KPU Dharmasraya Ajak Pers Awasi Rekrutmen PPK


Kamis, 16 Januari 2020 - 14:54:33 WIB
KPU Dharmasraya Ajak Pers Awasi Rekrutmen PPK SUASANA konferensi pers antara KPU Dharmasraya dengan wartawan peliput di Dharmasraya terkait PKPU tentang jadwal Pilkada. MARYADI

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dharmasraya, ajak insan pers mengawasi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah diumumkan dan akan menerima pendaftaran pada Sabtu (18/01) besok."Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Memilih dan Partisipasi Pemilih, Donny Kartago, didampingi Zainal Effendi Divisi Hukum dan Pengawasan dan Adriadi Divisi Teknis Pungut Hitung serta Kasubag Hukum Johanes Tigor, di Pers Room, Kamis (16/01).

Dijelaskannya, sesuai dengan PKPU No 16 Tahun 2019, KPU akan melaksanakannya yaitu pembentukan PPK dengan membuka pendaftaran yang sudah diumumkan tanggal 15 Januari lalu dan akan menerima berkas pendaftaran pada Sabtu besok, yang mana akan diikuti juga pembentukan PPS dan KPPS sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Untuk itu ulasnya, perlu kiranya KPU menggandeng insan pers dalam mengawasi rekrutmen tersebut dan memberikan informasi kepada masyarakat, agar melaporkan calon penyelenggara Pemilu di kecamatan dan sampai ke nagari apabila melanggar dari persyaratan yang sudah di sampaikan dan ditetapkan oleh KPU."Untuk persyaratan secara umum seperti WNI, umur 17 tahun, sehat jasmani dan rohani dan lainnya, hal yang sudah lazim dibuat oleh setiap penerimaan atau lowongan,"kata Donny Kartago.

Namun katanya, yang sangat sensitif dan sulit diketahui apabila calon penyelenggara itu terafiliasi dengan partai politik."Kita minta masyarakat berperan aktif untuk melaporkan ke Sekretariat KPU. Hal ini katanya, agar tercapai apa yang menjadi cita cita bangsa yaitu Pemilu bermartabat maka negara akan kuat.

Informasi pelanggaran persyaratan tersebut katanya, dapat disampaikan setelah calon penyelenggara mendaftarkan diri ke Sekretariat KPU, maka ada masa tanggapan masyarakat, dengan melaporkan bersama bukti dan yang melaporkan juga jelas orangnya."Kita tidak menerima laporan surat caleng atau yang kaleng kalengan, tetapi KPU akan menjaga kerahasiaan sumber,"tegasnya.

Zainal Effendy juga menegaskan, bahwa KPU tidak akan mencari cari kelemahan, kesalahan dari calon penyelenggara, dan apabila KPU sudah memplenokan penetapan PPK, maka tidak ada lagi masa tanggapan masyarakat.

Setiap kecamatan katanya, akan diambil sebanyak 5 orang sebagai anggota PPK, PPS 3 orang dan KPPS 7 orang setiap nagari.

Parahnya lagi kata komisioner KPU dua periode ini, ada keterkaitan perkawinan, hal ini tentu tidak akan terdalami oleh KPU secara mendalam tanpa adanya informasi dari masyarakat.

Dengan menggandeng insan pers ulasnya, maka informasi informasi detil dari masyarakat akan dapat masuk ke KPU, apabila penerimaan atau rekrutmen penyelenggara di bawah KPU sudah bersih, maka harapan masyarakat dengan Pemilu yang bersih, netral dan lainnya akan dapat tercapai. (h/mdi)

 

 

Reporter : Maryadi /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 07 Januari 2020 - 16:37:15 WIB

    KPU Pasaman Umumkan Pemenang Sayembara Maskot Pilkada

    KPU Pasaman Umumkan Pemenang Sayembara Maskot Pilkada PASAMAN, HARIANHALUAN.COM--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman, akhirnya mengumumkan nama pemenang sayembara desain maskot  pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2020. .
  • Rabu, 02 Oktober 2019 - 17:13:25 WIB

    KPU Bukittinggi Terima Hibah Rp13, 3 Miliar untuk Pilkada 2020

    KPU Bukittinggi Terima Hibah Rp13, 3 Miliar untuk Pilkada 2020 BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, mendapatkan dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 sebesar Rp13 miliar lebih dari pemerintah daerah setempat..
  • Senin, 15 Juli 2019 - 21:15:10 WIB

    Anggaran KPU dan Bawaslu Sumbar Akan Diakomodir 

    PADANG, HARIANHALUAN.COM - DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mulai merancang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020. Sejumlah poin strategis masuk dalam komposi.
  • Rabu, 22 Mei 2019 - 23:49:53 WIB

    Tuntut Pelaksanaan Pemilu Jurdil, KAMMI Unjuk Rasa di Depan Gedung KPU Sumbar

    Tuntut Pelaksanaan Pemilu Jurdil, KAMMI Unjuk Rasa di Depan Gedung KPU Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM --Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar. KAMMI menuntut demokrasi Jujur dan adil (Jurdil)..
  • Kamis, 16 Mei 2019 - 13:43:17 WIB

    Jelang Pengunguman KPU, Polisi Sumbar Dikerahkan ke Jakarta

    Jelang Pengunguman KPU, Polisi Sumbar Dikerahkan ke Jakarta PADANG, HARIANHALUAN.COM – Polda Sumbar mengerahkan 500 personel Brimob dan Sabhara untuk ikut mengamankan Jakarta menjelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi KPU pada 22 Mei 2019. Ratusan personel tersebut terdiri dari 4.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM