KPU Dharmasraya Ajak Pers Awasi Rekrutmen PPK


Kamis, 16 Januari 2020 - 14:54:33 WIB
KPU Dharmasraya Ajak Pers Awasi Rekrutmen PPK SUASANA konferensi pers antara KPU Dharmasraya dengan wartawan peliput di Dharmasraya terkait PKPU tentang jadwal Pilkada. MARYADI

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dharmasraya, ajak insan pers mengawasi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah diumumkan dan akan menerima pendaftaran pada Sabtu (18/01) besok."Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Memilih dan Partisipasi Pemilih, Donny Kartago, didampingi Zainal Effendi Divisi Hukum dan Pengawasan dan Adriadi Divisi Teknis Pungut Hitung serta Kasubag Hukum Johanes Tigor, di Pers Room, Kamis (16/01).

Dijelaskannya, sesuai dengan PKPU No 16 Tahun 2019, KPU akan melaksanakannya yaitu pembentukan PPK dengan membuka pendaftaran yang sudah diumumkan tanggal 15 Januari lalu dan akan menerima berkas pendaftaran pada Sabtu besok, yang mana akan diikuti juga pembentukan PPS dan KPPS sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Untuk itu ulasnya, perlu kiranya KPU menggandeng insan pers dalam mengawasi rekrutmen tersebut dan memberikan informasi kepada masyarakat, agar melaporkan calon penyelenggara Pemilu di kecamatan dan sampai ke nagari apabila melanggar dari persyaratan yang sudah di sampaikan dan ditetapkan oleh KPU."Untuk persyaratan secara umum seperti WNI, umur 17 tahun, sehat jasmani dan rohani dan lainnya, hal yang sudah lazim dibuat oleh setiap penerimaan atau lowongan,"kata Donny Kartago.

Namun katanya, yang sangat sensitif dan sulit diketahui apabila calon penyelenggara itu terafiliasi dengan partai politik."Kita minta masyarakat berperan aktif untuk melaporkan ke Sekretariat KPU. Hal ini katanya, agar tercapai apa yang menjadi cita cita bangsa yaitu Pemilu bermartabat maka negara akan kuat.

Informasi pelanggaran persyaratan tersebut katanya, dapat disampaikan setelah calon penyelenggara mendaftarkan diri ke Sekretariat KPU, maka ada masa tanggapan masyarakat, dengan melaporkan bersama bukti dan yang melaporkan juga jelas orangnya."Kita tidak menerima laporan surat caleng atau yang kaleng kalengan, tetapi KPU akan menjaga kerahasiaan sumber,"tegasnya.

Zainal Effendy juga menegaskan, bahwa KPU tidak akan mencari cari kelemahan, kesalahan dari calon penyelenggara, dan apabila KPU sudah memplenokan penetapan PPK, maka tidak ada lagi masa tanggapan masyarakat.

Setiap kecamatan katanya, akan diambil sebanyak 5 orang sebagai anggota PPK, PPS 3 orang dan KPPS 7 orang setiap nagari.

Parahnya lagi kata komisioner KPU dua periode ini, ada keterkaitan perkawinan, hal ini tentu tidak akan terdalami oleh KPU secara mendalam tanpa adanya informasi dari masyarakat.

Dengan menggandeng insan pers ulasnya, maka informasi informasi detil dari masyarakat akan dapat masuk ke KPU, apabila penerimaan atau rekrutmen penyelenggara di bawah KPU sudah bersih, maka harapan masyarakat dengan Pemilu yang bersih, netral dan lainnya akan dapat tercapai. (h/mdi)

 

 

loading...
Reporter : Maryadi /  Editor : Heldi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]