Maraknya Penambangan Ilegal Tantangan Serius Sumbar, KKI-Warsi: Perhutanan Sosial Solusinya!


Kamis, 26 Desember 2019 - 12:33:28 WIB
Maraknya  Penambangan Ilegal Tantangan Serius Sumbar, KKI-Warsi: Perhutanan Sosial Solusinya! Ilustrasi banjir bandang. (foto harianhaluan.com)

PADANG,HARIANHALUAN.COM-Deforestasi masih menjadi momok dan tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan. Perhutanan Sosial  adalah solusinya. 

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi  dalam siaran pers Catatan Akhir tahun 2019 yang diterima harianhaluan.com kemarin  menyatakan, 
dalam kasus Sumatra Barat, sebagai daerah dengan luasan kawasan hutan mencapai 2.342.893 Ha atau 55,39 persen dari luas wilayah administratif provinsi Sumatra Barat yang memiliki luasan seluas 4.228.208 Ha, tantangan terkait upaya menghambat laju deforestasi mesti menjadi perhatian serius semua pihak. 

Topografi kawasan Sumatra Barat yang didominasi oleh dataran tinggi, kawasan hutan dengan kelerengan yang curam, ditambah dengan potensi bencana banjir dan longsor yang sangat tinggi, menjadikan kawasan Sumatra Barat rentan dan beririsan langsung dengan akibat yang ditimbulkan dari deforestasi.  

"Disadur dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatra Barat tahun 2018 terdapat 225 desa di Sumatra Barat yang dilanda bencana longsor, 306 desa pernah dilanda bencana banjir serta 107 desa pernah dilanda bencana banjir bandang," jelas Direktur Eksekutif KKI-Warsi Rudi Syaf.

Diingatkan, Selain deforestasi itu, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan di Sumbar juga  dihadapkan pula pada persoalan penambangan illegal (illegal Mining) yang marak terjadi. 

Berdasarkan analisis sebaran PETI (Penggalian Emas Tanpa Izin) GIS KKI Warsi per Desember 2019, sebaran lokasi PETI di Sumatra Barat, secara parsial tersebar di empat kabupaten yang meliputi Kab. Sijunjung, Kab.Solok, Kab. Solok Selatan, serta di Kab. Dharmasraya, dengan total luasan mencapai 4.169 Ha. 

Detail sebaran lokasi PETI di masing-masing Kabupaten, meliputi di Kabupaten Sijunjung sebaran PETI berada di sepanjang aliran Batang Palangki dan beberapa titik di Batang Ombilin; di Kabupaten Solok sebaran PETI di aliran Batang Palangki yang mengarah ke Kabupaten Sijunjung dan Aliran Batang Gumanti Menuju Aliran Batanghari; di Kabupaten Solok Selatan sebaran PETI berada di sepanjang Aliran Sungai Anduriang ke Sungai Batanghari, sepanjang Aliran Batang Pamungan serta sungai Ampang Bolai menuju ke Sungai Batanghari; serta di Kabupaten Dharmasraya sebaran PETI berada di Nagari Koto Padang, Muaro Batang Momong dan Batanghari, Nagari Gunung Medan serta Sepanjang Aliran Sungai Koto Balai.  
 
 
  Konsekuensi logis yang mesti dihadapi, dari akibat yang ditimbulkan oleh adanya penurunan areal kawasan dan tutupan hutan serta sebaran PETI di Sumatra Barat sepanjang tahun 2019 berdampak pada terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di hampir seluruh kawasan Sumatra Barat; bencana kekeringan di Dharmasraya, Bukit Tinggi, Padang, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok dan Solok Selatan; konflik satwa; serta pencemaran sungai hingga ke daerah hilir.

  "Oleh karena itu, menelisik pada temuan data dan fakta upaya penanganan serius melalui berbagai skema lingkungan dan konservasi harus segera dilakukan," tegasnya.

 Menurut Direktur KKI-Warsi, Perhutanan Sosial adalah solusi  permasalahn gtersebut.
Pada sisi lain, titik terang upaya pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan menemukan pertautannya dengan data yang dihimpun dari perkembangan perhutanan sosial di Sumatra Barat. 

Berdasarkan analisis perubahan tutupan hutan Subar periode 2017 sd 2019 yang mencapai penurunan luasan seluas 23.352 Ha, serta sebaran lokasi PETI di empat Kabupaten di Sumatera Barat dengan total luasan 4.169 Ha, ditemukan data bahwasanya secara keseluruhan penurunan tutupan hutan dan sebaran lokasi PETI terjadi diluar areal kawasan Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat. 

"Temuan ini semakin diperkuat dengan data analisis tutupan hutan di kawasan PS pada periode 2017 seluas 63.793 Ha, sementara pada tahun 2019 tutupan hutan di kawasan PS mencapai luasan 64.259 Ha, data ini menunjukkan terjadinya peningkatan tutupan hutan di areal PS dalam rentang 2017 s.d. 2019 seluas 466 Ha," jelasnya.

Rudi Syaf mengatakan, pPeningkatan tutupan hutan di areal Perhutanan Sosial tersebar di beberapa titik lokasi yang meliputi Hutan Nagari Gunung Selasih Kab. Dharmasraya, Hutan Nagari Pakan Rabaa Timur Kab. Solok Selatan, Hutan Nagari Alam Pauh Duo Jorong Simancuang Kab. Solok Selatan, dan Hutan Nagari Lunang Kab. Pesisir Selatan. 

"Lompatan besar dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan secara berkelanjutan patut menjadi catatan penting bahwasanya skema pengelolaan hutan atau sumber daya alam oleh masyarakat lokal bisa menjadi salah satu terobosan dalam penyelamatan lingkungan," tegasnya.  (dn)

loading...
Reporter : Dn /  Sumber : KKI-Warsi /  Editor : DODI NJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]