Kasus Suap, Akhirnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ngaku Teken Surat PAW untuk Harun Masiku


Ahad, 12 Januari 2020 - 21:58:00 WIB
Kasus Suap, Akhirnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto  Ngaku  Teken Surat PAW untuk Harun Masiku Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sebelum konferensi pers tentang pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). (republika)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Surat pergantian antarwaktu (PAW) Nazarudin Kiemas terhadap Calag PDIP Harun Masiku ditandatangani  oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Hal tersebut diakui Sekjen PDIP  Hasto Kristiyanto. Surat tersebut merupakan bagian dari adminstrasi kepartaian.

Dia juga mengatakan, siap jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan keterangan terkait kasus PAW caleg PDIP yang menjerat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"Kalau tanda tangannya betul karena itu sudah dilakukan secara legal," ujar Hasto di lokasi Rakernas PDIP, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Menurutnya PDIP mendukung sepenuhnya proses hukum di KPK. Termasuk kasus yang melibatkan Harun Masiku. "Lahir batin kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara harus menjunjung hukum tanpa kecuali," katanya.

Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan surat PAW caleg PDIP Harun Masuki ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

"Sebetulnya kalau surat menyurat administratif bisa pokoknya pimpinan partai. Tapi yang terakhir (surat PAW atas nama Harun Masiku) memang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen," ujar Arief di Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Dalam rapat pleno KPU memutuskan tidak menyetujui Harun Masiku menjadi pengganti antarawaktu calon anggota DPR terpilih yang meninggal dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas karena dinilai bertentangan dengan aturan. 

Pengganti Nazarudin seharusnya calon anggota DPR dengan suara terbanyak berikutnya di bawah Nazarudin di daerah pemilihan (dapil) yang sama, bukan pada Harun Masiku yang jauh diurutan bawah. (ins)

loading...
 Sumber : inews /  Editor : dodi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]