Kasus Cerai Tinggi, DPRD Sumbar Akan Evaluasi Perda Ketahanan Keluarga


Senin, 13 Januari 2020 - 17:51:31 WIB
Kasus Cerai Tinggi, DPRD Sumbar Akan Evaluasi Perda Ketahanan Keluarga Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Selama tahun 2019 lebih dari 8.849 kasus perceraian terjadi di Sumbar, persoalan ini mendapat sorotan dari Komisi V DPRD Sumbar. Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Syahrul Furqan mengatakan, semua pihak terkait harus andil membantu menekan tingginya angka perceraian ini 

"Banyak faktor yang memicu perceraian, bisa jadi karena ekonomi, ketidakcocokan, pertengkaran yang terus menerus dan lainnya. Kami sangat prihatin dengan angka yang disampaikan Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sumbar tersebut, DPRD mendorong pemerintah dan semua pihak terkait, andil membantu melakukan pembenahan, mulai dari segi ekonomi, agama, atau spiritual," ujar Syahrul Furqan di gedung DPRD Sumbar, Senin (13/1).

Syahrul juga mendorong aplikasi Perda Ketahanan keluarga yang telah disahkan DPRD Sumbar pada Desember 2018 lalu bisa berjalan optimal. Dengan optimalnya penerapan Perda Ketahanan Keluarga, diharapkan penguatan terhadap keluarga-keluarga yang rawan dengan perceraian bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Untuk Perda Ketahanan Keluarga, kami akan evaluasi pelaksanaan di lapangannya seperti apa. Jika penerapannya belum optimal, melalui pemerintah daerah kami akan dorong agar pelaksanaan di bawah bisa maksimal," tukas dewan dari Fraksi PAN tersebut.

Lebih lanjut ia menyampaikan, karena Sumbar sudah memiliki Perda yang berhubungan dengan penguatan keluarga, jika proses di lapangan pemerintah daerah membutuhkan anggaran untuk pembinaan dan penguatan untuk keluarga-keluarga yang rawan dengan perceraian tersebut, DPRD siap mendukung penganggarannya.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Sumbar, Sitti Izzati Aziz menuturkan, akhir tahun 2018 lalu DPRD Sumbar memang telah menetapkan Ranperda Ketahanan Keluarga menjadi Perda. 

Aturan ini dilahirkan oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dengan latar belakang, ketahanan keluarga merupakan persoalan penting yang berkaitan erat dengan pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di segala bidang.

Karena Perda Ketahanan Keluarga ini baru disahkan akhir tahun 2018, sambung Sitti, saat ini pihaknya belum menerima informasi dari pemerintah daerah apakah Perda itu sudah ada Pergubnya, dan sosialisasinya di lapangan  bagaimana.

"Namun demikian dalam waktu dekat akan kami evaluasi. Jika pergubnya belum ada, akan didorong disegerakan, namun kalau Pergubnya sudah terbit, kami minta Pemprov meningkatkan sosialisasi dan berkordinasi dengan kabupaten kota untuk menindaklanjuti subtansi dari Perda tersebut, sehingga regulasi yang ada bisa aplikatif di lapangan," tukas Sitti yang juga anggota Komisi V DPRD Sumbar tersebut. (h/len)

Reporter : Leni /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM