BPJS Naik, DPRD Sumbar: Peserta Wajib Dapatkan Pelayanan Maksimal


Selasa, 07 Januari 2020 - 19:43:06 WIB
BPJS Naik, DPRD Sumbar: Peserta Wajib Dapatkan Pelayanan Maksimal Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Seiring dengan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang resmi diberlakukan Januari sekarang, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Yusuf Abit meminta BPJS kesehatan memaksimalkan pelayanan untuk peserta. Yusuf Abit menyampaikan, kenaikan iuran BPJS harus berbanding lurus dengan fasilitas dan pelayanan terhadap masyarakat.

Mengenai informasi banyaknya masyarakat yang turun kelas disebabkan merasa tidak mampu membayar dengan tarif yang baru, menurut Yusuf ini bukanlah persoalan.

"Jika yang turun kelas tersebut merasa sanggupnya di Kelas II atau kelas III tak jadi persoalan. Yang utama kan mereka tetap mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. Kebijakan menaikkan iuran diambil karena BPJS yang selalu defisit setiap tahunnya," ujarnya, Selasa (7/1).

Lebih lanjut ia menyampaikan, sejauh ini Komisi V sebagai yang membidangi kesehatan belum menerima laporan adanya peserta BPJS yang keberatan akan kenaikan iuran. Namun demikian, sambung Yusuf Abit, pihaknya akan mempertanyakan pada BPJS apakah kenaikan iuran ini sudah layak dan tidak memberatkan peserta.

"Kemungkinan dalam bulan ini kita akan mengundang BPJS rapat kerja dengan Komisi V, sejumlah persoalan yang menjadi keluhan masyarakat baik terkait pelayanan, iuran yang naik dan lain-lain akan coba kita pertanyakan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI P dan PKB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman menyampaikan dasar pemerintah membentuk BPJS kesehatan adalah untuk subsidi silang. Semua masyarakat diwajibkan mengikuti, bagi yang mampu bisa mengambil kelas 1 atau 2, kemudian masyarakat kelas menengah ke bawah juga bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang seharusnya.

"Jika sekarang BPJS menaikkan iuran karena defisit, menurut saya itu wajar, sebelum naik terlebih pasti ada kajiannya, pemerintah lagi mencari formula yang tepat untuk ini. Mengenai masyarakat yang ramai-ramai turun kelas, seharusnya mereka tidak perlu mengambil langkah itu, apalagi yang sudah di Kelas I. Kalau sudah di kelas I pastinya mampu, kenapa harus turun kelas. Menurut saya mainset peserta BPJS itu sendiri yang harus diubah," tukasnya.

Lebih lanjut Albert menyampaikan, jika peserta BPJS yang mampu ini tetap kekueh ingin turun kelas, semua kembali pada diri mereka sendiri. Yang bersangkutan tentu harus terima juga fasilitas yang diterima tidak seperti biasanya.

"Mengatasi penumpukan pasien di kelas II atau Kelas III pemerintah bisa menyediakan layanan rumah sakit tanpa kelas. Di rumah sakit tanpa kelas ini, semua pasien bisa mendapat pelayanan yang sama," tukasnya. (h/len)

 

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM