Bawaslu Solsel Surati Bupati dan Wabup Agar Tak Mutasi Pejabat


Jumat, 03 Januari 2020 - 23:39:19 WIB
Bawaslu Solsel Surati Bupati dan Wabup Agar Tak Mutasi Pejabat Ade Kurnia Zelli, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Solsel.

SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solsel menyurati bupati dan wakil bupati setempat supaya tidak melakukan mutasi pejabat terhitung 8 Januari 2020. Hal ini disampaikan, Ade Kurnia Zelli selaku Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Solsel.

Ade mengatakan, sesuai pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Solsel, mengimbau kepala daerah setempat tidak melakukan mutasi atau melakukan penggantian pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah 2020.

Menurut Ade, dalam rangka proses pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada Pilkada 2020, maka perlu disurati Bupati dan Wakil Bupati terkait hal tersebut.

“Larangan mutasi atau penggantian pejabat tersebut dilarang mulai sejak 8 Januari 2020, jika larangan tersebut dilanggar, tentu akan dikenai sanksi. Seperti petahana akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Untuk yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya, Jumat (3/1).

Akan tetapi, imbuhnya Kepala daerah dapat melakukan penggantian pejabat, jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Pilkada akan ditetapakan pada 8 Juli 2020 berdasarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayar (3) menerangkan bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dnegan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Solsel, Muhammad Ansyar, mengatakan selain dilarang melakukan penggantian jabatan/mutasi, kepala daerah juga dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang meng?guntungkan atau merugikan salah satu Paslon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Adapun tujuan imbauan atau larangan ini berdasarkan pada pasal 73 ayat (7) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu, mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan pronsip larangan konflik kepentingan," terangnya.

Disamping itu, katanya, Bawaslu Kabupaten/Kota juga diinstruksikan untuk membuka lanyanan pengaduan masyarakat, bagi masyarakat silahkan laporkan ke Bawaslu Solsel jika ada Bupati dan Wakil Bupati melakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (h/jef)

Reporter : Jefli /  Editor : Heldi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 09 April 2020 - 15:45:20 WIB

    Bawaslu Agam Lakukan Aksi Solidaritas Donor Darah dan Bagi-bagi Masker

    Bawaslu Agam Lakukan Aksi Solidaritas Donor Darah dan Bagi-bagi Masker LUBUKBASUNG, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam merayakan hari jadi yang ke ke-12 tahun dengan mengangkat tema Bangun Solidaritas Kebangsaan Melawan Covid-19. .
  • Kamis, 09 April 2020 - 14:10:56 WIB

    Bawaslu Pasaman Gelar Aksi Peduli Covid-19 Peringati Harlah 12 Tahun

    Bawaslu Pasaman Gelar Aksi Peduli Covid-19 Peringati Harlah 12 Tahun PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menggelar Aksi Peduli Covid-19 memperingati 12 tahun berdirinya lembaga keadilan Pemilu tersebut, Kamis (09/04)..
  • Rabu, 08 Januari 2020 - 22:38:53 WIB

    Komisioner Bawaslu Bukittinggi Kunjungi Kejari

    Komisioner Bawaslu Bukittinggi Kunjungi Kejari BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM - Komisioner Bawaslu Bukittinggi bersilaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bukittinggi di ruang kerja Kajari Bukittinggi, Rabu (8/1) siang..
  • Senin, 15 Juli 2019 - 21:15:10 WIB

    Anggaran KPU dan Bawaslu Sumbar Akan Diakomodir 

    PADANG, HARIANHALUAN.COM - DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mulai merancang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020. Sejumlah poin strategis masuk dalam komposi.
  • Ahad, 21 April 2019 - 17:18:09 WIB

    Bawaslu Pessel Sebut Belum Terima Laporan Pelanggaran

    Bawaslu Pessel Sebut Belum Terima Laporan Pelanggaran PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Pasca penghitungan suara hingga masa rekapitulasi real quant Pemilu serentak 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, terus melakukan pengawasan secara intensif di daerah itu.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]