Begini Ancaman Massa 212 Jika 15 Hari Sukmawati Tak Diproses


Jumat, 13 Desember 2019 - 19:27:42 WIB
Begini Ancaman Massa 212 Jika 15 Hari Sukmawati Tak Diproses Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHAALUAN.COM - Massa aksi dari Presidium Alumni 212 Jakarta Raya dan Front Pembela Islam (FPI) yang tergabung dalam Aksi Bela Islam Bela Rasulullah memberi tenggat waktu 15 hari bagi kepolisian untuk memproses hukum Sukmawati Soekarnoputri dan Gus Muwafiq terkait kasus dugaan penistaan agama.

Keputusan itu ditetapkan usai perwakilan massa aksi berdialog dengan pihak Mabes Polri terkait kejelasan kelanjutan kasus tersebut.

Wasekum PA 212 Fikri Bareno mengancam pihaknya untuk kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar untuk demonstrasi bila tuntutan itu tak dipenuhi kepolisian

"Tadi kita ketemu kemudian menyampaikan mohon Polri, dan penyidik dikasih waktu yamg ada. Karena beberapa tahap harus dipenuhi. Kita kira-kira dapat waktu 15 hari jawabannya," kata Fikri.

"Nah ini saya mau bertanya, kalau 15 hari waktunya ga ada yang menggembirakan kita tau tak diproses, siap kita berkumpul lagi?" lanjut Fikri kepada massa aksi.

"Siaaap," sahut massa aksi.

Fikri menyatakan bahwa Mabes Polri sudah memproses laporan yang diterima dari pelapor terkait kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Sukmawati maupun Gus Muwafiq.

Ia pun menenangkan massa untuk bersabar hingga pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ia meyakini aksi demonstrasi itu tak akan sia-sia karena sudah membela Nabi Muhammad.

"Apa yang kita perjuangkan hari ini. Insya Allah yang hadir, bahwa semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah. Kita pernah berjuang membela Allah," tambahnya.

Sebelumnya, elemen massa dari PA 212 dan FPI berunjuk rasa di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (13/12) siang. Mereka menuntut kepolisian untuk mengadili Sukmawati Soekarnoputri, Gus Muwafiq hingga Ade Armando terkait dugaan kasus penistaan agama.

Aksi yang dilakukan setelah Salat Jumat itu, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 16.15 WIB. Arus lalu lintas di Jalan Trunojoyo ke arah Jalan Wolter Mongosidi kembali dibuka untuk kendaraan.(*)


 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 01 Januari 2020 - 13:26:48 WIB

    Ikuti Prabowo Dukung Jokowi? Begini Tanggapan Ahmad Dhani

    Ikuti Prabowo Dukung Jokowi? Begini Tanggapan Ahmad Dhani JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politikus Gerindra Ahmad Dhani berbicara soal sikap politiknya setelah bebas dari penjara dalam kasus ujaran kebencian. Akankah Dhani mengikuti langkah Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang kini mas.
  • Ahad, 15 Desember 2019 - 11:31:12 WIB

    Istri IP Tulis Tembak Mati, Begini Respon Andre Rosiade

    Istri IP Tulis Tembak Mati, Begini Respon Andre Rosiade JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Respons istri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nevi Zuariana, atas manuver Gerindra Sumbar menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno bikin heboh. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andr.
  • Rabu, 11 Desember 2019 - 11:40:07 WIB

    Dituding Bangun Dinasti Politik, Begini Tanggapan Menantu Jokowi

    Dituding Bangun Dinasti Politik, Begini Tanggapan Menantu Jokowi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution menepis tudingan yang menyebut dia berusaha membangun dinasti politik Jokowi lewat Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Medan..
  • Kamis, 05 Desember 2019 - 09:09:16 WIB

    Menantu Jokowi Daftar Cawalkot Medan, Begini Tanggapan Partai Demokrat

    Menantu Jokowi Daftar Cawalkot Medan, Begini Tanggapan Partai Demokrat MEDAN, HARIANHALUAN.COM - Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota untuk Pilkada Medan 2020 ke PDIP. Demokrat menilai hal itu adalah hak Bobby..
  • Ahad, 01 Desember 2019 - 08:21:19 WIB

    Jabatan Presiden Diusulkan 1 Periode 8 Tahun, Begini Tanggapan PKS

    Jabatan Presiden Diusulkan 1 Periode 8 Tahun, Begini Tanggapan PKS JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Seiring bergulirnya wacana jabatan presiden dua periode, muncul juga usulan agar jabatan presiden satu periode selama delapan tahun. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai ide ini perlu dikaji ulan.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM