Tak Mau Dipindahkan, Puluhan PKL Pasar Raya Seruduk DPRD Padang


Senin, 30 Desember 2019 - 18:45:51 WIB
Tak Mau Dipindahkan, Puluhan PKL Pasar Raya Seruduk DPRD Padang Puluhan PKL mendatangi kantor DPRD Padang.

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Tak ingin selalu dioper-oper oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait tempat berjualan, puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang rata-rata diisi oleh induak-induak mendatangi Kantor DPRD Padang, Senin (30/12) pagi. Mereka meminta ketegasan Pemerintah Kota Padang terkait penetapan lokasi berjualan di Pasar Raya Padang.  

Para pedagang tersebut bermaksud ingin mengajukan tuntutan kepada anggota DPRD dengan membawa spanduk bermacam tulisan. PKL yang menggelar aksi ini adalah pedagang yang mayoritas berjualan di Pasar Raya Padang seperti, kawasan Air Mancur serta Jalan Sandang Pangan dan sekitarnya. 

"Dulu kami diperbolehkan berdagang di bagian kiri dan kanan Jalan Sandang Pangan, setelah itu dilarang. Lalu, dibolehkan lagi, kemudian dilarang lagi. Kesannya, kami dioper-oper gitu," kata Ketua Ikatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang, Ramli. 

Puas melakukan aksi, puluhan pedagang ini kemudian melakukan mediasi dengan Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani beserta anggota dewan lainnya. Setidaknya, ada 15 perwakilan pedagang masuk dan mengeluarkan seluruh keluhan kepada 10 orang anggota dewan. 

Hal ini tertuang setelah diadakan audiensi dengar pendapat para pedagang bersama anggota dewan. Aksi demo pedagang ini berakhir dengan audiensi yang dipimpin langsung Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani beserta diikuti sembilan anggota dewan lainnya. Audiensi ini berlangsung selama tiga jam. Para pedagang, mengeluarkan seluruh aspirasi mereka kepada wakil rakyat tersebut. 

"Alhamdulillah, proses dari saudara kita dari PKL khususnya di Sandang Pangan sudah ada disepakati. Ada tiga poin yang akan direkomendasikan ke Pemerintah Kota Padang," ujar Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, Senin (30/12). 

Adapun poin rekomendasi anggota dewan itu diantaranya, membentuk tim pembinaan dan penataan PKL oleh Pemko Padang dengan melibatkan stakeholder yang bersangkutan. Kemudian, meminta Pemko Padang merevisi Perwako nomor 438 tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha PKL. 

"Poin terakhir menghentikan sementara penertiban PKL sampai tanggal 6 Januari 2020, khususnya di Jalan Sandang Pangan. Tidak ada lagi penambahan PKL di lokasi tersebut dan tidak menutupi akses jalan ke gedung bangunan toko di sepanjang jalan itu," katanya. 

Sementara itu, Koordinasi Aksi, Sulaimon mengakui rekomendasi anggota dewan ke Pemko Padang untuk sementara waktu bisa memenuhi keinginan para pedagang. Terutama, terkait penertiban yang dihentikan sementara menjelang dilakukan revisi terhadap peraturan yang ada. 

"Di lokasi itu ada 700-an pedagang. Karena ketidakjelasan lokasi ada yang boleh dan tidak serta lain sebagainya dulu di SK 190 tahun 2014 diperbolehkan berjualan di Jalan Sandang Pangan. Setelah itu di Perwako terbaru 2018 tidak diperbolehkan. Kami tetap mengusulkan lokasi awal menjadi tempat pedagang berjualan," tutupnya. (*)

loading...
 Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]