Kebijakan Ekspor Nikel Digugat, Indonesia Siap Konsultasi dengan Uni Eropa


Selasa, 07 Januari 2020 - 21:33:17 WIB

Kebijakan Ekspor Nikel Digugat, Indonesia Siap Konsultasi dengan Uni Eropa

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM

Indonesia bersiap melakukan pertemuan konsultasi untuk membahas kebijakan mineral dan batu bara Indonesia dengan Uni Eropa (UE). Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Januari 2020 di kantor Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) di Jenewa, Swiss.

Persiapan memantapkan strategi dilakukan dengan konsolidasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan di sektor tambang.

Langkah ini dilakukan setelah Indonesia menyetujui permintaan konsultasi oleh UE dalam kerangka WTO atas kebijakan ekspor nikel yang dikeluarkan Indonesia.

"Saat ini, Indonesia sedang meningkatkan koordinasi lintas kementerian untuk menggali serta mempersiapkan posisi Indonesia dalam menghadapi Uni Eropa di WTO. Hal ini merupakan salah satu tindak lanjut kita dan tentu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan upaya pembelaan kepentingan Indonesia di forum perdagangan internasional," tegas Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dikutip dari laman resmi Kemendag, Selasa (7/1/2020).

Pertemuan konsultasi merupakan forum bagi anggota WTO yang bertujuan menggali lebih dalam kebijakan negara mitra dagang yang diduga melanggar komitmen di WTO. Jerry menegaskan Indonesia punya hak penuh untuk mengelola sumber daya alam untuk kepentingan negara dalam meningkatkan nilai tambah.

Apabila belum tercapai kesepakatan pada pertemuan konsultasi tersebut, proses akan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa di WTO melalui pembentukan panel. Satu di antara objek dari konsultasi ini mencakup Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara serta beberapa peraturan turunannya.

"Pemerintah Indonesia mengharapkan hasil positif dari proses konsultasi tersebut guna memperlancar hubungan perdagangan sekaligus memfasilitasi para pelaku usaha dari kedua pihak. Indonesia saat ini juga dalam tahapan mengembangkan produk bernilai tambah dan tidak lagi mengekspor produk mentah," papar Jerry.

Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak ada peningkatan tensi hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia. Aktivitas perdagangan di sektor lain dipastikan tidak akan terganggu.

"Proses ini merupakan hal yang wajar bagi anggota WTO untuk saling menguji hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan komitmen yang telah dibuat," ucap Kepala Biro Advokasi Kemendag Sondang Anggraini.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan aturan pelarangan ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelarangan ekspor bijih nikel dikeluarkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan tambang yang berkelanjutan sekaligus melestarikan lingkungan. Pelarangan ekspor nikel juga dimaksudkan untuk memasok kebutuhan di dalam negeri dan agar dapat diolah di dalam negeri sehingga menjadi produk bernilai tambah. (h/milna)

 Sumber : Kemendag RI /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 01 April 2020 - 10:58:17 WIB

    Anggota DPR RI Minta Jokowi Tinjau Ulang Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19

    Anggota DPR RI Minta Jokowi Tinjau Ulang Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Angggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya menolak kebijakan presiden Joko Widodo yang menetapkan darurat sipil dalam melakukan penanganan dan mencegahan terhadap wabah virus covi.
  • Selasa, 31 Maret 2020 - 08:00:53 WIB

    Lagi, Kebijakan Anies Baswedan Ditolak Anak Buah Jokowi

    Lagi, Kebijakan Anies Baswedan Ditolak Anak Buah Jokowi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sejak virus Corona (COVID-19) mewabah di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan memutus mata rantai wabah ini. Namun berulang kali pula kebijakan te.
  • Senin, 30 Maret 2020 - 19:29:37 WIB

    Jokowi Berang! Pemda Jangan Buat Kebijakan Tanpa Konsultasi

    Jokowi Berang! Pemda Jangan Buat Kebijakan Tanpa Konsultasi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi, kata Doni, mewanti-wanti kepada.
  • Senin, 30 Maret 2020 - 17:29:39 WIB

    Kebijakan Mudik di Tengah Pandemi Corona Diputuskan Besok Sore

    Kebijakan Mudik di Tengah Pandemi Corona Diputuskan Besok Sore JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat bersabar terlebih dahulu terkait kebijakan mudik lebaran di masa pandemi Corona. Doni mengatakan kebijakan itu sedan.
  • Senin, 03 Februari 2020 - 21:09:49 WIB

    Permintaan Kemendagri, Kebijakan Libur Sekolah di Natuna Dicabut

    Permintaan Kemendagri, Kebijakan Libur Sekolah di Natuna Dicabut JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan telegram yang isinya menolak libur sekolah bagi siswa yang berada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Langkah itu diambil setelah pemerinta.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM