Pegiat Anti Narkoba Dorong Legalisasi Ganja


Sabtu, 28 Desember 2019 - 14:33:06 WIB
Pegiat Anti Narkoba Dorong Legalisasi Ganja Ilustrasi

BANDUNG, HARIANHALUAN.COM - Para pegiat anti narkoba mendorong pemerintah mengubah paradigma kriminalisasi terhadap pengguna narkoba. Mereka menilai perlu ada pendekatan baru dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Salah seorang penggiat anti narkoba, Ardhany Suryadarma mengatakan selama ini pendekatan pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba hanya dari perspektif hukum dan moral. Sementara dari sisi medis masih diabaikan.

"Tak bisa dipungkiri stigma (negatif) narkoba di Indonesia sudah terbangun sejak lama," kata Ardhany dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Seputar Kebijakan Narkoba di Kafe Kaka, Kota Bandung, Jumat (27/12/2019).

Menurutnya sudah banyak penelitian yang membuktikan beberapa jenis narkotika punya manfaat secara medis. Misalnya opium yang digunakan untuk bahan baku morfin, kemudian sabu-sabu untuk penguat stamina.

"Ganja juga ada manfaatnya secara medis. Temen-teman artis misalnya pakai sabu-sabu itu karena pekerja malam, mereka butuh penyuntik stamina. Mereka pakai pasti ada alasannya, sehingga butuh alternatif pendekatan lain selain hukum dan moral," tutur dia.

Ia mencontohkan di beberapa negara seperti Portugal dan Belanda berhasil menerapkan pendekatan lain terhadap pengguna narkoba. Hasilnya, pengguna narkoba di negara tersebut menurun drastis.

"Wajar kalau di Indonesia penjara penuh dengan pengguna narkoba. Karena punya barang 1 gram misalnya sudah dipenjara. Portugal dan Belanda itu kepemilikan barang personal dengan jumlah tertentu tidak dimasukkan penjara, tapi kerja sosial atau didenda," jelas pengurus Rumah Cemara ini.

"Rehabilitasi memang perlu, tapi kan tidak semua pemakai harus direhabilitasi juga. Harus ada alternatif lain, demi kepentingan medis tadi," menambahkan.

Pihaknya meminta adanya alokasi anggaran sebesar 10 persen dari anggaran pemberantasan narkoba yang diberikan pemerintah ke BNN. Anggaran 10 persen tersebut bisa dialokasi ke Kemenkes untuk kepentingan medis.

"Selain meminta alokasi anggaran ini, diskursus mengenai pendekatan kesehatan untuk pengguna narkoba ini memang harus terus dilakukan di masyarakat. Sehingga masyarakat juga paham," ujar Ardhany.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Soewahju akan melakukan judicial review terhadap Undang-undang Narkoba agar memperbolehkan narkoba jenis tertentu untuk kepentingan medis. Karena, UU saat ini dinilai belum mengakomodir hal tersebut.

"Ganja yang dilarang itu ternyata bisa jadi alat untuk terapi. Setelah dilihat UUD, dilarang itu tidak hanya penggunaannya tetapi risetnya juga dilarang, bagaimana kita bisa tahu punya manfaat atau tidak. Tentu kita perlu ke MK untuk masalah ini," kata Anggara.

Menurutnya pihaknya mendorong adanya pengecualian pengguna narkoba untuk kepentingan medis. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi masyarakat yang dikriminalisasi karena menggunakan narkoba untuk medis.

Pihaknya tengah mengumpulkan beberapa ahli yang bisa memberikan opini dalam gugatan di MK tahun depan.

"Perdebatan di MK itu perdebatan opini ya, kita harus mempersiapkan ahli yang bisa menyakinkan ini penting untuk diperhatikan. Tapi yang diinginkan setidaknya untuk kepentingan medis tidak lagi dikriminalisasi. Kita incarnya pasal 8 di UU narkoba," tutur dia.

"Tentu ke depannya pemerintah bisa mengatur distribusinya tentunya lewat jalur medis juga kalau diperbolehkan," ujar Anggara.

Anggota DPR RI Muhammad Farhan mengakui selama ini pemerintah masih melakukan pendekatan hukum saja terhadap persoalan narkoba. Ke depannya bukan tidak mungkin pendekatan lain bisa dilakukan pemerintah.

"Kita harus terbuka terhadap diskursus ini karena paradigma pemotongan suplai selama ini tidak memberikan hasil memuaskan. Kita masih butuh pendekatan keras, tapi sisi lain membutuhkan sebuah paradigma baru memotong dimannya," kata anggota Komisi I ini.

Menurutnya butuh waktu yang lama untuk mewujudkan legalisasi narkoba dalam kepentingan medis. Hal tersebut bisa dimulai dari kepemimpinan lima tahun mendatang.

"Kalau saya melihat kenapa 20 tahun dari sekarang, karena 2024 kita akan bertemu capres yang sudah hasil dari generasi terekspose dengan ide-ide internasional. Kita harap presiden 2024 membuka wacana baru lebih progresif, terbuka tidak konservatif," ujar Farhan.(*)

loading...
 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]