KKI-Warsi: Perhutanan Sosial Cegah Deforestasi dan Tambang Ilegal


Rabu, 25 Desember 2019 - 10:10:47 WIB
KKI-Warsi: Perhutanan Sosial Cegah Deforestasi dan Tambang Ilegal Panen Raya Padi Organik di Nagari Sumpur Kudus oleh Persatuan Petani Organik Nagari Sumpur Kudus (P2ONSK) dampingan KKI-Warsi. foto KK-Warsi

PADANG, HARIANHALUAN.COM-Deforestasi masih menjadi momok dan tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan. Dalam kasus Sumatra Barat, tantangan terkait upaya menghambat laju deforestasi mesti menjadi perhatian serius semua pihak. 

Dalam Hasil Kajian Catatan Akhir Tahun  Komunitas Konservasi Indonesia (KKI)-Warsi  2019 yang diterima harianhaluan.com, Rabu (25/12)  mengingatkan,  topografi kawasan Sumbar yang didominasi oleh dataran tinggi, kawasan hutan dengan kelerengan yang curam, ditambah dengan potensi bencana banjir dan longsor yang sangat tinggi, menjadikan kawasan Sumbar  rentan dan beririsan langsung dengan akibat yang ditimbulkan dari deforestasi.  Data BPS 2018, terdapat 225 desa di Sumatra Barat yang dilanda bencana longsor, 306 desa pernah dilanda bencana banjir serta 107 desa pernah dilanda bencana banjir bandang.

"Fakta dan data yang ada ini, harus menjadi acuan penting bagi seluruh pihak dan stakeholder terkait, tentang pentingnya menjaga dan menghambat laju deforestasi,"jelas Direktur KKI-Warsi  Rudi Syaf.

Untuk itu, agar fokus perhatian mengenai deforestasi Sumatra Barat menjadi terang dan
jelas, data terbaru kondisi terkini tutupan hutan dan laju deforestasi Sumatra Barat mesti
dikemukakan. 

Berdasarkan analisis Citra Landsat-8 GIS KKI Warsi ditemukan data tutupan
hutan Sumatra Barat pada tahun 2017 seluas 1.895.324 Ha, sementara itu pada tahun 2019 tutupan hutan Sumatra Barat sudah mencapai luasan 1.871.972 Ha (44 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatra Barat). 

Mengacu pada analisis citra KKI Warsi, artinya terjadi penurunan tutupan hutan seluas 23.352 Ha. Penurunan tutupan hutan di Sumatra Barat, dominan terjadi di beberapa titik lokasi, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, serta Kabupaten Pesisir Selatan. 

Adapun penyebab penurunan tutupan hutan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perambahan hutan untuk pembukaan lahan baru perladangan masyarakat, penebangan kayu tanpa izin (illegal logging) serta penambangan ilegal (illegal Mining). 

Berdasarkan analisis sebaran PETI (Penggalian Emas Tanpa Izin) GIS KKI Warsi per Desember 2019, sebaran lokasi PETI di Sumatra Barat, secara parsial tersebar di empat kabupaten yang meliputi Kab. Sijunjung, Kab.Solok, Kab. Solok Selatan, serta di Kab. Dharmasraya, dengan total luasan mencapai 4.169 Ha.

Konsekuensi logis yang mesti dihadapi, dari akibat yang ditimbulkan oleh adanya penurunan areal kawasan dan tutupan hutan serta sebaran PETI di Sumbar  sepanjang tahun 2019 berdampak pada terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di hampir seluruh kawasan Sumatra Barat; bencana kekeringan di Dharmasraya, Bukit Tinggi, Padang, Lima Puluh Kota,Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok dan Solok Selatan; konflik satwa; serta pencemaran sungai hingga ke daerah hilir. 

"Oleh karena itu, menelisik pada temuan data dan fakta upaya penanganan serius melalui berbagai skema lingkungan dan konservasi harus segera dilakukan," tegasnya.

