Raker dengan Menkeu, Alirman Sori: Aturan Pengelolaan Dana Desa Masih Tumpang Tindih


Rabu, 15 Januari 2020 - 00:17:25 WIB
Raker dengan Menkeu, Alirman Sori: Aturan Pengelolaan Dana Desa Masih Tumpang Tindih Usai Raker, Senator Sumbar Alirman Sori disalami Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Alirman Sori, anggota DPD RI dari Dapil Sumatera Barat   mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai Bendahara Negara untuk terus memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana transper daerah secara progresif.

"Tujuannya agar   kinerja keuangan daerah dalam politik penganggaran di daerah benar-benar berimplikasi untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat," tegas Alirman Sori dalam  Raker Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung DPD RI,   Selasa (14/1/2020).

Raker  tersebut membahasa  tentang efektifitas pengelolaan dana transper daerah (dana perimbangan, dana otsus dan dana penyesuaian) untuk percepatan pembangunan daerah.

Terkait kebijakan pengelolaan   anggaran dana desa, Alirman Sori mengingatkan  harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat mengingat pengaturan pengelolaan dana desa diatur oleh beberapa kementrian yang bisa berdampak terhadap efektifitas pengolalaan  penggunaan dana desa dengan aturan yang tumpang tindih, sehingga menyulitkan para kepala desa dan perangkatnya menjalankan otoritas kebijakan pembangunan di desa.

Hasil temuannya  dilapangan di masa reses terkait dana desa, karena disharmonisasi  antara Permendagri dan Permendes  yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, hal  ini berdampak serius terhadap pengelolaan dana desa.

"Untuk mengatasi persoalan tersebut,  pemerintah tentu harus melakukan harmonisasi peraturan perundangan, termasuk peraturan menteri yang saling tumpang tindih," tegas senator dari Sumbar ini.

Lebih lanjut disampaikan, persoalan adalah RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat sudah masuk dalam prioritas 2020. Keberadaan RUU HKPD ini untuk jadikan UU HKPD sangat penting dan strategis untuk menata hubungan keuangan pusat dan daerah.

"RUU HKPD adalah merupakan inisiatif antara Pemerintah dan DPD RI, berdasarkan aturan jika RUU inisiatif diajukan oleh dua lembaga harus disepakati untuk menjadi inisiatif satu lembaga, dan berdasarkan musyawarah mufakat menjadi inisiatif Pemerintah, dengan catatan DPD RI terlibat dalam pemabasan tingkat satu sampai selesai, sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945, pasal 22D ayat (2), " tegas Alirman Sori. (dn/*)


 Editor : DODI NJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM