Kasus Pengrusakan Hutan Cagar Alam Maninjau Dilimpahkan Ke Kejaksaan 


Rabu, 15 Januari 2020 - 16:34:32 WIB
Kasus Pengrusakan Hutan Cagar Alam Maninjau Dilimpahkan Ke Kejaksaan  Tersangka pengrusakan Hutan Cagar Alam Maninjau saat dibawa ke Kejaksaan Negeri Agam. HIDAYAT

AGAM,HARIANHALUAN.COM- Kepolisian Resor Agam, menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kasus pengrusakan Hutan Cagar Alam Maninjau ke Kejaksaan Negeri Agam, Rabu (15/1).

Penyerahan dilakukan  setelah seluruh berkas penuntutan dinyatakan lengkap Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agam. Yang bersangkutan ditangkap sebelumnya setelah melakukan perambahan hutan  di Rimbu Kapulun, Jorong Sungai Puar, Nagari Sungai Puar, Kecamatan Palembayan. 

Kapolres Agam AKBP Dwi Nur Setiawan didampingi Kasat Reskrim Pokres Agam AKP Farel Haris di Lubuk Basung, mengatakan, kedua ersangka tersebut adalah BN (27) dan RA (26).

Ia mengatakan, kasus tersebut berawal saat yang bersangkutan ditangkap anggota Polres Agam dan Balai Konservasi Sumber Daya (BKSDA) Resor Agam saat mengolah kayu di Hutan Cagar Alam pada Kamis (31/10).

" Pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Agam setelah berkas keduanya sudah dinyatakan lengkap. Adapun barang bukti kayu 28 lembar, satu unit alat pembawa kayu dua unit mesin, pemotong kayu," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, kedua tersangka terbukti melakukan pengrusakan hutan Cagar Alam di Rimbu Kapulun, Jorong Sungai Puar, Nagari Sungai Puar, Kecamatan Palembayan.

Dikatakannya, selama proses penyidikan dua tersangka sangat kooperatif dalam memberikan keterangan. " Tidak ada kendala selama penydidikan, keduanya kooperatif," jelasnya. 

Perbuatanya tersangka dikenakan Pasal 82 ayat (1) huruf B dan C Jo Pasal 12 huruf B dan C Jo Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 Huruf F Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan atau Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Kovservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

" Akibat berbuatannya tersangka terancam hukuman penjara maksimal selama lima tahun, Serta denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar. Dalam kasus ilegaloging ini pihaknya, akan terus meningkatkan kerjasama dengan BKSDA," Jelas Dwi. (h/yat)

Reporter : RAHMAT HIDAYAT /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM