PUSaKO dan ICW Gelar Diskusi Bahas KPK


Selasa, 24 Desember 2019 - 09:57:35 WIB
PUSaKO dan ICW Gelar Diskusi Bahas KPK Diskusi PUSaKo dengan ICW di Padang.

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pasca dilantiknya pimpinan baru serta Dewan Pengawas KPK, PUSaKO UNAND mengadakan diskusi media. Diskusi tersebut mengusung tema 'UU KPK, PIMPINAN BARU KPK DAN RUU TINDAK PIDANA KORUPSI' pada Senin (23/12).

Hendriko Arizal selaku pemantik diskusi sekaligus peneliti UBH memulai dengan menyampaikan pembahasan tentang UU No 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, UU ini kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

"Sebab kerja-kerja penindakan kasus korupsi belum menimbulkan efek jera. Pemerintah malah fokus pada aspek pencegahan. Disaat yang sama gerakan masyarakat atas penolakannya terhadap UU 19/2019 dan dorongan kepada presiden untuk mengeluarkan PerPPU juga mulai redup di tingkat Nasional," ujarnya.

Hendriko juga menilai bahwa urgensi untuk menanggulangi persoalan tindak pidana korupsi saat ini adalah upaya penindakan.

Pada kesempatan yang sama, Wana Alamsyah, peneliti ICW menyampaikan bahwa proses yang terjadi dalam pembentukan dan pengesahan perubahan terhadap UU 19/2019 diwarnai dengan permasalahan, baik secara formil maupun materil.

Hal ini menyebabkan munculnya gerakan penolakan yang diinisiasi mahasiswa dan didukung berbagai elemen masyarakat.

"Upaya-upaya melemahkan juga dilakukan oleh pihak pihak tertentu untuk membunuh karakter KPK, salah satunya dengan menggunakan isu Taliban di dalam tubuh KPK," tandasnya.

Terkait adanya posisi Dewan Pengawas KPK, ICW menyatakan sikap bahwa menolak konsep Dewan Pengawas. "Siapapun yang dipilih, secara konsep sudah keliru. Sebab wewenang Dewan Pengawas terlampau kuat karena dapat melakukan tindakan yang pro justicia," tambahnya.

ICW juga mendorong pemerintah untuk melaksanakan seluruh rekomendasi UNCAC dalam revisi RUU Tipikor. Terdapat empat poin yang didesak untuk dimasukan ke dalam RUU Tipikor yakni,  suap sektor swasta, suap pejabat publik dari Internasional, illicit Enrichment (peningkatan harta yang tidak wajar) dan trading in influence. (*)

loading...
Reporter : Onriza /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 19 Oktober 2017 - 14:24:18 WIB

    Cegah Konflik Berkepanjangan Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat

    Cegah Konflik Berkepanjangan  Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas meminta pemerintah daerah mengajak masyarakat memanfaatkan program Prona yang telah disediakan untuk menerbitkan sertifikat tanah secara gratis. Dengan demiki.
  • Jumat, 16 Desember 2016 - 01:33:50 WIB

    Tragedi Pusako Berdarah Direkonstruksi

    Tragedi Pusako  Berdarah Direkonstruksi BUKITTINGGI, HALUAN – Masih ingat kasus perkelahian antar dua kelompok pe­muda di Hotel Pusako Bukittinggi beberapa bulan yang lalu? Kamis (15/12) Polres Bukit­tinggi bersama dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang disak.
  • Jumat, 26 Februari 2016 - 02:48:16 WIB

    Pusako bak Simalakama bagi Niniak Mamak di Minang

    AROSUKA, HALUAN — Perebutan harta pusako dan persoalan ekonomi yang sulit, serta merta telah merubah tatanan sosial di tengah masya­rakat Minangkabau. Hal ini terlihat dari per­geseran peran dan fungsi ninik mamak yang se.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]