Penyelesaian 50 RUU Prolegnas Prioritas, Alirman Sori: Harus Jadi Komitmen Bersama


Kamis, 16 Januari 2020 - 21:07:20 WIB
Penyelesaian 50 RUU Prolegnas Prioritas, Alirman Sori: Harus Jadi Komitmen Bersama Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Alirman Sori.

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Alirman Sori, mengingatkan DPR dan Pemerintah, agar konsisten melaksanakan keputusan rapat tripartit.

"Sebanyak 50 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020, harus menjadi komitmen bersama untuk dapat diselesaikan sesuai ketersediaan waktu," tegas Alirman  pada  Rapat Tripartit yang digelar  DPR, DPD dan Pemerintah di Gedung DPR RI, Kamis (16/01/20).

Rapat Tripartit  dilaksanakan untuk mengevaluasi program legislasi nasional, prioritas 2020.

Senator asal Sumbar itu  menyatakan, hasil raker tripartit prolegnas prioritas 2020 yang sudah mendapatkan persetujuan 9 fraksi bersama DPD dan Pemerintah yang akan ditetapkan di Sidang Paripurna DPR,  agar tidak lagi mengalami perubahan. "Jika masih ada perubahan dapat menganggu percepatan pembahasan RUU menjadi UU," ujarnya.

Diingatkan Alirman, dari 50 buah RUU prioritas 2020, terdapat 4 RUU  Omnibus Law, diataranya RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Kefarmasian, RUU Ibukota Negara dan RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Ketua PPPU Alirman Sori  yang dampingi Waka PPUU Ajbar, Waka Ketua Komite 1 Abd Kholik, Waka Komite 2 Bustami Zainuddin dan Waka Komite 4 Novita, dalam pandangan akhirnya mengapresiasi Raker  yang berlangsung sangat dinamis dengan kebersamaan berkomitmen akan melaksanakan tugas negara untuk kepentingan berbangsa dan negara.

Anggota DPD RI asal  Sumbar itu juga menyampaikan terimakasih kepada Ketua Baleg DPD RI Dr.Supratman yang telah menegaskan bahwa dalam proses pembahasan RUU akan melibatkan DPD RI secara penuh terkait UU yang menjadi ruang lingkup kewenangan DPD sebagaimana yang diatur pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 2019, baik RUU yang berasal dari DPR maupun Pemerintah. 

"Tentu ini adalah bentuk kepatuhan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No.92 Tahun 2012 dan juga dikukuhkan dalam UU Pembentukan   Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No.15 Tahun 2019," pungkasnya.. (dn/*)

 Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM