Ayo Dicontoh! Bupati Ini Sediakan Rp250 Juta bagi Pengungkap Politik Uang di Pilkada 2020


Kamis, 09 Januari 2020 - 20:21:28 WIB
Ayo Dicontoh! Bupati Ini Sediakan Rp250 Juta bagi Pengungkap Politik Uang di Pilkada 2020 ilustrasi (net)

PROFIL,HARIANHALUAN.COM-“Kami siapkan hadiah Rp250 juta yang untuk masyarakat yang bisa mengungkap politik uang pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 nanti,” tegasnya.

Itulah yang dipastikan salah satu bupati di Provinsi Bengkulu ini dalam memerangi  politik uang  dan kejahatan politik yang cenderung meningkat menjalang  digelar Pilkada Serentak pada 23 September 2020. 

Dia adalah Ahmad Hijazi, Bupati Rejang Lebong. Tawaran hadiah itu dia sampaikan usai pengukuhan Forum Komunikasi Rukun Warga-Rukun Tetangga Kabupaten Rejang Lebong di Aula BLKM Rejang Lebong, Kamis (9/1/2020).

Menurut Ahmad, hadiah yang disiapkan untuk warga yang bisa membongkar praktik politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur Bengkulu tersebut berasal dari Pemkab Rejang Lebong Rp100 juta. Sementara dari uang pribadinya Rp50 juta dan dari donatur di Rejang Lebong Rp100 juta.

Hadiah yang dia janjikan itu sebagai keseriusan dirinya dalam memerangi politik uang yang berkemungkinan terjadi di wilayah itu. Dia berharap kalangan masyarakat Rejang Lebong untuk bersama-sama memeranginya.

“Mari kita sama-sama menciptakan pilkada yang bersih dari politik uang di Kabupaten Rejang Lebong ini,” katanya.

 

Para ketua RW dan RT yang tergabung dalam FK RW-RT itu juga memiliki peran yang besar dalam memerangi politik uang yang kemungkinan terjadi di wilayah itu karena mereka bisa mengawasi dan mencegahnya agar tidak terjadi dalam wilayah kerjanya masing-masing.

Menurut dia, kalangan ketua RW dan RT se-Rejang Lebong yang tergabung dalam forum itu bisa membentuk suatu kelompok yang beranggotakan 10 atau 20 orang. Mereka memantau dugaan politik uang di lingkungan mereka masing-masing.

Jika mereka bisa menangkap pelakunya, mereka akan mendapat hadiah ketimbang hanya menerima uang sebesar Rp100.000 dari pelaku politik uang. Dengan tidak adanya praktik politik uang di daerah itu, maka membuka peluang siapa saja untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah setempat.

“Mereka tidak harus memikirkan dana untuk membeli suara pemilih dan mereka hanya menyiapkan uang saksi maupun biaya pencetakan alat peraga serta biaya politik lainnya,”  pungkasnya. (*)

 Sumber : iNews.id /  Editor : DODI NJ

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM