KPK Panggil Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ada Apa?


Kamis, 16 Januari 2020 - 10:23:19 WIB
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ada Apa? Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Penyidik KPK memanggil Wakil Ketua MPR Zulklifi Hasan sebagai saksi kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun. Politikus PAN itu dipanggi sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Palma.

"Dipanggil untuk tersangka PT Palma," kata Plt Jubir Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu dipanggil dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Kehutanan (KLHK) periode 2009-2014. Selain Zulhas, KPK juga memanggil Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Tahun 2014 pada Kementerian Kehutanan, Masyhud.

PT Palma Satu sendiri merupakan tersangka korporasi. Perusahaan itu ditetapkan KPK sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan kasus suap yang menjerat Annas Maamun ini. PT Palma Satu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Perusahaan yang mengajukan permintaan pada Gubernur Riau Annas Maamun, yaitu PT Palma Satu dkk, tersebut diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro. SUD (Surya Darmadi) diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri Terta) merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini," kata Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M Syarif, di Senin (29/4/2019).

Selain itu, KPK menetapkan dua tersangka lain yakni Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 25 September 2014, pada Annas Maamun sebagai Gubernur Riau saat itu dan Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap. (*)

 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 27 Maret 2020 - 22:16:42 WIB

    KPK Perpanjang Penahanan Bupati Solok Selatan Nonaktif Muzni Zakaria

    KPK Perpanjang Penahanan Bupati Solok Selatan Nonaktif Muzni Zakaria JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperpanjang penahanan Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria (MZ). Dia adalah tersangka kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok.
  • Sabtu, 21 Maret 2020 - 01:52:16 WIB

    DPR: KPK Harus Awasi Pengadaan Rapid Test Corona

    DPR: KPK Harus Awasi Pengadaan Rapid Test Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pengadaan rapid test atau tes cepat virus corona (Covid-19). Menurutnya, pelibatan KPK diper.
  • Jumat, 13 Maret 2020 - 11:09:40 WIB

    Waduh! Ketua KPK Firli Bahuri Didesak Mundur

    Waduh! Ketua KPK Firli Bahuri Didesak Mundur JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mundur. Firli dinilai gagal membangun komitmen pemberantasan korupsi usai tak mampu menangkap buron a.
  • Selasa, 10 Maret 2020 - 07:54:54 WIB

    Samin Tan Mangkir, KPK Ultimatum soal Upaya Perintangan

    Samin Tan Mangkir, KPK Ultimatum soal Upaya Perintangan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Tersangka KPK dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Samin Tan kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan, Senin (9/3). KPK meng.
  • Selasa, 10 Maret 2020 - 02:03:20 WIB

    Religiusitas Dihapus dari Etika Lembaga, KPK Menuju Sekuler

    Religiusitas Dihapus dari Etika Lembaga, KPK Menuju Sekuler JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengkritik keras sikap Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghilangkan diksi atau makna 'religiusitas' seperti yang tercantum pada nilai d.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM