Ada Apa..? Mesin Milik PT Dempo Sumber Energi Diberi Garis Polisi


Senin, 13 Januari 2020 - 19:59:47 WIB
Ada Apa..? Mesin Milik PT Dempo Sumber Energi Diberi Garis Polisi Salah satu mesin pemecah batu yang diberi garis polisi.

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Polisi Daerah (Polda) Sumatera Barat, memasang garis polisi pada mesin stone crusher atau mesin pemecah batu di lokasi pembangunan PLTMH PT Dempo Sumber Energi di Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (12/1).

"Pemasangan police line dilakukan karena pengoperasian mesin diduga melanggar undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," ujar Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto saat dihubungi wartawan di Painan.

Sebelumnya, Koordinator Lapangan (Korlap) PT Dempo Sumber Energi, Veri menyebutkan, mesin stone crusher dioperasikan setelah pihaknya mengantongi izin khusus dari Pemprov Sumatera Barat.

Hal itu dikatakannya pada, Selasa 24 Desember 2019, ketika pihaknya menggelar pertemuan dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Pesisir Selatan di lokasi tersebut, termasuk dengan sejumlah wartawan dan LSM yang bertugas di daerah setempat.

Sementara, Direktur Utama PT Dempo Sumber Energi, Angga Septia, ketika dihubungi belum memberikan keterangan terkait pemasangan garis polisi tersebut.

Pada Jumat (10/1) Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat bersama dengan timnya juga berkunjung ke lokasi pembangunan PLTMH PT Dempo Sumber Energi dan melihat dari dekat aktivitas penambangan galian C di Pelangai Gadang.

Hanya saja ketika yang bersangkutan dihubungi wartawan, ia menyebut laporan kegiatan secara keseluruhan masih digodok, jika selesai barulah pihaknya berkenan untuk dipublikasikan.

Sebelumnya, ketika Yozarwardi dikonfirmasi terkait aktivitas penambangan itu, Dinas Kehutanan Sumbar kata dia, belum memberikan rekomendasi terkait kegiatan di kawasan hutan tersebut.

"Ya, pihak Dempo tidak ada meminta rekomendasi, sehingga dokumen tersebut tidak pernah kami berikan," katanya.

Bahkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat, mengaku belum mengeluarkan izin PT Dempo Sumber Energi di Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, penyebabnya masih terganjal akta asli perusahaan.

Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi menyebutkan, sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) PT. Dempo harus mengurus banyak izin. Belum lagi, persoalan tenaga asing, termasuk keaslian akta perusahan yang menjadi syarat verifikasi untuk mengeluarkan izin.

"Tapi dokumen yang lainnya sudah lengkap. Masalahnya ya itu tadi, akta perusahaannya. Sudah beberapa kali mengajukan, tapi belum bisa diterima. Sebab, untuk verifikasi harus yang asli," ujarnya.

Ia menilai ada sejumlah kelalaian dalam pengurusan izin tersebut, diduga karena minimnya informasi dari pihak PT. Dempo dan lemahnya memahami bahasa terhadap pengurusan izin, diarenakan rata-rata pemegang kendalinya berasal dari Cina.

"Mungkin karena kurang informasi saja, sehingga akta tersebut jadi terkendala. Namun, itikad untuk mengurus izin kami lihat sangat bagus," tuturnya.

Ia menjelaskan, sejumlah izin yang harus dimiliki PT. Dempo Sumber Energi untuk meneruskan kegiatan di Pelangai Gadang, diantaranya adalah izin Galian C yang mesti diurus di DPMPTSP Sumbar, dan Stone Crusher di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat.

"Ya, izinnya itu ada yang diurus pada dinas kami dan di BKPM pusat. Disini kami verifikasi juga aktanya. Kalau yang dipusat sudah dua kali diurus, namun tetap ditolak menyangkut persoalan aktanya juga," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Harian Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Indonesia, Soni mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memanggil PT. Dempo Sumber Energi. Hal itu sekaitan dengan sejumlah pelanggaran yang mana beroperasi dulu, baru mengurus izin.

"Kami mendesak KLHK memanggil PT Dempo Sumber Energi yang beroperasi di Pelangai untuk diminta keterangan dan penjelasan sesuai aturan Undang-undang yang berlaku," katanya.

Bahkan, LPHP sendiri sudah menyurati KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor 219/DPP LPLH/DUMAS/XII/2019 yang dikirimkan setelah melakukan investigasi langsung terkait laporan sejumlah masyarakat.

"Kami berharap Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Terpadu KLHK sangat perlu menindaklanjutinya. Sebab, ini berkaitan dengan alam dan masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, peletakan batu pertama PLTMH PT Dempo Sumber Energi dilaksanakan pada Minggu, 5 Agustus 2018, hal ini guna menyokong kegiatan pembangkit listrik daerah setempat dengan investasi sekitar Rp270 miliar.

Anggaran tersebut, bakal dibangun untuk pembangunan dua unit pembangkit listrik masing-masingnya menghasilkan listrik 9,8 megawatt dan 3,6 megawatt.

Tak hanya itu, daya sebesar itu diklaim PT Dempo bakal mampu menjangkau seluruh Kecamatan Ranah Pesisir dan ke kecamatan tetangga lainnya, seperti Lengayang dan Linggo Sari Baganti.

Hingga berita ini diturunkan, Haluan masih berupaya menghubungi pihak PT Dempo melalui nomor Hp dan WhatsApp Veri yang dipercaya sebagai Koordinator Lapangan (Korlap). Namun, belum mendapat keterangan resmi dari yang bersangkutan,” tutupnya (h/efz)

Reporter : Efrizal /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM