Sengketa Natuna Tak Akan Pernah Selesai


Ahad, 12 Januari 2020 - 18:01:41 WIB
Sengketa Natuna Tak Akan Pernah Selesai Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut sengketa antara Indonesia dengan China di laut utara Natuna tak akan pernah selesai. Pasalnya baik Indonesia maupun China sama-sama ngotot enggan mengakui klaim masing-masing atas perairan utara Natuna.

Indonesia mengklaim bahwa laut utara Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atas dasar Kovensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Sementara China mengakui bahwa pihaknya berhak atas sumber daya alam di Natuna berdasarkan sembilan garis putus-putus versi mereka.

"Masalah itu tidak selesai sampai akhir zaman," kata Hikmahanto saat diskusi 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok' di Jakarta, Minggu (12/1). 

Wilayah laut utara Natunan kerap jadi sengketa. Bukan hanya dengan China, sengketa menurut Hikmahanto juga pernah terjadi dengan Vietnam.

Bedanya saat itu Vietnam mengakui dasar klaim Indonesia sehingga perundingan bisa digelar.

"Tapi kalau dengan China bagaimana kjta bernegosiasi, kalau kita saja tidak mengakui dasar dari klaim mereka sebaliknya China juga tidak akan bernegosiasi. Dia tidak mengakui klaim Indonesia," katanya.

Garis putus-putus yang diklaim China diketahui juga bersinggungan dengan negara lain. Bahkan dengan dengan negara lain seperti Filipina, Malaysia dan Vietnam, klaim China itu tumpang tindih dengan wilayah kedaulatan negara-negara tersebut

"Tapi dengan Indonesia itu nggak bersinggungan (dengan wilayah kedaulatan) bukan di 12 Mil. Tapi bersinggungan dengan ZEE (Zona ekonomi eksklusif)," ujar

China mengklaim wilayah utara Natuna masuk dalam wilayah ekonomi mereka berdasarkan sejarah. China bahkan mengirim nelayan untuk langsung mengambil ikan.

Hikmahanto berharap agar pemerintah memberikan kemudahan kepada nelayan yang ingin mencari ikan di wilayah perairan Natuna. Salah satunya dengan memfasilitasi nelayan untuk melaut di sana sehingga bisa mendorong nelayan China untuk keluar dari ZEE itu.

"Nah di sini nanti pemerintah, Menteri KKP harus memberi insentif supaya hadir. Kan kalau dari China dengan kekuatan finansial di pemerintahnya sekarang bahwa mereka membiayai nelayan yang mereka klaim," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah akan memobilisasi 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan menuju perairan Natuna Utara. Tujuannya, meningkatkan kehadiran fisik di Natuna Utara dan menegaskan bahwa perairan itu milik Indonesia.

Kelompok nelayan Natuna menolak rencana kedatangan ratusan nelayan pantura Jawa.

Ketua nelayan Desa Sepempang Natuna Hendri mengungkapkan alasan penolakan salah satunya penggunaan alat tangkap cantrang yang digunakan oleh nelayan Pantura

"Alat tangkap cantrang dapat merusak ikan dan biota laut lainnya, sehingga akan merugikan nelayan itu sendiri," kata Hendri seperti dikutip dari Antara, Minggu (12/1).

Selain itu, nelayan pantura menggunakan kapal yang lebih besar dan peralatan tangkap modern. Hal ini membuat nelayan lokal sulit bersaing mengingat peralatan yang digunakan masih tradisional yaitu pancing ulur.(*)

 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM