Petugas Medis Menuntut “Kue” di RSUD M Natsir Solok


Selasa, 14 Januari 2020 - 09:10:27 WIB
Petugas Medis Menuntut “Kue” di RSUD M Natsir Solok Sejumlah petugas kesehatan melakukan aksi unjuk rasa di RSUD M Natsir Kota Solok, Senin (13/1). Mereka menuntut transparansi keuangan di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu. Rivo Septi Andries

Laporan: Rivo Septi Andries
SOLOK, HARIANHALUAN.COM – Senin (13/1) pagi, tampaknya menjadi hari yang berbeda bagi Yuliarni. Petugas medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mohammad Natsir, Kota Solok itu tak langsung bekerja melayani pasien. Ia justru melayani pertanyaan yang dilontarkan wartawan, dalam aksi unjuk rasa puluhan petugas medis (perawat dan bidan). Tampak gugup, tapi iya yakin dengan apa yang disampaikannya.

Yuliarni, dan puluhan teman-temannya menuntut adanya transparansi keuangan rumah sakit. Karena ada beberapa hak perawat, dan bidan yang belum diberikan.
“Kami sebagai petugas pelayanan mempunyai hak yakni Jasa Pelayanan (JP) itu untuk perawat dan bidan yang melayani. Dan sejak Juni hingga akhir Desember 2019 kami belum menerimanya,” ujar Yuliarni.

Ia menyampaikan, Jasa Pelayanan itu diterima oleh petugas berbeda-beda. Dimulai dari Rp3,5 juta bahkan ada yang hanya Rp800 ribu. Hal inilahnya yang membuat puluhan petugas dengan logo di tangan kanan tertulis BHAKTI HUSADA itu bereaksi.

Bahkan aksi protes itu ternyata bukan yang pertama, pada Oktober 2019 ia bersama petugas lainnya juga mengeluhkan hal tersebut. Namun, pada saat itu pihak manajemen memfasilitasi pertemuan, dan berjanji bakal menyelesaikannya.

“Tapi anehnya, pasca pertemuan justru Jasa Pelayanan yang diterima petugas turun dari sebelumnya. Kalau alasannya ada penambahan petugas perawat yang baru itu hanya sekitar 30 orang, dan itu menurut kami tidak mempengaruhi,” tuturnya.

Petugas lainnya, Edi juga mengungkapkan, kalau ada alasan pembayaran tersebut karena BPJS Kesehatan belum membayarkannya ke rumah sakit, justru menjadi aneh. Karena menurutnya jika dilihat dari situsnya, itu sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sampai Desember.

“Nah kalau dari BPJS Kesehatan sudah dibayarkan, ga mungkinkan situsnya itu bohong. Satu hal lagi kalau alasannya ada penambahan karyawan baru, kenapa kami yang menjadi korban, sementara JP manajemen tidak berkurang,” kata Edi.

Mengacu pada Permenkes Nomor 21 tahun 2016 tentang dana kapitasi, Jasa Pelayanan adalah uang tambahan bagi petugas rumah sakit yang berasal dari dana kapitasi (pembayaran untuk rumah sakit dari BPJS Kesehatan). 

Direktur RSUD M Natsir, drg. Basyir Busnia menjelaskan, semua hal yang dilakukan oleh rumah sakit sudah sesuai prosedur.
“Jadi kami dari rumah sakit sudah berusaha untuk transparansi dan semua kebijakan tentu ada dasarnya. Dan dasarnya itu disusun atas keterlibatan semua pihak dan di SK kan. Jadi semua unsur dilibatkan,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk menanggapi aksi petugas tersebut, pihaknya sudah meminta perwakilan aksi, tapi tak ada satu pun yang mau dengan alasan mereka aksi tanpa perwakilan. Bahkan menurutnya, tidak adanya perwakilan yang hendak bertemu menyulitkan pihak rumah sakit untuk menunjukkan transparansi tersebut.

“Mereka hanya menyatakan tuntutan lewat secarik kertas aja. Tapi kami tetap ingin menunjukkan transparansi itu. Mengenai Jasa Pelayanan itu bisa diklarifikasi ke bagaian keuangan, kami siap membukanya. Nah mereka (peserta aksi) kan ada perwakilannya, contoh di ruangan ada namanya kepala ruangan (Karu) lalu kepala keperawatan dan komite keperawatan. Dan semuanya ini sudah kami informasikan kepada perwakilannya ini,” tutur Basyir.

Untuk klaim BPJS Kesehatan, menurutnya itu bisa dilihat dan ditanyakan ke manajemen. Berapa yang masuk ke rumah sakit dan totalnya. Selain itu, pada April 2019 rumah sakit menerima 94 pegawai baru. Hal ini menurutnya mempengaruhi, atau turunnya Jasa Pelayanan yang diterima petugas.

“Dulu pegawai (penerima Jasa Pelayanan) kita 300 orang,sejak April kita mendapat pegawai 94 orang. Jadi sekarang pembaginya dari 300 menjadi 400, otomatis itu pasti turun. Jadi kue yang dibagi sama dengan bulan yang lalu, itu sama. Cuma pembaginya naik 100 orang, jadi otomatis turun. Ini sudah kami jelaskan di apel pagi, ini pasti turun tak akan naik. Disamping pembaginya banyak, yang kedua klaim BPSJS masih banyak yang terpending,” ujarnya.

“Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah dengan pola baru, yakni remunerasi, dan ini sudah dijalakan ada lima tahap, tahap pertama kita pakai jasa konsultan (pihak ketiga) dan sudah disosialisasikan bagaimana teknisnya dari tahap 1,2, 3 dan selanjutnya,” ucapnya menambahkan.

Menurutnya, proses itu sudah berjalan selama 6 bulan, dan pada Desember sudah masuk tahap 5, dan pada saat itu hadir konsultan dan semua perwakilan.
“Saya rasa remunerasi bisa menjawab semua kebutahan kita ini. Tapi untuk memuaskan semua orang tentu agak sulit, karena kebijakan ini diambil secara bersama bukan person to person. Kami (semua karyawan) ada sekitar 800 orang mungkin ada yang tidak puas, tapi karena keputusan bersama kita siap menjalankanya bersama,” kata Basyir.

Sementara, Wakil Direktur Keuangan RSUD M Natsir, Yopi Oktavia menjelaskan, mengacu pada Peraturannya, pembagian jasa pelayanan untuk rumah sakit sampai 50 persen, dan untuk RSUD M Natsir berada di 40 persen.

“Ini berdasarkan pendapatan rumah sakit, jadi ini sebagai pembaginya, dihitung jumlah pegawainya berapa. Kalau dibandingkan dengan RS Ahmad Mochtar (Bukittinggi) memang beda pendapatan, kita di bawah RSAM,” katanya.

Kalau masalah keterlambatan pembayaran, Yopi menjelaskan bahwa tak ada keterlambatan yang dilakukan oleh rumah sakit.
Tapi mungkin, karena 90 persen pasien di RSUD M Natsir adalah pasien BPJS Kesehatan maka tentunya menunggu pembayaran dari BPJS Kesehatan.

“Nah kita sama-sama tahulah, masalah BPJS ini kan sudah nasional, bukan Sumbar saja , jadi memang ada ketelambatan dari BPJS Kesehatan,” kata Yopi.
Terkait aksi yang dilakukan sejak pagi hingga siang itu, diakui oleh petugas mengganggu pelayanan yang ada. Namun hal itu tidak berlangsung lama.

“Ya sedikit banyaknya tentu mengganggu layanan. Tapi di sini kan masih ada petugas lain (status kontrak). Jadi yang ikut ini semua PNS,” ucap salah seorang peserta aksi yang enggan namanya ditulis.

Dari pantauan Haluan ke ruangan anak, tak terlihat petugas medis yang berjaga, hanya ada meja dan kursi di lorong bangsal anak tersebut. Begitu juga di ruangan kebidanan tak terlihat petugas.

RSUD M Natsir Kota Solok berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumbar, dan masuk kategori rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rumah sakit BLUD memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat.(*)

 Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM