Bawaslu Pessel Ingatkan Petahana, Setelah 8 Januari Tidak Boleh Ada Mutasi Pejabat


Senin, 06 Januari 2020 - 23:40:47 WIB
Bawaslu Pessel Ingatkan Petahana, Setelah 8 Januari Tidak Boleh Ada Mutasi Pejabat Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Erman Wadison rangkul masyarakat awasi Pilkada 2020. Ist

PESSEL,HARIANHALUAN.COM-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, mewanti-wanti kepala daerah setempat untuk tidak melakukan mutasi jabatan pejabat atau ASN di daerah setempat enam bulan jelang penetapan pasangan calon.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Erman Wadison mengungkapkan, aturan tersebut tidak hanya berlaku jelang penetapan pasangan calon. Tapi, juga berlaku hingga masa jabatan petahana berakhir.

"Hal itu sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa sahnya petahana dilarang melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon dan sampai akhir masa jabatan," ungkapnya saat dikonfirmasi harianhaluan.com, Senin (6/1/2020).

"Boleh melakukan mutasi, kecuali ada persetujuan terulis dari menteri," terangnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut, jika petahana melanggar aturan maka akan berlaku sanksi pembatalan dari KPU. Bahkan dipidana sesuai dengan aturan yang ditentukan.

"Sanksi pidananya bisa paling enam bulan penjara dengan denda paling banyak Rp.6 juta," jelasnya.

Jadi dengan adanya ketentuan tersebut, pihaknya mengimbau agar petahana bisa memperhatikan setiap aturan. Karena jika melanggar, bisa merugikan petahana sendiri saat mencalon.

"Jadi harapan kita, ini harus betul-betul diperhatikan. Setelah 8 Januari tidak ada lagi mutasi jabatan. Karena jika dilakukan juga bisa berdampak fatal," tutupnya (h/Ef)

Reporter : EFRIZAL /  Editor : DODI NJ

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 17 Maret 2020 - 16:13:01 WIB

    Bawaslu  Rilis Indeks Kerawanan Pemilu di Pasaman

    Bawaslu  Rilis Indeks Kerawanan Pemilu di Pasaman PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menempatkan persoalan partisipasi politik sebagai pemuncak kerawanan dengan persentase 50,10 persen..
  • Sabtu, 07 Maret 2020 - 15:23:52 WIB

    Bawaslu: Politik Identitas Ancam Integritas Pilkada

    Bawaslu: Politik Identitas Ancam Integritas Pilkada PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Koordinator Divisi Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, Alni SH MKn mengatakan, praktik politik identitas berpotensi ancam integritas Pilkada Serentak 2020..
  • Selasa, 18 Februari 2020 - 19:13:14 WIB

    Bawaslu Pessel Segera Bentuk Gakkumdu

    Bawaslu Pessel Segera Bentuk Gakkumdu PAINAN, HARIANHALUAN.COM -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan bakal membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pembentukan Gakkumdu ini telah dibicarakan antara kejaksaan, kepolisian dan Bawa.
  • Kamis, 06 Februari 2020 - 18:42:00 WIB

    Diduga Langgar Kode Etik, Bawaslu Pasaman Laporkan Bacalon Bupati

    Diduga Langgar Kode Etik, Bawaslu Pasaman Laporkan Bacalon Bupati PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Nasib salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Pasaman kini berada diujung tanduk. Itu seiring dengan dilayangkannya surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Badan Pengawas Pem.
  • Rabu, 22 Januari 2020 - 22:21:56 WIB

    Awasi Seleksi PPK, Bawaslu Pasaman Buka Layanan Informasi dan Posko Pengaduan

    Awasi Seleksi PPK, Bawaslu Pasaman Buka Layanan Informasi dan Posko Pengaduan PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman akan mengawasi tahapan seleksi perekrutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU setempat, 18 hingga 24 Januari 2020..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM