Sidang Paripurna ke-7 DPD RI, Alirman Sori Soroti Penguasan Lahan Hampir 80 Persen Kota Sawahlunto Oleh PT BA dan PT KAI


Rabu, 08 Januari 2020 - 15:09:54 WIB
Sidang Paripurna ke-7 DPD RI, Alirman Sori Soroti Penguasan Lahan Hampir 80 Persen Kota Sawahlunto Oleh PT BA dan PT KAI Anggota DPD RI asal Sumbar Alirman Sori. (Ist)

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Sidang Paripurna ke 7 Dewan Perwakilan Daerah Republik Republik Indonesia (DPD RI) dengan agenda laporan kegiatan reses berlangsung dengan “alog”  pada Senin.

Soratan tajam 34 propinsi terkait dengan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dinilai memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kelas ekonomi bawah.

Anggota DPD RI asal Sumbar Alirman Sori, sebagai juru bicara perwakilan Sumbar, mengecam kebijakan kenaikan iuran BPJS, bahkan dikatakan Alirman Sori kenaikan iuran BPJS adalah tergolong “kebijakan” yang menjajah rakyat sendiri, kesalnya.

Ditengah  kesulitan ekonomi yang mendera masyarakat, pemerintah turut memberatkan penderitaan masyarakat, bukannya meringankan beban berat kehidupan masyarakat, ini namanya kebijakan yang tidak populer yang katanya pro kerakyatan, tegas Alirman Sori

Tujuan bernegara segamaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, jauh panggang dari api.

Dimana tanggungjawab pemerintah melindungi dan mensejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan saja pemerintah tidak dapat mengatasi dan memberatkan iuaran BPJS yang mahal.

Banyaknya masyarakat manunggak membayar iuran BPJS bentuk nyata kondisi ekonomi lagi morat marit, dalam kondisi inilah pemerintah harus hadir mengatasi kesulitan rakyat.

Selain menyoroti soal BPJS senator asal Sumbar ini juga melaporkan terkait kesulitan yang dialami oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam pembangunan.

Kesulitan yang maksud adalah hampir mencapai 80 % lahan dikuasai oleh PT.BA dan PT. KAI, sehingga untuk melakukan pembangunan baru terhalang dengan status kepemilikan tanah. Ungkap Alirman Sori, ketika reses di Pemko Sawahlunto dan DPRD, bahwa untuk membangun tanam kota, Pemko harus menyewa, sungguh suatu keniscayaan.

Atas persoalan seperti ini Pemko sudah menyampaikan ke Pemerintah Pusat untuk diberikan disepensasi atau alih status aset di PT.BA ke Pemko, karena aktifitas PT. BA dan PT.KAI tidak efektif lagi.

Menyikapi persoalan ini, Alirman Sori,,mendesak pimpinan DPD RI secara kelembagaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar daerah tidak dirugikan, apalagi ini persoalan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam bingkai NKRI.

Apabila persoalan lahan di Sawahlunto tidak diselesaikan bukan saja menghambat pembangunan insfrastruktur juga menghambat pertumbuhan ekonomi di kota bekas tambang batu bara ini,"ujar Alirman Sori.(*)

 Editor : Dodi Nj

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 27 Juni 2019 - 21:28:11 WIB

    Sidang MK Berakhir, Seluruh Gugatan Tim Prabowo-Sandi Ditolak

    Sidang MK Berakhir, Seluruh Gugatan Tim Prabowo-Sandi Ditolak JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akhirnya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).  Dengan putusan ini, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap memenangka.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM