PPATK Dihujani Kritik soal Pencucian Uang Kepala Daerah


Rabu, 18 Desember 2019 - 10:25:24 WIB
PPATK Dihujani Kritik soal Pencucian Uang Kepala Daerah Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai sejumlah serangan, terutama dari politikus dan birokrat, usai mengungkap temuan modus pencucian uang oleh kepala daerah lewat kasino di luar negeri. Namun, kesiapan menindaklanjuti temuan hadir dari penegak hukum.

Ketua PPATK Kiagus Badaruddin, pada Jumat (13/12), mengatakan pencucian uang via kasino merupakan modus baru yang terendus pihaknya tahun ini. Caranya adalah, pertama menyimpan uang puluhan miliar dalam rekening yang baru ditarik saat akan main; kedua, menyimpannya dalam bentuk koin dan baru dicairkan saat kasino tutup.

Modus itu, kata dia, membuat uang hasil pencucian di kasino itu tampak sah karena ada tanda terima dari kasino. Hal itu membuat kepala daerah itu seolah-olah sudah menang judi.


Pengungkapan temuan dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 PPATK tersebut membuat sejumlah kalangan bak kebakaran jenggot.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, mengingatkan PPATK soal ancaman pidana jika mengungkap informasi rahasia.

Menurutnya, hal itu mestinya membahas hal itu secara internal. Pasalnya, kata dia, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan tak boleh memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pihak lain.

"Maka jika PPATK membocorkan data rahasia perbankan dapat dipidana," ujar Akmal melalui keterangan tertulis, Senin (16/12) malam.

Senada, Ketua DPR Puan Maharani meminta PPATK agar tak mengumumkan hal itu ke publik karena berpotensi memicu penghakiman dari masyarakat. Puan berharap agar Kemendagri dan PPATK menyampaikan nama-nama itu ke pihak penegak hukum.

"Alangkah baiknya kalau hal-hal itu tak langsung dipublikasikan ke publik, karena menimbulkan simpang siur atau praduga bersalah pada yang bersangkutan," kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12).

Senada, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta PPATK tidak mempermainkan hukum dengan menyampaikan pernyataan yang mengejutkan publik.

"Hukum itu jangan dipermainkan dalam soal kejat-kejut, yang jelas apa perkaranya, ditelisik kalau sudah benar diumumkan," terang Jazilul kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/12).

Jazilul menambahkan pernyataan PPATK membuat aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya jadi saling tuduh dan membuat kegaduhan. PPATK, sambungnya, seharusnya melakukan proses pengusutan terlebih dulu. Tujuannya, agar informasi yang disampaikan ke publik telah terkonfirmasi kebenarannya.

Di pihak lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri mengaku siap menindaklanjuti temuan PPATK itu.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan sesuai dengan kewenangan KPK, pihaknya masih bergantung pada langkah lanjutan dari PPATK. Sebab informasi itu merupakan milik PPATK yang punya wewenang sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) sebagaimana UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Akan didalami seperti apa informasi intelijen PPATK tersebut bisa dikembangkan dan mencari pelaku tipikor (tindak pidana korupsi)-nya sesuai kewenangan KPK. Itu informasi intelijen (PPATK)," kata Saut.

Selaras, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan kepolisian bakal menindaklanjuti temuan PPATK. Iqbal menuturkan jika memang nantinya ada dua alat bukti yang membuktikan bahwa ada tindak pidana, maka kepolisian bakal menindaklanjuti.

"Prinsip kalau memang terbukti, bukti cukup, karena pelaporan itu harus ada cukup bukti," kata Iqbal di Mabes Polri, Senin (16/12).

Partai Keadilan Sejahtera melalui Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid meminta PPATK mengungkap nama-nama kepala daerah yang dicurigai.

Begitu juga politikus Partai Nasdem Saan Mustopa yang meminta PPATK mengungkapkan nama-nama tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi publik.

Kiagus sendiri menilai aneh pihak yang menyerang dirinya terkait kasus cuci uang ini.

"Kita jangan saling menyerang antar lembaga sendiri. Kami mengingatkan, Pelaku kejahatannya (saja) tidak ngomong apa-apa. Aneh buat saya," katanya.

Dia menyebut PPATK tidak pernah mengungkap masalah pencucian uang melalui kasino itu ke publik secara detil. Pihaknya hanya ingin bekerja sesuai kewenangan, yakni memberi efek jera dan mencegah korupsi lebih lanjut.

"Seperti itu tujuannya Jadi kami tak menyebut nama seseorang, kepala daerah mana, kasino-kasino apa, tidak pernah kami sebut. Kami mengingatkan terduga tindak pidana harus berhenti melakukan praktik yang tidak baik," katanya.(*)
 

loading...
 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 11 September 2020 - 22:47:24 WIB

    Usulan KPK: PPATK Ikut Lacak Sumber Pendanaan Peserta Pilkada Serentak 2020

    Usulan KPK: PPATK Ikut Lacak Sumber Pendanaan Peserta Pilkada Serentak 2020 HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut melakukan pelacakan terhadap sumber dana para peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Seren.
  • Sabtu, 14 Maret 2020 - 20:23:17 WIB

    Jenazah Kepala PPATK Tiba di Rumah Duka, Peti Matinya Dibungkus Plastik

    Jenazah Kepala PPATK Tiba di Rumah Duka, Peti Matinya Dibungkus Plastik JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Jenazah Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin tiba di rumah duka di Jalan Tebet Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu sore, 14 Maret 2020. Diangkut ambulans da.
  • Sabtu, 14 Maret 2020 - 12:42:32 WIB

    Kepala PPATK Kiagus Badaruddin Meninggal Dunia

    Kepala PPATK Kiagus Badaruddin Meninggal Dunia JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dikabarkan meninggal dunia. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemente.
  • Sabtu, 14 Maret 2020 - 12:16:14 WIB

    Top! Jokowi Naikkan 'Gila-gilaan' Tunjangan Pegawai PPATK

    Top! Jokowi Naikkan 'Gila-gilaan' Tunjangan Pegawai PPATK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus bagi .
  • Selasa, 17 Desember 2019 - 09:10:21 WIB

    PPATK Bisa Dipidana Usai Ungkap Kasus Kasino

    PPATK Bisa Dipidana Usai Ungkap Kasus Kasino JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengingatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa dipidana karena membeberkan temuan kepala da.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]