Muslim Uighur Ditindas! Muhammadiyah: Pemerintah Agar Lebih Aktif Hentikan Pelanggaran HAM di China


Senin, 16 Desember 2019 - 19:46:04 WIB
Muslim Uighur Ditindas! Muhammadiyah: Pemerintah Agar Lebih Aktif Hentikan Pelanggaran HAM di China Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. foto Wiki

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah China untuk menyetop semua jenis pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang., Muhammadiyah juga mendesak Pemerintah Indonesia agarbersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang China.

Muhammadiyah juga  membantah tegas pemberitaan  Wall Street Journal (WSJ)  ada upaya pemerintah China untuk 'merayu' sejumlah ormas Islam di Indonesia agar diam dalam isu Uighur.

"Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun," tulis PP Muhammadiyah dalam pernyataan pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul MU'ti, Senin (16/12).

Tak hanya itu, Muhammadiyah mendesak Pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya," tutur pernyataan itu.

Muhammadiyah juga mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk bertindak nyata demi mengakhiri pelanggaran HAM di Xinjiang dan negara lainnya.


PP Muhammadiyah juga menyesalkan pemberitaan WSJ soal lobi-lobi pemerintah China itu terhadap pihaknya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemberitaan itupun disebutnya sebagai "upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan MUI atas permasalahan HAM di Xinjiang."

Muhammadiyah pun berencana akan membawa WSJ ke ranah hukum jika tak meralat dan meminta maaf.

"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," tegasnya.(*)

 Sumber : Cnni-Mhd /  Editor : Dodi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]