Mantan Ketum PPP Dituntut 4 Tahun Penjara


Senin, 06 Januari 2020 - 19:27:08 WIB
Mantan Ketum PPP Dituntut 4 Tahun Penjara Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Romi dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta. Romi dinilai oleh jaksa penuntut umum (JPU) terbukti menerima suap sebesar Rp255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

"Menyatakan terdakwa Romahurmuziy terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/1).

JPU menilai Romi terbukti melakukan dua dakwaan. Yakni pasal 5 ayat 1 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 5 ayat 1 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Romahurmuziy sebesar Rp46,4 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun penjara," kata jaksa Wawan.

JPU KPK juga meminta hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

"Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih di jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," katanya.

Dalam dakwaan pertama, Romi dinilai terbukti menerima sebesar Rp255 juta dari Haris Hassanudin yang diterima dalam dua tahap yaitu Rp5 juta pada Januari 2019 dan Rp250 juta pada Februari 2019. Pada 6 Januari 2019, bertempat di rumah Romi di Kramatjati Jakarta Timur, Romi menerima uang sejumlah Rp5 juta dari Haris Hasanuddin sebagai kompensasi atas bantuan Rommy sehingga Haris Hasanuddin dinyatakan lolos seleksi administrasi sekaligus sebagai komitmen awal untuk bisa diangkat dalam jabatan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya pada 6 Februari 2019, juga di rumahnya, Romi menerima uang Rp250 juta dari Haris sebagai kompensasi atas bantuan terdakwa dalam proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Haris memang mendaftar sebagai calon Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Namun, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS) berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Untuk memperlancar keikutsertaannya dalam seleksi jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris ingin meminta bantuan langsung kepada Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama saat itu.

Karena Haris merasa sulit menemui Lukman, maka Ketua DPP PPP Jawa Timur Musyaffaq Noer menyarankan untuk menemui Romi selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP mengingat Menag adalah kader PPP yang mempunyai kedekatan khusus dengan Romi. Dalam persidangan, Romi mengaku sudah mengembalikan uang Rp250 juta ke Haris Hasanuddin melalui Norman Zein Nahdi, namun JPU KPK membantah argumentasi tersebut.

"Kalau benar dikembalikan kepada Haris Hasanuddin melalui Norman Zein Nahdi yang kemudian di persidangan Norman menyatakan telah menerima sebesar Rp250 juta ternyata di persidangan Norman tidak dapat membuktikan tentang penggunaan uang tersebut sehingga kesaksian Norman haruslah dikesampingkan," katanya.

JPU KPK juga menilai Lukman Hakim terbukti memberikan atensi kepada Haris Hasanuddin yang dimaknai agar Haris diloloskan ke seleksi meski nilainya tidak memenuhi persyaratandengan menambah nilai Haris meski tidak lolos tiga besar.

"Dari fakta hukum tersebut terbukti pula Lukman Hakim Syaifuddin mengakomodir permintaan terdakwa dengan tetap memberikan atensi kepada Haris Hasanuddin. Lukmman Hakim juga tetap mengakomodir Haris untuk tetap dilantik sebagai permintaan dari terdakwa melalui perlawanan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Usaha Lukman Hakim untuk tetap meloloskan Haris seperti permintaan terdakwa yang mendorong Lukman Hakim meminta agar Janderi M Gaffar selaku stafsus Menteri Agama membuat telaahan terkait surat KASN agar Haris Hasanuddin tidak diloloskan dan tidak dilantik," katanya.(*)

 Sumber : Republika /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 19 Desember 2019 - 19:20:34 WIB

    Mantan Presiden SBY 'Tertawakan' Jokowi?

    Mantan Presiden SBY 'Tertawakan' Jokowi? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan ketua umumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat tertawa ketika mengetahui pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal PT Asuran.
  • Selasa, 17 Desember 2019 - 17:06:23 WIB

    Niat Tulus Membangun, Mantan Polisi Ini Maju Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Pessel

    Niat Tulus Membangun, Mantan Polisi Ini Maju Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Pessel PESSEL, HARIANHALUAN.COM -- Dengan niat tulus untuk membangun daerah, seorang mantan polisi yang pernah berdinas di Polres Pesisir Selatan bernama Burhanuddin mendaftar sebagai salah satu calon Kepala Daerah (Kada) di Pesiri .
  • Ahad, 16 September 2018 - 10:45:04 WIB

    Tenggat 90 Hari, KPU Masih Berhak Mencoret Caleg Mantan Koruptor 

    Tenggat 90 Hari, KPU Masih Berhak Mencoret Caleg Mantan Koruptor  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Mahkamah Agung (MA) memberikan waktu 90 hari ke KPU untuk pikir-pikir melaksanakan putusan judicial review. Oleh sebab itu, KPU masih berhak mencoret eks koruptor nyaleg..
  • Selasa, 17 Juli 2018 - 20:53:03 WIB

    Caleg DPR, Demokrat Usung Atlet Nasional dan  Mantan Menteri

    Caleg DPR, Demokrat Usung Atlet Nasional dan  Mantan Menteri JAKARTA,HARIANHALUAN.COM - Partai Demokrat mengusung  beberapa  atlet dan mantan atlet nasional dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.  Selain itu, juga dicalonkan sejumlah  mantan menteri era Pem.
  • Senin, 02 Juli 2018 - 09:36:48 WIB

    Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

    Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg Ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal Caleg Pemilu 2019 yang akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM