Penguasaan Lahan Oleh PT KAI dan PT BA Hambat Pembangunan Sawahlunto, Alirman Sori: Pemerintah Harus Peduli!


Jumat, 20 Desember 2019 - 09:15:54 WIB
Penguasaan Lahan Oleh PT KAI dan PT BA Hambat Pembangunan Sawahlunto, Alirman Sori: Pemerintah Harus Peduli! Anggota DPD RI asal Pemilihan Sumbar, Alirman Sori dan Muslim M Yatim kunker (reses) di DPRD Kota Sawahlunto, Kamis (18/12/2019). dok.Harianhaluan.com

PADANG, HARIANHALUAN.COM-Pemerintah harus  sesegeranya mengambil langkah konkrit atas  persoalan mendasar  yang  selama ini menjadi penghambat  dan membelenggu  upaya percepatan pembangunan di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.

"Dua perusahaan negara, PT BA dan PT KAI menguasai hampir 80 persen lahan/tanah di Kota Sawahlunto. Inilah faktor penghambat mendasar bagi setiap upaya memajukan  pembangunan  di Kota Tua itu," tegas Alirman Sori, anggota DPD RI Dapil Sumbar, Kamis.

Demikian   temuan  permasalahan  ketika Anggota DPD RI asal Pemilihan Sumbar, Alirman Sori dan Muslim M Yatim mengadakan kunjungan kerja (reses) di DPRD Kota Sawahlunto, Kamis (18/12/2019).

"Bayangkan saja, jangankan untuk pembangunan gedung dan kantor, untuk membangun Taman Kota saja, Pemko Sawahlunto harus menyewa kepada PT.TBA atau PT.KAI. Padahal  itu Fatsum untuk paru-paru kota, untuk kebutuhan bersama juga. Ini sungguh amat naif," tegas Alirman Sori.

 
Penjelasan Ketua DPRD, Eka Wahyu  dan anggota DPRD Sawahlunto kepada kedua senantor Alirman Sori dan Muslim Yatim di kantor DPRD, bahwa pembangunan Kota Sawahlunto mengalami perlambatan yang serius akibat kepemilikan tanah/lahan untuk lokasi pembangunan yang mayoritas dikuasai oleh PT.TBA dan PT.KAI. 

Dikatakan, ketika ada program pembangunan yang memerlukan lahan tanah untuk pembangunan atau perluasan pembangunan,  tidak dapat dilaksanakan karena terhalang oleh status kepemilikan. 

Sejumlah pembangunan kantor di wilayah Pemko Sawahlunto terancam tidak bisa dilanjutkan, karena salah satu persyaratan adalah harus jelas status kepemilikan tanah, kalau tidak pembangunan tidak bisa dilanjutkan, inilah yang terjadi seperti pembangunan kantor Lapas, kantor Pengadilan dan MTsN.

"Terhambatnya pembangunan fisik juga mempengaruhi pembangunan sektor lainnya, termasuk sektor ekonomi dan pariwisata,"  jelasnya.

Usai melakukan kunjungan kerja reses di kantor wakil rakyat Kota Sawahlunto, Alirman Sori melanjutkan lawatan ke kantor Walikota Sawahlunto yang terima langsung oleh Walikota Deri Asta dan sejumlah kapala OPD.

Dalam dialog penyerapan aspirasi terkait implementasi Siskuedes  (Sistem Keuangan Desa), juga terungkap penjelasan  yang sama. Bahwa Pemko Sawahlunto kesulitan melaksanakan pembangunan daerah disebabkan status kepemilikan tanah atau lahan untuk pembangunan.

Penjelasan Wako kepada Alirman Sori, berbagai upaya sudah dilakukan untuk melepaskan status kepemilikan tanah tetapi terganjal dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara  Nomor: Per-13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Alirman Sori, Pemberlakuan Permen tersebut,  jelas menghambat kelanjutan pembangunan Kota Sawahlunto kedepan, sementara keberadaan perusahaan milik BUMN ini tidak lagi beroperasi secara efektif, tetapi asetnya tidak dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Padahal,  jelas-jelas asal muasal kepemilikan tanah adalah ulayat/kaum.

Atas kondisi yang dialami Kota Sawahlunto, Alirman Sori merasa prihatin dan akan melakukan upaya konstitusional membela hak daerah di Pemerintah Pusat terutama akan membicarakannya dengan Kementerian yang bersangkutan.

Alirman Sori  mengingatkan,  jika sumber kekayaan alam tidak dapat dimanfaatkan sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat, hal itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia UUD NRI Tahun 1945.

Atas persoalan ini, Alirman Sori  akan mempertanyakan langsung nanti kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat harus membuka ruang luas untuk pemanfaatan aset negara yang ada di daerah untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Sejalan dengan cita-cita Pemerintah SDM Unggul, Indonesia Maju, hal ini bisa terwujud kalau kekayaan sumber daya alam diperuntukan bagi kemakmuran rakyat negeri ini. Dan kesemrawutan, dan disharmonisasi peraturan undang-undang  yang menghambat pembangunan dan investasi di daerah, harus menjadi konsen pemerintah melahirkan UU Omnibus Law," tegasnya. (h/dn)

loading...
Reporter : dn /  Editor : Dodi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]