Catat Ya..! Ini Aturan Baru Perjalanan Dinas Buat PNS


Selasa, 10 Desember 2019 - 19:14:32 WIB
Catat Ya..! Ini Aturan Baru Perjalanan Dinas Buat PNS Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru untuk para PNS. Aturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

Aturan baru tersebut merupakan hasil revisi dari PMK nomor 164 tahun 2015 tentang hal yang sama. Secara umum, peraturan baru ini banyak membahas mengenai prosedur pembatalan perjalanan dinas luar negeri serta penanganan biaya yang timbul akibat pembatalan perjalanan dinas tersebut.

"Dalam hal perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah dapat dilakukan pembatalan. Pembatalan untuk perjalanan dinas jabatan dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan surat tugas," tulis PMK tersebut, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (10/12/2019).

"Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang ditandatangani oleh PPK."

Biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan pindah akan dibebankan ke DIPA satuan kerja masing-masing. Lalu dalam hal pembatalan perjalanan dinas surat pernyataan disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.

Adapun biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja adalah:

1. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
2. Sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan penginapan;
3. Biaya aplikasi visa; dan/atau
4. Biaya lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.

Sebagai catatan, berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai perjalanan dinas menurut PMK ini adalah:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
3. Melaksanakan pengumandahan (detasering);
4. Mengikuti konferensi/ sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
5. Mengikuti dan atau melaksanakan pameran dan promosi; dan/ atau
6. Mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis.

PMK terbaru ini pun berlaku sejak diundangkan pada 5 Desember 2019.(*)
 

 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 31 Januari 2020 - 00:54:10 WIB

    Seleksi CPNS Kemenkumham Masuki Tahap Kedua, Catat Jadwalnya

    Seleksi CPNS Kemenkumham Masuki Tahap Kedua, Catat Jadwalnya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2019 saat ini memasuki tahapan kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD).
  • Senin, 30 Desember 2019 - 01:07:47 WIB

    Catatan Akhir Tahun, ICW: 2019, Tahun Kehancuran KPK!

    Catatan Akhir Tahun, ICW: 2019, Tahun Kehancuran KPK! JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai 2019 adalah tahun kehancuran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kurnia bahkan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR s.
  • Selasa, 10 Desember 2019 - 07:34:00 WIB

    Catat Ya! Ini Syarat Bagi Ustaz untuk Majelis Taklim

    Catat Ya! Ini Syarat Bagi Ustaz untuk Majelis Taklim JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan syarat ustaz dalam suatu majelis taklim yang harus dipenuhi hanya menguasai agama dengan baik serta mampu membaca dan memahami Al-Qur'an dengan baik..
  • Kamis, 05 Desember 2019 - 15:49:52 WIB

    Catat..!! Tak Jadi Bulanan, 'Pengangguran' Ternyata Digaji Segini

    Catat..!! Tak Jadi Bulanan, 'Pengangguran' Ternyata Digaji Segini JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan insentif 'gaji' kepada peserta program Kartu Pra Kerja. Insentif itu diberikan setelah peserta selesai mengikuti pelatihan..
  • Ahad, 17 November 2019 - 12:17:40 WIB

    Catat! Satu dari 11 Tindakan Ini Dilakukan, ASN Masuk Kategori Radikal

    Catat! Satu dari 11 Tindakan Ini Dilakukan, ASN Masuk Kategori Radikal JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Sebanyak 11 kementerian dan lembaga negara bersepakat menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaa.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM