PPATK Bisa Dipidana Usai Ungkap Kasus Kasino


Selasa, 17 Desember 2019 - 09:10:21 WIB
PPATK Bisa Dipidana Usai Ungkap Kasus Kasino Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengingatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa dipidana karena membeberkan temuan kepala daerah mencuci uang yang diduga hasil kejahatan lewat kasino.

Akmal mengatakan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan.

"Karena produk intelijen, maka tidak boleh dibuka selain ke aparat penegak hukum (APH) yang akan follow up dengan giat penyelidikan, tidak langsung penyidikan untuk klarifikasi informasi intelijen tersebut. Karena belum tentu salah atau pidana. Maka jika PPATK membocorkan data rahasia perbankan dapat dipidana," kata Akmal melalui keterangan tertulis, Senin (16/12) malam.


Pasal 12 ayat (3) melarang PPATK memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada pengguna jasa atau pihak lain. Sementara ayat (5) mengatur ancaman pidana maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Temuan PPATK, kata Akmal, akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Merekalah yang punya kewenangan untuk meneruskan atau menghentikan kasus tersebut berdasarkan penyelidikan.

PPATK, kata dia, bahkan tidak boleh membeberkan hasil temuan mereka ke Kemendagri. Meskipun, Kemendagri punya kewenangan sebagai pembina pemerintahan daerah.

"Maka PPATK tidak boleh juga memberikan data detail ke Kemendagri yang bukan APH, hanya bisa memberi gambaran umum sesuai dengan yang ada di media," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Kiagung Badaruddin menyatakan pihaknya mendapati sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang senilai Rp50 miliar di kasino luar negeri. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Refleksi Akhir Tahun di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12).

Saat dihubungi CNNIndonesia.com, dia mengaku tak ingin membuat gaduh soal temuan pencucian uang oleh kepala daerah itu. Dia berujar PPATK hanya ingin melakukan pencegahan sesuai kewenangannya.

"Ini dalam batas kewenangan kami kok, mencegah itu wewenang kami. Bagaimana caranya, strateginya, antara lain kita beri tahu untuk deterrent effect. Kita tidak perlu saling salahkan kok, selama ini kita kerja dengan baik," kata Badaruddin kepada CNNIndonesia.com saat ditanya soal respons Kemendagri, Senin (16/12).(*)

loading...
 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 11 September 2020 - 22:47:24 WIB

    Usulan KPK: PPATK Ikut Lacak Sumber Pendanaan Peserta Pilkada Serentak 2020

    Usulan KPK: PPATK Ikut Lacak Sumber Pendanaan Peserta Pilkada Serentak 2020 HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut melakukan pelacakan terhadap sumber dana para peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Seren.
  • Sabtu, 14 Maret 2020 - 20:23:17 WIB

    Jenazah Kepala PPATK Tiba di Rumah Duka, Peti Matinya Dibungkus Plastik

    Jenazah Kepala PPATK Tiba di Rumah Duka, Peti Matinya Dibungkus Plastik JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Jenazah Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin tiba di rumah duka di Jalan Tebet Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu sore, 14 Maret 2020. Diangkut ambulans da.
  • Sabtu, 14 Maret 2020 - 12:42:32 WIB

    Kepala PPATK Kiagus Badaruddin Meninggal Dunia

    Kepala PPATK Kiagus Badaruddin Meninggal Dunia JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dikabarkan meninggal dunia. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemente.
  • Sabtu, 14 Maret 2020 - 12:16:14 WIB

    Top! Jokowi Naikkan 'Gila-gilaan' Tunjangan Pegawai PPATK

    Top! Jokowi Naikkan 'Gila-gilaan' Tunjangan Pegawai PPATK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus bagi .
  • Rabu, 18 Desember 2019 - 10:25:24 WIB

    PPATK Dihujani Kritik soal Pencucian Uang Kepala Daerah

    PPATK Dihujani Kritik soal Pencucian Uang Kepala Daerah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai sejumlah serangan, terutama dari politikus dan birokrat, usai mengungkap temuan modus pencucian uang oleh kepala daerah lewat kasino di lu.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]