RDP Komisi II Dengan Institusi Penyelenggara Pilkada, Guspardi Gaus Sampaikan Catatan Penting 


Selasa, 14 Januari 2020 - 18:51:03 WIB
RDP Komisi II Dengan Institusi Penyelenggara Pilkada, Guspardi Gaus Sampaikan Catatan Penting  Anggota DPR RI asal Dapil Sumbar II Guspardi Gaus bersalaman dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman usai RDP Komisi II dengan mitra kerja, Selasa (14/1). Ist

JAKARTA, HARIANHALUAN,COM - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 3 institusi utama yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, yakninya KPU RI, Bawaslu RI, dan juga DKPP RI, Selasa (14/1).

Dikesempatan ini, anggota Komisi II DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Sumbar II, Guspardi Gaus menyampaikan beberapa catatan penting terhadap tiga institusi yang akan mendukung suksesnya Pilkada serentak 2020 tersebut. Diantaranya, Guspardi Gaus menyayangkan terjadinya peristiwa OTT dari KPK terhadap salah satu Komisioner KPU RI yang baru-baru ini terjadi.

Ia berpandangan OTT KPK terhadap Komisioner KPU ini, merupakan insiden yang  meluluhlantakkan kepercayaan publik kepada lembaga yang selama ini sangat dipercaya tersebut. "Ini akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sekali publik merasa dibohongi dan dikecewakan, akan sangat sulit untuk percaya kembali. KPU harus memprioritaskan tugas maha berat ini, yaitu mengembalikan kepercayaan publik," katanya.

Selain itu, Guspardi juga mengingatkan kepada Bawaslu agar lebih awas lagi untuk memperhatikan pelaksanaan Pemilu ke seluruh struktur dan jajarannya. Insiden yang menimpa KPU tadi, harus menjadi momentum bagi Bawaslu untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai institusi pengawas pelaksanaan pemilihan umum.

Lebih lanjut anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini menyoroti tentang sebagian besar peserta pilkada serentak 2020 yang merupakan petahana. Menurut Guspardi, sesuai dengan pengalamannya di lapangan ketika menjadi peserta pilkada-pilkada sebelumnya, hal ini akan berpotensi menimbulkan main mata atau kongkalikong antar peserta dengan pelaksana pilkada serentak 2020 nanti. 

"Sebagai bukti, sudah banyak bertebaran APK di berbagai titik dari para gubernur/bupati/walikota yang juga akan menjadi peserta pilkada 2020. Di sini saya ingatkan KPU agar mengantisipasi potensi kecurangan terselubung di daerah-daerah tempat berlangsungnya pilkada serentak 2020," tegasnya.

Terakhir, Guspardi mempertanyakan dan meminta klarifikasi dari KPU terkait anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020. Anggaran yang diajukan KPU adalah  Rp11 triliun lebih, sedangkan yang dikabulkan hanya Rp9 triliun rupiah lebih. Di sini ia mengingatkan jangan sampai masalah anggaran menjadi penghambat kinerja KPU dan menjadi alasan tidak maksimalnya pelaksanaan pilkada serentak 2020. (h/len)

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]