Selamatkan Pengangguran, Kemenaker Siap Kelola BLK Terbengkalai Milik Pemda


Kamis, 09 Januari 2020 - 22:12:07 WIB
Selamatkan Pengangguran, Kemenaker Siap Kelola BLK Terbengkalai Milik Pemda Ilustrasi

Selamatkan Pengangguran, Kemenaker Siap Kelola BLK Terbengkalai Milik Pemda

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap mengambilalih pengelolaan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi secara optimal.

"Kami siap menerima pengelolaan BLK milik Pemda yang tidak produktif menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama selama di bawah kendali Pemda," ujar Menaker Ida Fauziyah, dikutip dari laman resmi Kemenaker, Kamis (9/1/2020).

Adapun tiga BLK milik Pemprov Riau yang ingin diserahkan pengelolaannya kepada Kemenaker yakni BLK kota Pekanbaru, BLK kota Dumai dan BLK kabupaten Rokan Hulu. Penyerahan itu antara lain disebabkan minimnya anggaran BLK di tiga kabupaten/kota tersebut dan tidak fokusnya materi pelatihan BLK.

"Kemenaker memandang perlu adanya BLK Pusat minimal satu provinsi di setiap provinsi sebagai pembina. Kami akan bantu meningkatkan kualitas BLK milik pemerintah daerah secara bertahap," ujar Ida yang didampingi Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono. 

Menurutnya, pengambilalihan pengelolaan tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja BLK-BLK sehingga memberikan manfaat yang maksimal untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah.

"Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK melalui kesepakatan bersama serta melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.  

Dia mengungkapkan banyak balai latihan kerja UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) milik Pemda yang perlu dibenahi, mulai dari aspek infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaannya.

"Bila kita lihat dari BLK yang ada di daerah selama ini, akibat faktor keterbatasan dana mereka jadi kurang berkembang. Kalau ada daerah yang mnyerahkan ke pusat ya kami terima. Selama ini BLK di daerah programnya kebanyakan juga dari kementerian, meski kepemilikannya ada di mereka, tapi programnya dari kementerian," tuturnya.

Dia mengakui anggaran dari Pemda tidak diprioritaskan untuk pengembangan BLK sehingga BLK di daerah menjadi sangat tergantung pada anggaran kementerian. Alhasil, untuk kebutuhan percepatan kompetensi tenaga kerja, ada beberapa BLK yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat.

Hal senada dikatakan Bambang Satrio Lelono. Menurutnya Kemenaker siap menerima BLK Pekanbaru, BLK Dumai dan BLK Rokan Hulu, sebagai wujud membantu program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan, dengan menempatkan BLK Pemerintah Pusat di Pemprov Riau.

Namun lanjut Bambang Satrio, sesuai regulasi yang ada, penyerahan BLK tersebut harus diserahkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Selanjutnya, DPOD melakukan kajian dan membentuk tim verifikasi untuk meninjau langsung peralatan dan aset lainnya yang ada di BLK, termasuk para pegawai.

Data Kemenaker mengungkapkan BLK milik pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 305 unit yang terdiri dari BLK milik Kemenaker serta BLK milik pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. (h/*)

 Sumber : Kemenaker /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 21 Maret 2020 - 00:39:29 WIB

    Yusril: Lockdown untuk Selamatkan Rakyat dari Wabah Korona

    Yusril: Lockdown untuk Selamatkan Rakyat dari Wabah Korona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah dinilai tidak memiliki pilihan lain kecuali menyelamatkan nyawa rakyat dari wabah virus korona (Covid-19). Misalnya dengan membatasi keramaian umum atau melakukan lockdown..
  • Kamis, 30 Januari 2020 - 19:09:15 WIB

    Sri Mulyani Diminta Pilih Selamatkan Jiwasraya atau Tenaga Honorer

    Sri Mulyani Diminta Pilih Selamatkan Jiwasraya atau Tenaga Honorer JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Elnino Hussein Mohi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memilih menyelamatkan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau tenaga honorer yang akan dihapus.
  • Senin, 13 Januari 2020 - 17:03:43 WIB

    Menang Lawan Tommy Soeharto, Sri Mulyani Selamatkan Uang Negara Rp1,2 Triliun

    Menang Lawan Tommy Soeharto, Sri Mulyani Selamatkan Uang Negara Rp1,2 Triliun NASIONAL, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelamatkan uang negara. Tak tanggung-tanggung Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyelamatkan dana sebesar Rp1,2 triliun..
  • Kamis, 13 Juni 2019 - 18:34:02 WIB

    Demi Selamatkan Partai, Politisi Senior Demokrat Desak Diadakan KLB

    Demi Selamatkan Partai, Politisi Senior Demokrat Desak Diadakan KLB JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sejumlah politisi senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) mendesak segera dilakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menyelamatkan partai berlamba.
  • Jumat, 19 April 2019 - 01:18:41 WIB

    Program Sertifikasi Lahan Selamatkan Ekonomi di Desa

    Program Sertifikasi Lahan Selamatkan Ekonomi di Desa JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan program sertifikasi lahan telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan dan kawasan transmigr.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM