Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama


Kamis, 26 Desember 2019 - 10:37:56 WIB
Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama Ilustrasi evaluasi TP4 TP4D. tirto.id/Lugas

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Empat tahun lalu, Jaksa Agung HM Prasetyo mencetuskan pembentukan tim pendamping pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan agar terbebas dari korupsi. Tim itu bernama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) beserta TP4 Daerah. Berdiri pada 1 Oktober 2015, tim ini digadang-gadang sebagai "pengawal proyek pemerintah" dalam pembangunan infrastruktur.

Prasetyo bahkan mengklaim TP4 dan TP4D berhasil menyelamatkan uang negara sebesat seribu triliun rupiah. Sayangnya, klaim kesuksesan itu tidak dianggap. Sebab, begitu Prasetyo lengser, TP4 justru jadi sasaran pertama buat dimatikan. ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung baru menerbitkan instruksi Jaksa Agung Nomor 7 tahun 2019 tentang pelaksanaan keputusan Jaksa Agung Nomor 345/2019 tentang pencabutan TP4.

Padahal, pada 28 Oktober 2019, saat pisah sambut, Prasetyo menitipkan program TP4 dilanjutkan karena menjadi ikon dan primadona Kejaksaan Agung. Namun, seminggu kemudian, usai pertemuan dengan pimpinan KPK, ST Burhanuddin menyatakan akan mengevaluasi program TP4 dan ada peluang untuk dibubarkan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri mengatakan TP4 sudah dibubarkan saat rapat kerja Kejaksaan di Cianjur pada 3-6 Desember 2019.

Namun, saat pertemuan selanjutnya, ia berkata TP4 secara kelembagaan sudah dicabut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. 345 tahun 2019. Jika merujuk pada keputusan Jaksa Agung, secara resmi, TP4/TP4D dicabut pada 22 November 2019. "Intinya secara kelembagaan TP4 sudah dicabut," kata Mukri di ruangan kerjanya, Jakarta, 12 Desember lalu.

Niat Awal Dalam Laporan Tahunan Kejaksaan Agung tahun 2015, TP4 dibentuk sebagai jawaban atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun pada kuartal kedua tahun 2015. Ia menjadi indikasi pelemahan ekonomi Indonesia. Menurut analisis Kejaksaan, “disinyalir karena rendahnya penyerapan anggaran, baik pusat maupun daerah, yang dipicu oleh ada kekhawatiran, keragu-raguan, dan ketakutan dari para penyelenggara/ pejabat negara dalam mengambil kebijakan/ diskresi untuk melaksanakan pembangunan, sehingga mengakibatkan stagnasi pembangunan nasional."

Merespons kondisi itu, Kejaksaan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Tujuannya, "mendorong percepatan penyerapan anggaran”. Alih-alih mendorong percepatan penyerapan anggaran, TP4 jadi stempel proyek aman. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD berkata faktanya masih ada proyek yang tidak bersih.

“Ketika seorang kepala daerah itu ingin membuat program pembangunan, lalu minta semacam persetujuan, sehingga seakan-akan sudah bersih. Tapi, ternyata tidak bersih," kata Mahfud saat kunjungan perdana ke Kejaksaan Agung pada 20 November 2019. "Ada juga Pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran, lalu seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4,” tambahnya.

Apa yang disampaikan Mahfud terbukti benar. Misalnya, dalam pengadaan sewa kapal listrik atau Marine Vessel Power Plan di PLN tahun 2015, TP4 mengklaim sebagai prestasi lantaran berhasil membuat negara berhemat hingga Rp 1,5 triliun per tahun. Klaim itu terbantahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PLN tahun 2015, yang menilai proyek negara itu merugi. Dalam laporannya, BPK menyebut negara kehilangan potensi menghemat anggaran karena harga perkiraan sendiri (HPS) atas tender proyek MVPP "tidak wajar".

BPK mencatat, nilai HPS untuk komponen A, B, D lebih tinggi Rp1,01 triliun. Nilai HPS seharusnya hanya Rp6,8 triliun, bukan Rp7,8 triliun seperti yang disahkan PLN. Atas temuan itu PLN melakukan renegosiasi nilai proyek. Akan tetapi, hanya berhasil mengurangi Rp115 miliar. Belakangan, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Adi Toegarisman berkata kasus itu tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pernyataan ini semacam tamparan keras bagi klaim kejaksaan yang menyebut proyek itu membuat negara berhemat. “Memang benar, tiga saksi itu diperiksa untuk kasus itu. Kami jamin kasus ini tidak pernah berhenti. Masih berjalan terus,” kata Adi pada 18 Juni 2019. (h/tir)

loading...
 Sumber : Tirto.id /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 16 Agustus 2020 - 21:57:53 WIB

    PAN Dukung Pembubaran Lembaga Negara Jilid II 

    PAN Dukung Pembubaran Lembaga Negara Jilid II  HARIANHALUAN. COM - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN - RB) berencana melakukan pembubaran jilid II terhadap beberapa lembaga atau komisi. Langkah ini diambil mene.
  • Rabu, 22 Juli 2020 - 15:18:15 WIB

    Politisi PAN Dukung Pembubaran 18 Lembaga Negara 

    Politisi PAN Dukung Pembubaran 18 Lembaga Negara  HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memberikan apresiasi terhadap Kebijakan Presiden Jokowi yang membubarkan 18 Lembaga, Badan dan Komite  yang dinilai kurang efektif maupun yang memiliki kinerja kurang.
  • Kamis, 16 Juli 2020 - 12:36:18 WIB

    PA 212 Dkk Demo di DPR Tuntut Pemakzulan Jokowi dan Pembubaran PDIP, KSP: Tuntutan Salah Sasaran

    PA 212 Dkk Demo di DPR Tuntut Pemakzulan Jokowi dan Pembubaran PDIP, KSP: Tuntutan Salah Sasaran HARIANHALUAN.COM - Massa PA 212 Dkk menggelar aksi menolak RUU HIP di depan Gedung DPR. Mereka tampak membawa spanduk-spanduk, salah satunya berisi tulisan 'Makzulkan Jokowi'. Istana menyatakan tuntutan itu salah sasaran..
  • Selasa, 14 Juli 2020 - 08:58:13 WIB

    Wacana Pembubaran 18 Lembaga Negara, Bagaimana Pegawainya?

    Wacana Pembubaran 18 Lembaga Negara, Bagaimana Pegawainya? HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai rencana perampingan lembaga di level pemerintah pusat. Ia menyampaikan dalam waktu dekat akan ada 18 lembaga/instansi yang akan dirampingkan..
  • Senin, 04 Mei 2020 - 19:41:26 WIB

    PSBB, Jokowi Nilai Pembubaran Warung Secara Paksa Berlebihan

    PSBB, Jokowi Nilai Pembubaran Warung Secara Paksa Berlebihan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengevaluasi berjalannya kebijakan tersebut. Evaluasi yang dilakukan, menurut Joko.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]