DPMPTSP Belum Keluarkan Izin PT Dempo Sumber Energi


Sabtu, 11 Januari 2020 - 11:55:17 WIB
DPMPTSP Belum Keluarkan Izin PT Dempo Sumber Energi Lokasi tambang

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat mengaku belum mengeluarkan izin PT. Dempo Sumber Energi di Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan karena masih terganjal akta asli perusahaan.

Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi mengungkapkan, sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA)  PT. Dempo harus mengurus banyak izin. Belum lagi, persoalan tenaga asing, namun termasuk keaslian akta perusahan yang menjadi syarat verifikasi untuk mengeluarkan izin.

Baca Juga : Sudah Pulang ke Rumah, Korban Serangan Beruang di Sijunjung Berangsur Membaik

"Tapi dokumen yang lainnya sudah lengkap. Masalahnya ya itu tadi, akta perusahaan. Sudah beberapa kali mengajukan tapi belum bisa diterima. Karena untuk verifikasi harus yang asli," ungkapnya saat dihubungi Haluan .

Ia menganggap, terjadi kelalaian dalam pengurusan izin tersebut mungkin karena adanya kurang informasi dari pihak PT. Dempo dan lemahnya dalam memahami bahasa terhadap pengurusan izin karena rata-rata pemegang kendalinya berasal dari Cina.

Baca Juga : Pastikan Listrik Aman Saat Lebaran, PLN Sumbar Gelar Vicon dengan Jajaran

"Mungkin karena kurang informasi dan bahasa, sehingga akta tersebut terkendala. Tapi, kalau itikad untuk mengurusnya kita lihat sangat bagus," terangnya.

Lanjutnya, sejumlah izin yang harus dimiliki PT. Dempo Sumber Energi untuk menerus proyeknya di Pelangai Gadang, diantara lain adalah Galian C diurus di Provinsi dan dan Stone Crusher di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat.

"Izinnya itu ada yg di BKPM, dan di tempat kita mungkin izin galian C yang diurus, dan di sini juga kita verifikasi juga aktanya. Kalau yang dipusat sudah dua kali diurus masih tetap ditolak dengan persoalan aktanya juga," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Indonesia, Soni mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memanggil PT. Dempo Sumber Energi. Sebab, PT. Dempo sudah melanggar sejumlah aturan, beroperasi terlebih dahulu tanpa melengkapi izin.

"Jadi, untuk di mintai penjelesan atau penyelesaian permasalahan ini sesuai aturan Undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Sejauh ini, LPHP sendiri sudah menyurati KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berdasarkan bernomor 219/DPP-LPLH/DUMAS/XII/2019 yang dikeluarkan setelah melakukan investigasi dan menerima sejumlah laporan masyatakat.

"Dan saya rasa Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Terpadu Kementerian LHK perlu untuk menindaklanjutinya. Karena ini persoalan hukum," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, peletakan batu pertama PTMH PT Dempo Sumber Energi digelar pada Minggu, 5 Agustus 2018, menyokong kegiatan itu perusahaan menginvestasikan anggaran Rp270 miliar.

Dengan anggaran sebesar itu akan dibangun dua unit pembangkit listrik masing-masing menghasilkan listrik 9,8 megawatt dan 3,6 megawatt.

Daya sebesar itu ditargetkan mampu menjangkau Kecamatan Ranah Pesisir dan ke kecamatan tetangga seperti Lengayang dan Linggo Sari Baganti", tutupnya (h/efz)

Reporter : Efrizal | Editor : Heldi
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]