Jokowi Dibela, Ngabalin: Soal Lampu Motor Siang Hari, Presiden Tak Bisa Disamakan dengan Rakyat


Sabtu, 11 Januari 2020 - 14:50:25 WIB
Jokowi Dibela, Ngabalin: Soal Lampu Motor Siang Hari, Presiden Tak Bisa Disamakan dengan Rakyat Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin


JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Sejumlah  mahasiswa  menggugat Pasal 197 ayat 2 di UU Lalu Lintas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat kewajiban pengendara sepeda motor  menghidupkan lampu di disiang bolong, mereka mempertanyakan kenapa tidak  berlaku bagi Jokowi.

Mahasiswa menilai aturan itu i tidak cocok dengan negara Indonesia, yang berada di garis lintang khatulistiwa, yang mendapatkan cahaya matahari sepanjang siang dan sepanjang tahun. Namun  Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin  membantah hal itu.  Ngabalin menganggap dibawa-bawanya nama Presiden dalam judicial review tidak tepat. 

Menuru Ngabalin, soal aturan lampu sepeda motor harus on saat siang hari, orang tidak serta-merta menyamakan antara presiden dan rakyat biasa.

"Jangan lupa, alasan utama di dalam UU kenapa lampu dinyalakan di siang hari untuk memberikan isyarat langsung kepada pengguna jalan lain, sehingga di belakang bisa dilihat langsung di spion dan langsung tahu ada kendaraan di belakang, hindari adanya kecelakaan di jalan," kata Ngabalin, Sabtu (11/1/2020).

Ngabalin bahkan menilai dari sisi keamanan, rombongan Presiden telah mendapat pengawalan, sehingga tidak akan membahayakan pengguna jalan lainnya.

"Nah, kalau dia samakan itu dengan presiden, itu tidak bisa, karena apa? Presiden jalan (dengan) pengamanan VVIP, kemungkinan bisa tabrakan dengan belakang dan lain-lain, tidak. UU hadirkan untuk setiap orang agar tidak menimbulkan masalah," ucap Ngabalin.

Seperti diberitakan,  mahasiswa fakultas hukum UKI Jakarta, Eliadi Hulu, tidak terima ditilang lantaran lampu sepeda motornya tak menyala iang hari. Eliadi akhirnya menggugat UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK), sembari membawa-bawa nama Presiden Jokowi.

Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa aturan tersebut tidak berlaku bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presidan Joko Widodo pada hari Minggu, 4 November 2018 pukul 06.20 WIB mengemudi sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten dan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor dikemudikannya namun tidak dilakukan penindakan langsung (tilang) oleh pihak kepolisian," tulis Eliadi, seperti dikutip dari laman resmi MK, Jumat (10/1/2020).

Menurut Eliadi, aturan yang tidak berlaku bagi Jokowi telah melanggar asas kesamaan di mata Hukum (Equality Before The Law) yang terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945.(*)

 Sumber : detikcom /  Editor : dodi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 31 Maret 2020 - 08:00:53 WIB

    Lagi, Kebijakan Anies Baswedan Ditolak Anak Buah Jokowi

    Lagi, Kebijakan Anies Baswedan Ditolak Anak Buah Jokowi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sejak virus Corona (COVID-19) mewabah di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan memutus mata rantai wabah ini. Namun berulang kali pula kebijakan te.
  • Senin, 30 Maret 2020 - 19:29:37 WIB

    Jokowi Berang! Pemda Jangan Buat Kebijakan Tanpa Konsultasi

    Jokowi Berang! Pemda Jangan Buat Kebijakan Tanpa Konsultasi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi, kata Doni, mewanti-wanti kepada.
  • Senin, 30 Maret 2020 - 16:15:58 WIB

    Jokowi Ingatkan Pemda: Karantina Wilayah Kewenangan Pusat

    Jokowi Ingatkan Pemda: Karantina Wilayah Kewenangan Pusat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -  Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan karantina wilayah terkait virus corona (Covid-19) jadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah..
  • Senin, 30 Maret 2020 - 15:23:00 WIB

    Cegah Corona, Jokowi Siapkan Perpres dan Inpres Mudik

    Cegah Corona, Jokowi Siapkan Perpres dan Inpres Mudik JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatur soal mudik lebaran demi mencegah persebaran virus corona (covid-19)..
  • Senin, 30 Maret 2020 - 13:26:26 WIB

    Jokowi: 14 Ribu Orang Tinggalkan Jakarta Sepekan Terakhir

    Jokowi: 14 Ribu Orang Tinggalkan Jakarta Sepekan Terakhir JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -  Presiden Joko Widodo menyatakan telah terjadi percepatan arus mudik sejak DKI Jakarta menetapkan tanggap darurat virus corona (covid-19). Pemerintah provinsi Jakarta diketahui telah menetapkan ta.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM