2020 Disebut Jadi Tahun yang Mengancam Rakyat


Kamis, 16 Januari 2020 - 08:18:43 WIB
2020 Disebut Jadi Tahun yang Mengancam Rakyat Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kondisi pelanggaran HAM dan kebebasan hak sipil sepanjang 2019 tercatat memburuk. Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengungkapkan indikator kian buruknya perlindungan HAM dan kebebasan sipil tergambar dari peningkatan kasus pelanggaran hak di pelbagai sektor.

"Tahun kemarin [2019] itu memburuk, sehingga kami memproyeksikan tahun 2020 akan menjadi tahun yang mengancam kehidupan rakyat atau warga," jelas Asfinawati di kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (15/1).

Penanda pertama, lanjut Asfin, terkait kasus pelanggaran hak kemerdekaan berpendapat dimuka umum. Lembaga ini mencatat ada 87 kasus meliputi pembatalan izin kegiatan, penghalangan kegiatan, razia, hingga pembubaran paksa kegiatan.

Selanjutnya kata Asfinawati, soal kriminalisasi terhadap pembela HAM. Dia mencontohkan salah satu korban yang merupakan pengacara YLBHI Era Purnama Sari.

"Bukan mau mengatakan pembela HAM lebih tinggi daripada mereka yang dibela, tapi kalau orang yang membela saja -demi hukum-mendapatkan serangan, kriminalisasi, apalagi yang dibela? Padahal seorang advokat, melakukan pembelaan adalah bagian dari tugas yang dijamin UU," tukas dia.

Kondisi HAM 2019 diperburuk oleh proses peradilan yang disebut YLBHI sarat pelanggaran hak. YLBHI menemukan peningkatan kasus pelanggaran hak dalam mendapatkan peradilan yang jujur dan adil (fair trial).

"Penegakan hukum, sekarang [justru] jadi bagian dari pelanggaran HAM," ungkap Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

YLBHI Ragu Beri Rekomendasi

Isnur lebih lanjut membeberkan pola dan jumlah kasus pelanggaran fair trial sepanjang 2019 cenderung naik dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2018 YLBHI mencatat ada pelanggaran atas fair trial 144 kasus, sekarang meningkat 169.

"Di isu penyiksaan, kalau sebelumnya ketemu 29 kasus, sekarang ini 56 kasus, jadi hampir meningkat 100 persen penyiksaan oleh aparat," papar dia lagi.

Begitupun kasus kriminalisasi. Bila pada 2018 ada 27 kasus dengan 202 korban, Sepanjang 2019 ada 47 kasus dengan korban sebanyak 788 orang.

Berdasar rentetan catatan pelanggaran hak tersebut, YLBHI memproyeksikan kondisi tahun ini bakal semakin mencemaskan. Apalagi jika bertolok pada kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang cenderung mengedepankan pembangunan juga investasi.

"Dan yang lebih mengerikan, trennya bukan sekadar di praktik lapangan arah buruk negara ini. Tetapi semakin hilangnya atau semakin buruknya arah HAM dalam gagasan bernegara dalam sisi pemerintah, visi kepala negara dan statement pejabat dan lain-lain yang hadir dalam keseharian dan diwujudkan dalam praktik rencana kebijakan," Isnur berujar.

Dari paparan pelanggaran HAM tersebut, Asfinawati setengah ragu menyampaikan rekomendasi atas pelbagai bentuk pelanggaran HAM tersebut. Pasalnya, ia merasa, masalah ini telah berulang terjadi dan rekomendasi pun sudah disampaikan hampir saban tahun.

"Tentu saja kami akan membuat rekomendasi formal, DPR seharusnya begini, polisi seharusnya begini. Tapi saya merasa, meskipun diperintahkan oleh teman-teman saya, saya merasa enggan menyampaikan itu. Karena itu sudah pernah dilakukan bertahun-tahun sebelum ini, nyaris sama. Maka kami punya dilema sendiri mengeluarkan isu fair trial ini," ucap dia.

Pada akhirnya Asfinawati tetap mengajak publik untuk mengawal jalannya pemerintahan.

"Pada akhirnya kami menganggap, yang harus dilakukan adalah mengajak seluruh rakyat untuk mengembalikan kekuatan politik, pengurusan urusan publik rakyat secara genuine. Dan mengusir oligarki," tutup Asfinawati.(*)

 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 08 April 2020 - 20:27:58 WIB

    Tak Jadi Berangkat, Pelunasan Dana Haji 2020 Bisa Diambil Lagi

    Tak Jadi Berangkat, Pelunasan Dana Haji 2020 Bisa Diambil Lagi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan pelunasan dana Haji harus dilakukan calon jemaah. Namun, jika nantinya pelaksanaan Haji 2020 tidak dilaksanakan karena pertimbangan situasi pandemi vir.
  • Rabu, 08 April 2020 - 11:07:06 WIB

    Selamat! 96.496 Siswa Lulus SNMPTN 2020, Cek di Situs Ini Jam 13.00 Wib

    Selamat! 96.496 Siswa Lulus SNMPTN 2020, Cek di Situs Ini Jam 13.00 Wib JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pengumuman SNMPTN Tahun 2020 bakal dibuka siang nanti. Ada 96 ribu siswa yang lulus SNMPTN tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Mohammad Nasih dalam .
  • Selasa, 07 April 2020 - 13:06:47 WIB

    Luhut Siapkan Jurus Kendalikan Mudik 2020, Seperti Apa Ya?

    Luhut Siapkan Jurus Kendalikan Mudik 2020, Seperti Apa Ya? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah saat ini sedang merumuskan kebijakan untuk mengendalikan mudik 2020 dalam rangka mencegah penyebaran virus corona (Covid-19)..
  • Senin, 06 April 2020 - 21:15:31 WIB

    Akhir Tahun 2020 Nanti, Bendungan Bendo Siap Digenangi Air

    Akhir Tahun 2020 Nanti, Bendungan Bendo Siap Digenangi Air JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional melalui pembangunan tampungan air baik bendungan maupun embung di berbaga.
  • Kamis, 02 April 2020 - 23:55:55 WIB

    Estimasi BIN: Positif Corona di RI Capai 100 Ribu pada Juli 2020

    Estimasi BIN: Positif Corona di RI Capai 100 Ribu pada Juli 2020 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan pemodelan yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai estimasi jumlah kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Hasilnya, jumlah positif Co.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM