Aktivis Pecinta Lingkungan Unras Saat Sidang Pengrusakan Mangrove Mandeh di PN Padang


Kamis, 09 Januari 2020 - 19:08:34 WIB
Aktivis Pecinta Lingkungan Unras Saat Sidang Pengrusakan Mangrove Mandeh di PN Padang Aksi unjuk rasa di depan PN Padang terkait kasus mangrove

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Sidang lanjutan kasus dugaan perusakan lingkungan dan mangrove di Kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyeret Wakil Bupati Pessel Rusma Yul Anwar dengan agenda pembacaan tuntutan akhirnya ditunda hingga, Kamis  (23/1).

Penundaan tersebut terkait dua hal, yakni Ketua Majelis Hakim Gutiarso tidak bisa hadir karena berhalangan sakit, kemudian jaksa penuntut umum (JPU) masih butuh tambahan waktu untuk menyiapkan tuntutan.

Sementara itu, di depan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang menjadi tempat digelarnya persidangan perusakan lingkungan dan mangrove terlihat dua kelompok masyarakat tengah berorasi.

Mereka adalah Forum Masyarakat Pecinta Lingkungan (FMPL) dan Aliansi Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup (AMPLH)  Sumatera Barat.

Selain berorasi, mereka juga menyuarakan berbagai tuntutan melalui tulisan yang isinya mendorong penerapan sanksi hukum bagi terdakwa sehingga kegiatan itu tidak kembali terulang di kemudian hari. 

Koordinator lapangan (Korlap) FMPL Davitra mengatakan, dia mengingatkan kepada khalayak ramai agar jangan mudah membabat mangrove atau bakau. Sebab, memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang besar bagi nelayan.

"Oleh karena itu, kami meminta kasus ini agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya saat menggelar aksi damai di PN Padang, Kamis (9/1).

Aksi yang dikawal puluhan polisi dari Polresta Padang tersebut berakhir sekitar pukul 11.20 WIB setelah itu massa membubarkan diri dengan tertib.

Diketahui, sidang perusakan lingkungan dan mangrove kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan yang menyeret Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar bergulir sejak 2016.

Dalam dakwaan pertama, dia dikenakan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dakwaan kedua pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (*)

Reporter : Efrizal /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM