Kementerian LHK Kaji Sanksi untuk Penambangan Ilegal di Lebak, Banten


Rabu, 08 Januari 2020 - 23:19:28 WIB
Kementerian LHK Kaji Sanksi untuk Penambangan Ilegal di Lebak, Banten Menteri LHK Siti Nurbaya. Ist

Kementerian LHK Kaji Sanksi untuk Penambangan Ilegal di Lebak, Banten

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan ( KLHK) tengah mengkaji sanksi yang akan diberikan kepada penambang ilegal di Lebak, Banten.

Hal itu disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya menyikapi banyaknya penambangan ilegal di Lebak yang berujung pada banjir bandang dan longsor.

"Pertama, hukuman administratif. Kalau dia dunia usaha kena pembekuan izin dan lainnya. Ada perdata dan pidana. Tapi kalau terkait masyarakat itu beda-beda enforcement-nya," ujar Siti di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Ada yang hard ada yang soft. Saya sebetulnya tidak bermaksud pidana, apa-apa penjarain orang. Kami sedang dalami (sanksinya)," lanjut dia.

Siti mengatakan, ia telah mengirim tiga direktur jenderal (Dirjen) untuk menginvestigasi dugaan perusakan lingkungan di Lebak yakni Dirjen Konservasi, Dirjen Daerah Aliran Sungai (DAS), dan Dirjen Penegakkan Hukum.

Selain menggunakan pendekatan hukum, KLHK juga berupaya mengedukasi masyarakat setempat agar melakukan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

"Kami sudah punya contohnya kayak di Kalsel (Kalimantan Selatan), dari penambang ilegal sudah jadi petani agro forestry sekarang. Transformasi ekonominya sudah dilakukan," papar Siti.

"Di Lebak juga sudah ada pengelolaan emasnya. Jadi dialihkan kegiatannya atau pengolahan emasnya tanpa merkuri atau ditertibkan izinnya," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke lokasi banjir di Lebak, Banten, menyebutkan bahwa penyebab banjir bandang di wilayah itu adalah akibat aktivitas rusaknya hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

"Di Kabupaten Lebak, Banten, kita lihat ini karena perambahan hutan, karena penambangan emas secara ilegal," kata Jokowi di Ponpes La Tansa, Lebak, Selasa (7/1/2020).

Menurut Jokowi, tidak ada toleransi lagi bagi aktivitas tambang emas liar di TNGHS, karena merugikan masyarakat.

"Gak bisa lagi, karena keuntungan satu dua tiga orang, kemudian ribuan lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini," kata Jokowi.

Jokowi kemudian secara khusus meminta kepada Gurbernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk segera menghentikan aktivitas tambang di TNGHS terutama di wilayah Kabupaten Lebak. (h/*)

 Sumber : Kompas /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 27 Maret 2020 - 23:23:25 WIB

    Asosiasi Media Kritik Kementerian Luhut Abai Cegah Corona

    Asosiasi Media Kritik Kementerian Luhut Abai Cegah Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengkritik langkah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang masih menggelar kegiatan peliputan secara tatap muka di t.
  • Jumat, 27 Maret 2020 - 21:41:27 WIB

    Jokowi Akan Umumkan Kementerian Berkinerja Buruk ke Media!

    Jokowi Akan Umumkan Kementerian Berkinerja Buruk ke Media! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberi sanksi ke kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) yang berkinerja buruk. Sanksi berupa teguran tertulis, publikasi di media massa nasional.
  • Sabtu, 22 Februari 2020 - 09:12:29 WIB

    Orator Aksi 212 Serang Ahok, Kementerian BUMN Buka Suara

    Orator Aksi 212 Serang Ahok, Kementerian BUMN Buka Suara JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok 'disenggol' dalam Aksi 212 yang digelar kemarin. Salah satu orator yakni Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebut Komisaris.
  • Senin, 17 Februari 2020 - 09:37:11 WIB

    Lindungi Warisan Geologi, Kementerian ESDM Terbitkan Regulasi Khusus

    Lindungi Warisan Geologi, Kementerian ESDM Terbitkan Regulasi Khusus JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuangkan aturan baru mengenai pedoman penetapan warisan geologi (geoheritage) dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2020. Beleid baru ini d.
  • Ahad, 16 Februari 2020 - 08:50:36 WIB

    Soal Rencana Pangkas BUMN, Kementerian Bakal Konsultasi ke DPR

    Soal Rencana Pangkas BUMN, Kementerian Bakal Konsultasi ke DPR JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo bakal mengkonsultasikan rencana pemangkasan jumlah BUMN kepada Dewan Perwakilan Rakyat..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM