Pelarangan Merayakan Natal di Dharmasraya, Ini Respon Presiden Jokowi


Rabu, 18 Desember 2019 - 18:30:08 WIB
Pelarangan Merayakan Natal di Dharmasraya, Ini Respon Presiden Jokowi Presiden Jokowi.

NASIONAL, HARIANHALUAN.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tidak ada pihak manapun yang boleh menghalang-halangi umat Nasrani saat merayakan Hari Natal. Pernyataan Jokowi merespons adanya pelarangan umat Kristiani merayakan Natal di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Jokowi menegaskan kebebasan beragama di Indonesia sudah dijamin di dalam Undang-undang. "Enggaklah (enggak dilarang). Di negara (Indonesia) ini konstitusi kita menjamin, sudah jelas tegas di konstitusi kita," ujar Jokowi di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Jokowi menuturkan negara sudah menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan setiap warganya. Sebab aturan tersebut tertuang dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-undang 1945 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Konstitusi kita menjamin memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tidak ada yang perlu diragukan untuk itu," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono mengatakan dalam rapat terbatas Presiden Jokowi meminta Kapolri Idham Aziz untuk menindaktegas pelaku sweeping selama Natal dan Tahun Baru.

"Pak Kapolri laporkan kepada presiden dalam Ratas pada prinsipnya Polri siap memberi rasa aman termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang ada termasuk kalau ada sweeping atau aksi tolak peribadatan dan lain-lain konflik sara dan tawuran," katanya.

"Tadi dilaporkan oleh Kapolri akan ambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti itu. Sehingga Presiden minta kepada Kapolri dalam rangka sambut natal dan tahun baru ini aksi-aksi yang seperti itu tidak ada lagi," tutup Presiden. 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebelumnya menyatakan secara resmi tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap warga untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing. Pernyataan tersebut untuk merepons tuntutan Pusat Studi Antar Komunitas atau Pusaka Padang agar umat Kristiani di kabupaten tersebut dibolehkan menggelar ibadah perayaan Natal 2019.

Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo, Rabu (18/12) mengatakan, pihaknya menghargai kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung dengan umat Kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.

"Kedua belah pihak sepakat dengan tidak adanya larangan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing masing di rumah masing masing. Namun jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjemaah atau mendatangkan jemaah dari tempat lain, maka harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi," katanya.

Sementara, Aktivis Pusaka Padang, Sudarto dalam keterangan tertulis mengatakan, pernyataan pemkab itu tidak merespons persoalan substantif umat Kristiani di Dharmasraya. Sudarto mengatakan, sebenarnya tidak pernah ada kesepakatan bersama antara pemerintah nagari Sikabau dengan umat Kristiani seperti yang diklaim Pemkab.

Sebab, pemerintahan nagari Sikabau sejak 2018 sudah menolak memberikan izin ibadah perayaan Natal. Kalau ada kesepakatan antarwarga, tentu Ketua Stasi umat Katolik setempat, yakni Maradu Lubis, tak mungkin kembali mengajukan permohonan izin ibadah dan perayaan Natal 2019.

“Dan benar, secara tegas Wali Nagari melalui surat bernomor 145/117/Pem-2019 kembali tidak memberikan izin. Bersamaan dengan surat penolakan tersebut, Wali Nagari juga melampirkan surat pernyataan sikap penolakan warga,” ungkapnya. (*)

loading...
 Sumber : Suara.com dan Covesia /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 14 Juni 2020 - 16:41:51 WIB

    Legislator: TAP MPRS Pelarangan PKI Bersifat Final

    Legislator: TAP MPRS Pelarangan PKI Bersifat Final HARIANHALUAN.COM - Anggota DPR fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha menilai Keberadaan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran Komunisme/Marxism di seluruh wilayah Indo.
  • Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:02:59 WIB

    Ojol Siap Demo Jokowi, Protes Pelarangan Angkut Penumpang Saat Kenormalan Baru

    Ojol Siap Demo Jokowi, Protes Pelarangan Angkut Penumpang Saat Kenormalan Baru HARIANHALUAN.COM - Pemerintah memutuskan tetap melarang ojek baik online (ojol) maupun konvensional bokeh mengangkut penumpang saat masa kenormalan baru atau new normal nanti. Hal ini terutang dalam Keputusan Menteri Dalam Ne.
  • Ahad, 24 November 2019 - 07:58:40 WIB

    Begini Komentar Fadli Zon Terkait Pelarangan Kegiatan Ceramah UAS

    Begini Komentar Fadli Zon Terkait Pelarangan Kegiatan Ceramah UAS JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai ada upaya pihak tertentu untuk mengadu domba dan mengambil keuntungan di balik pelarangan penceramah Ustaz Abdul So.
  • Jumat, 01 November 2019 - 08:51:45 WIB

    Ini Kata Komunitas Niqab Terkait Pelarangan Cadar di Instansi Pemerintah

    Ini Kata Komunitas Niqab Terkait Pelarangan Cadar di Instansi Pemerintah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komunitas perempuan bercadar yang tergabung dalam Niqab Squad menanti hasil kajian Kementerian Agama mengenai wacana larangan menggunakan cadar di instansi pemerintah. Hal ini merespons rencana Men.
  • Kamis, 31 Oktober 2019 - 08:36:08 WIB

    Terkait Pelarangan Cadar, Sekjen MUI: Menag Jangan Bikin Gaduh

    Terkait Pelarangan Cadar, Sekjen MUI: Menag Jangan Bikin Gaduh JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Agama Fachrul Razi tengah mengkaji pelarangan cadar di instansi pemerintahan demi alasan keamanan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengimbau kepada Fachrul Raz.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]