Menurut KKI-Warsi, Perhutanan Sosial  adalah  solusi bagi permasaralan serius tersebut. Berdasarkan analisis perubahan tutupan hutan Sumbar periode 2017 sd 2019 yang mencapai penurunan luasan seluas 23.352 Ha, serta sebaran lokasi PETI di empat Kabupaten di Sumatera Barat dengan total luasan 4.169 Ha, ditemukan data bahwasanya secara keseluruhan penurunan tutupan hutan dan sebaran lokasi PETI terjadi diluar areal kawasan Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat.

Temuan ini semakin diperkuat dengan data analisis tutupan hutan di kawasan PS pada periode 2017 seluas 63.793 Ha, sementara pada tahun 2019 tutupan hutan di kawasan PS mencapai luasan 64.259 Ha, data ini menunjukkan terjadinya peningkatan tutupan hutan di  areal PS dalam rentang 2017 s.d. 2019 seluas 466 Ha. 

Menurut KKI-Warsi, Lompatan besar dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan secara berkelanjutan patut menjadi catatan penting bahwasanya skema pengelolaan hutan atau sumber daya alam oleh masyarakat lokal bisa menjadi salah satu terobosan dalam penyelamatan lingkungan.

Dalam perkembangannya di Sumatra Barat hingga Agustus 2019, luas kawasan Perhutanan Sosial telah mencapai luasan seluas 212.903 Ha dari total 500.000 Ha target alokasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Sumatra Barat dalam RPJMD 2016-2021. Dengan klasifikasi skema yang terdiri dari 93 izin Hutan Nagari (HN), 46 Izin Hutan Kemasyarakat (HKm), 4 Izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 1 Hutan Adat (HA), serta 1 izin Kemitraan Kehutanan (KK).

Tidak berhenti pada legalitas hak kelola terkini yang sudah diperoleh, elaborasi atas konsep dan implementasi Perhutanan Sosial mesti dikaitkan dengan alur kerja proses pendampingan Perhutanan Sosial yang terdiri atas legalitas, rencana kerja, rencana perlindungan kawasan, serta aktivitas usaha. 

Melalui pengelolaan bersama kawasan hutan nagari (Perhutanan Sosial) masyarakat antara nagari bisa saling berkolaborasi dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, yang akan berdampak pada terjaganya kawasan hutan.

Disamping itu, dalam implementasinya Perhutanan Sosial tidak an sich berbicara tentang penyelamatan lingkungan melalui pengamanan dan perlindungan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai pemilik hak kelola perhutanan sosial. 

Sebagaimana diketahui, secara terminologi dan konsep kebijakan, perhutanan sosial pada dasarnya merupakan sistem manajemen pengelolaan hutan lestari yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan,penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan selama ini melalui upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa lingkungan, Ekowisata, serta pengembangan agroforestry.

"Dengan kata lain, Perhutanan sosial sejatinya memiliki hubungan diadik yang menghubungkan antara pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan lingkungan," ungkapnya.

Perhutanan sosial tidak mesti hanya fokus pada hak pengelolaan atas pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan secara berkelanjutan tetapi memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat melalui ragam investasi dan inovasi yang bertujuan untuk penumbuhkan iklimusaha yang kondusif, pengembangan sistem pendukung usaha, pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta pemberdayaan usaha skala mikro (UMKM Kehutanan).

Di dalam perjalanannya, praktek pengelolaan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat khususnya pada masyarakat dampingan KKI WARSI telah menunjukan adanya pengembangan mata pencaharian masyarakat melalui kegiatan diversifikasi ekonomi berbasis pada potensi Perhutanan Sosial

Berangkat dari pembelajaran dan fakta lapangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Perhutanan Sosial disamping bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, pada dasarnya Perhutanan Sosial juga mampu menjawab solusi bersama bagi semua pihak dalam menekan laju deforestasi yang menyebabkan perubanan tutupan hutan Sumatera Barat serta mencegah praktik pertambangan illegal tanpa izin di dalam kawasan hutan. 

"Dengan kata lain, tantangan sosio-ekologis kontemporer di Sumatera Barat, sejatinya dapat diurai melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan salah satunya yakni melalui implementasi program Perhutanan Sosial,"pungkasnya. (dn)

loading...
 Sumber : KKI-Warsi /  Editor : DODI NJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]