyadi sebelumnya menjadi Dewan Pengawas pada 2016 lalu diangkat menjadi TGUPP pada 2018.

Hariyadi merupakan satu dari lima anggota Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi kinerja RSUD Jakarta. Dari lima dewan tersebut dua di antaranya merupakan PNS DKI. Sementara tiga sisanya merupakan profesional yang menerima gaji termasuk Hariyadi.

"Kalau sebagai pejabat daerah atau pejabat DKI, sudah pasti tidak boleh, tapi dia kan bukan sebagai pejabat, dia kan sudah pensiun dari Bappeda, dia orang Bappeda dulu, PNS. Makanya kami mau cari dulu payung hukumnya," tutur Iman.

DPRD DKI Jakarta pertama kali menyoroti rangkap jabatan Achmad Hariyadi dalam Rapat Kerja Komisi E dengan Dinas Kesehatan. Itu terjadi pada Minggu lalu (8/12).

Hal itu terkuak saat rapat yang dipimpin Ketua Komisi E DKI Jakarta Iman Satria sedang melakukan pembahasan terhadap anggaran Rp211 juta untuk gaji dan operasional anggota Dewan Pengawas tersebut.

"Haryadi yang TGUPP?" Tanya anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani.

"Iya Pak Haryadi, TGUPP," jawab Wakil Kepala Dinas Kesehatan Khafifah Any saat menjawab pertanyaan Rani.(*)

loading...
 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 01 Maret 2020 - 05:07:37 WIB

    Wah..! Visa Jemaah yang Batal Umrah Bakal Digratiskan

    Wah..! Visa Jemaah yang Batal Umrah Bakal Digratiskan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengatakan pihaknya akan meminta pemerintah melobi Kedutaan Besar Arab Saudi agar menggratiskan perpanjangan visa umrah jemaah Indo.
  • Sabtu, 29 Februari 2020 - 18:20:04 WIB

    Wah..! Gara-gara Corona, Influencer 'Untung' Rp72 Miliar

    Wah..! Gara-gara Corona, Influencer 'Untung' Rp72 Miliar JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - WHO telah memperingatkan agar jangan sampai ada negara yang membuat "kesalahan fatal" dengan menganggap negaranya akan terhindar dari penyebaran virus corona. Lantas apa persiapan Indonesia?.
  • Ahad, 23 Februari 2020 - 13:55:44 WIB

    Wah..! Soeharto Jadi Presiden Paling Disukai Rakyat

    Wah..! Soeharto Jadi Presiden Paling Disukai Rakyat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Lembaga survei Indo Barometer menggelar diskusi 'Mencari Pemimpin Road to Capres dan Parpol 2024'. Sebelum menjelaskan mengenai Capres 2024, Indo Barometer terlebih dahulu menyampaikan kepuasan mas.
  • Selasa, 18 Februari 2020 - 13:58:26 WIB

    Wah..! PNS Dapat Rp1 Miliar Saat Pensiun?

    Wah..! PNS Dapat Rp1 Miliar Saat Pensiun? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengklarifikasi pernyataannya soal usulan dana pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur si.
  • Sabtu, 15 Februari 2020 - 03:02:39 WIB

    Wah..! WHO Bela China dari Kritik AS soal Corona

    Wah..! WHO Bela China dari Kritik AS soal Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membela China yang mendapat respons kekecewaan Amerika Serikat dalam menangani wabah virus corona..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]